JURNALSAINSJURNALSAINS
Emerald: Journal of Economics and Social SciencesEmerald: Journal of Economics and Social SciencesArtikel ini membahas respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya pada periode 2022-2023. Fokus utamanya adalah pada kebijakan pemerintah, upaya kemanusiaan dan dampaknya terhadap hubungan regional. Analisis mendalam mengenai langkah-langkah spesifik yang diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis tersebut dilakukan dengan menelaah informasi terkini. Artikel ini juga menjelaskan upaya diplomasi Indonesia dalam menggalang dukungan internasional untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Selain itu, penelitian ini memaparkan situasi pengungsi Rohingya di Indonesia, termasuk tantangan dan solusi yang mereka hadapi selama proses integrasi. Hasil analisis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas langkah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya dan dampaknya terhadap status dan peran Indonesia dalam konteks lokal. Sebagai kesimpulan, artikel ini memberikan gambaran mengenai respon Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman internasional mengenai respon Indonesia terhadap krisis masyarakat tersebut.
Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menangani krisis pengungsi Rohingya melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan upaya mediasi.Meskipun menghadapi tantangan seperti penolakan dari pemerintah Myanmar dan perilaku pengungsi yang tidak sesuai, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya.Upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan kontribusi terhadap perdamaian global, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan UNHCR dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
Berdasarkan analisis terhadap respons Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas diplomasi Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Myanmar terkait perlakuan terhadap etnis Rohingya, termasuk analisis terhadap strategi negosiasi dan pengaruh aktor-aktor regional lainnya. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menangani krisis pengungsi Rohingya, dengan fokus pada aspek perlindungan, integrasi, dan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Ketiga, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan pengungsi Rohingya, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan kebutuhan mereka, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dan praktik terbaik dalam penanganan krisis pengungsi di kawasan Asia Tenggara.
- Penerbit BRIN : BRIN Publishing. mengelola keragaman agama ruang publik tantangan pembangunan negara... doi.org/10.55981/brin.637Penerbit BRIN BRIN Publishing mengelola keragaman agama ruang publik tantangan pembangunan negara doi 10 55981 brin 637
- Article | KnE Open. article open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities arts... doi.org/10.18502/kss.v3i5.2331Article KnE Open article open social sciences issn 668x latest conference proceedings humanities arts doi 10 18502 kss v3i5 2331
- Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif | MEDIAPSI. tinjauan sistematis studi penelitian... mediapsi.ub.ac.id/index.php/mediapsi/article/view/281Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif MEDIAPSI tinjauan sistematis studi penelitian mediapsi ub ac index php mediapsi article view 281
- HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu | Washil | MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman.... doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394HAM ISLAM DAN DUHAM PBB Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu Washil MIQOT Jurnal Ilmu ilmu Keislaman doi 10 30821 miqot v41i2 394
| File size | 314.91 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kapasitas sebagai mediator dan platform dialog yang efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan dariHasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kapasitas sebagai mediator dan platform dialog yang efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan dari
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusiKonstitusi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan hukum suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi
PPISHKPPISHK Dalam sektor pengendalian korupsi, beberapa negara telah mengadopsi ICT, dan beberapa dari mereka berhasil mengurangi korupsi. Sektor yang telah mengadopsiDalam sektor pengendalian korupsi, beberapa negara telah mengadopsi ICT, dan beberapa dari mereka berhasil mengurangi korupsi. Sektor yang telah mengadopsi
UMMUMM Kerjasama tersebut pada umumnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam di kawasanKerjasama tersebut pada umumnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan
PresUnivPresUniv Perhatian khusus diberikan pada empati, komunikasi berbasis data, dan orientasi proses, sementara unsur-unsur yang melekat secara budaya—seperti sungkan—menunjukkanPerhatian khusus diberikan pada empati, komunikasi berbasis data, dan orientasi proses, sementara unsur-unsur yang melekat secara budaya—seperti sungkan—menunjukkan
BINUSBINUS Artikel ini mengkaji pendorong utama krisis fiskal dalam bidang Asian/Southeast Asian Studies serta mempertimbangkan cara-cara untuk mengatasi atau setidaknyaArtikel ini mengkaji pendorong utama krisis fiskal dalam bidang Asian/Southeast Asian Studies serta mempertimbangkan cara-cara untuk mengatasi atau setidaknya
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menekankan pentingnya aspek hukum dalam aliansi bisnis dan kemitraan strategis di industri penerbangan, termasuk regulasi antitrust, perlindunganPenelitian ini menekankan pentingnya aspek hukum dalam aliansi bisnis dan kemitraan strategis di industri penerbangan, termasuk regulasi antitrust, perlindungan
UMMUMM Selain itu, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki pengadilan adat dalam struktur lembaga peradilannya. Perlindungan hukum terhadapSelain itu, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki pengadilan adat dalam struktur lembaga peradilannya. Perlindungan hukum terhadap
Useful /
UMMUMM Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahDengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah
UMMUMM Dari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untukDari apa yang telah diketengahkan di atas, senyatanya banyak peran DPD dalam pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem otonomi daerah yang perlu untuk
STIATA BALONGSTIATA BALONG Populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 86 responden dengan teknik random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik, yaitu statistikPopulasi dan sampel yang digunakan sebanyak 86 responden dengan teknik random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik, yaitu statistik
STIATA BALONGSTIATA BALONG Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraanBerdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan