Publisher

UNIMAUNIMA

Journal Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) Abstract

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan global, mengakibatkan erosi basis pajak dan hilangnya penerimaan negara. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia menandatangani Multilateral Instrument (MLI) dan Subject to Tax Rule (STTR) pada 20 September 2024, sebagai bagian dari implementasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas MLI dan STTR dalam menekan praktik penghindaran pajak dengan metode Systematic Literature Review (SLR), menggunakan sumber dari artikel akademik periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MLI efektif dalam menekan penghindaran pajak melalui mekanisme Principal Purpose Test (PPT) dan redefinisi Permanent Establishment (PE). Sementara itu, STTR memastikan bahwa pendapatan yang dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah tetap dikenakan pajak minimum, mengurangi insentif bagi perusahaan untuk melakukan profit shifting. Namun, efektivitas kedua instrumen ini bergantung pada harmonisasi kebijakan antarnegara, kesiapan administrasi perpajakan, serta tingkat kepatuhan perusahaan multinasional. Di negara maju, MLI dan STTR lebih efektif diterapkan dibandingkan negara berkembang yang masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan kapasitas administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas administrasi pajak agar MLI dan STTR dapat diterapkan secara optimal dalam sistem perpajakan global.

Conclusion

Penelitian ini menganalisis efektivitas Multilateral Instrument (MLI) dan Subject to Tax Rule (STTR) dalam mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instrumen ini memiliki peran penting dalam menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari pajak.Multilateral Instrument (MLI) terbukti efektif dalam mengurangi penyalahgunaan perjanjian pajak melalui mekanisme seperti Principal Purpose Test (PPT) dan redefinisi Permanent Establishment (PE).MLI memungkinkan perubahan simultan pada berbagai perjanjian pajak bilateral, yang mempercepat implementasi kebijakan anti-penghindaran pajak secara global.Namun, efektivitasnya masih bergantung pada harmonisasi kebijakan antarnegara serta komitmen dalam penerapannya.Subject to Tax Rule (STTR), sebagai bagian dari Pilar Dua Proyek BEPS, bertujuan untuk memastikan bahwa penghasilan yang dialihkan ke yurisdiksi dengan pajak rendah tetap dikenakan pajak minimum.STTR memiliki potensi besar dalam menjaga keadilan perpajakan internasional, terutama bagi negara berkembang yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak.Namun, implementasi STTR menghadapi tantangan administratif dan regulasi, terutama dalam menyesuaikan kebijakan domestik dengan standar internasional yang telah ditetapkan.Secara keseluruhan, baik MLI maupun STTR memberikan kontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi sistem perpajakan global.Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kerja sama multilateral, kesiapan infrastruktur perpajakan domestik, serta komitmen politik negara-negara peserta.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam penerapan kebijakan perpajakan internasional seperti MLI dan STTR. Harmonisasi aturan di berbagai yurisdiksi diperlukan agar celah hukum yang memungkinkan perusahaan multinasional menghindari pajak dapat diminimalkan. Selain itu, peningkatan kapasitas administrasi pajak, khususnya di negara berkembang, menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Banyak negara berkembang masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur perpajakan dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga penerapan STTR belum sepenuhnya efektif dalam menutup celah penghindaran pajak. Perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas batas menuntut adanya regulasi yang lebih fleksibel agar kebijakan perpajakan tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan strategi perusahaan multinasional dalam mengelola kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala agar implementasi MLI dan STTR tetap efektif dalam menghadapi tantangan perpajakan global yang terus berkembang.

References

1. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA... doi.org/10.53682/jaim.vi.1134PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA doi 10 53682 jaim vi 1134
2. 0. arrival beps pe clause actual tax treaties mli impact risks need regulatory changes particular focus... kluwerlawonline.com/journalarticle/Intertax/51.5/TAXI20230340 arrival beps pe clause actual tax treaties mli impact risks need regulatory changes particular focus kluwerlawonline journalarticle Intertax 51 5 TAXI2023034
3. Earth to OECD: You Must Be Joking – The Subject to Tax Rule of Pillar Two | IBFD. earth oecd joking... doi.org/10.59403/3j8ntgsEarth to OECD You Must Be Joking Ae The Subject to Tax Rule of Pillar Two IBFD earth oecd joking doi 10 59403 3j8ntgs
4. 0. oecd beps multilateral instrument issue language intertax view article discusses mli respect policy... kluwerlawonline.com/journalarticle/Intertax/47.6/TAXI20190570 oecd beps multilateral instrument issue language intertax view article discusses mli respect policy kluwerlawonline journalarticle Intertax 47 6 TAXI2019057

Metadata

File size	251.76 KB
Pages	12
DMCA	Report