STEKOMSTEKOM

Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi AkuntansiKompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi

Studi ini menggarisbawahi ironi keterlibatan Organisasi Masyarakat Agama dalam sektor pertambangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dan memeriksa dampak Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2024, sebagaimana diubah dengan PP No. 96 tahun 2021, mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun izin pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat dapat berdampak signifikan terhadap tata kelola pertambangan, kebijakan ini kontroversial karena dapat melanggar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ironisnya, dampak negatif pertambangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini justru diperparah. Fokus utama diskusi ini adalah konsekuensi hukum, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan ini. Penelitian menemukan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dalam industri pertambangan berpotensi meningkatkan risiko kerusakan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan pengelolaan ekologis yang berkelanjutan terhadap sumber daya mineral.

Good governance berarti kepemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik.Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.Dalam hal ini, good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, pelayanan prima, demokrasi, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.UNDP menyebutkan ciri-ciri good governance, yaitu transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin supremasi hukum, menjamin prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.Elemen strategis yang dituntut dalam penyelenggaraan governance yang lebih baik di Indonesia antara lain.tipe kepemimpinan baru, kekuatan civil society, kemampuan teknis dan manajemen, dan ruang partisipasi.Syarat bagi terciptanya good governance, yang merupakan prinsip dasar, adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Untuk mencapai good governance, penting untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan yang jelas untuk setiap institusi di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengurangi kesenjangan antara tuntutan pelayanan masyarakat dan kemampuan aparatur pemerintah untuk memenuhinya. Pemerintah juga harus mampu mendorong kompetisi antar pemberi jasa, memberikan wewenang kepada warga, dan mengukur kinerja perwakilan dengan fokus pada hasil, bukan masukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

  1. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih UMKM Kopikir Coffee di Kota Malang | Kompak :Jurnal Ilmiah... doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih UMKM Kopikir Coffee di Kota Malang Kompak Jurnal Ilmiah doi 10 51903 kompak v17i2 2142
Read online
File size269.31 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test