UMJAMBIUMJAMBI

Jurnal DevelopmentJurnal Development

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, dengan mempertimbangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2014–2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) yang dijalankan melalui perangkat lunak SPSS. Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar -0,052 dan nilai signifikansi 0,032. Artinya, kenaikan UMP cenderung menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Namun, ketika variabel moderasi TPT dimasukkan ke dalam model, hasil regresi menunjukkan bahwa TPT tidak secara signifikan memperkuat atau melemahkan pengaruh UMP terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Temuan ini mencerminkan bahwa kebijakan UMP saja belum cukup untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan tanpa disertai perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Hasil ini didukung oleh teori pasar tenaga kerja dualistik Lewis (1954) dan segmentasi pasar tenaga kerja Doeringer & Piore (1971), yang menyatakan bahwa peningkatan upah harus diiringi oleh penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas agar efektif mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah perlu mengintegrasikan peningkatan UMP dengan reformasi ketenagakerjaan, program pelatihan vokasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Secara parsial, Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan (TK), namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.Hal ini berarti bahwa peningkatan Upah Minimum Provinsi belum cukup efektif dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi.Ketika variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimasukkan sebagai variabel moderasi, hasilnya juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mampu memperkuat atau melemahkan hubungan antara Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Kemiskinan secara signifikan.Kebijakan UMP harus dilengkapi dengan strategi pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menginvestigasi secara mendalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, seperti kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas kebijakan UMP di Provinsi Jambi dengan provinsi lain di Indonesia yang memiliki karakteristik sosio-ekonomi serupa. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak UMP terhadap kemiskinan dalam konteks regional. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak program pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Penelitian ini dapat mengidentifikasi jenis pelatihan yang paling efektif dan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada peningkatan upah minimum, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Read online
File size457.35 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test