UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsArtikel ini menganalisis masalah hukum terkait identifikasi kerja paksa dan ketentuan penghapusan kerja paksa dalam hukum Vietnam dibandingkan dengan standar internasional inti. Artikel menunjukkan adanya inkonsistensi dan kurangnya spesifikasi dalam hukum Vietnam bila dibandingkan dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya mengenai definisi kerja paksa dan identifikasi pelaku. Selanjutnya, makalah menelaah manifestasi kerja paksa di Vietnam serta tantangan dalam penegakan hukum akibat kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan standar tenaga kerja internasional yang telah diratifikasi Vietnam. Penelitian ini membandingkan isi hukum Vietnam dengan regulasi ILO pada Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi, subjek yang terdampak, pelaku, cara penanggulangan, serta bentuk‑bentuk kerja paksa yang terjadi di Vietnam. Berdasarkan temuan tersebut, artikel mengidentifikasi isi hukum yang perlu diperbaiki, antara lain penjabaran manifestasi tindakan kerja paksa, konsistensi identifikasi pelaku, serta amandemen dan penambahan unsur‑unsur kejahatan kerja paksa dalam KUHP dengan penekanan pada unsur konsekuensial terkait kesehatan fisik dan mental.
Artikel ini mengkaji konsep, bentuk, dan indikator kerja paksa dalam hukum Vietnam serta membandingkannya dengan Konvensi ILO No.105, menunjukkan ketidaksesuaian penting antara regulasi nasional dan standar internasional.Ditemukan inkonsistensi antara Kode Ketenagakerjaan 2019 yang menyebut pemberi kerja sebagai pelaku utama dan KUHP 2015 yang memperluas definisi pelaku menjadi siapa saja, serta kebutuhan revisi pada hukum ketenagakerjaan, hukum pidana, dan regulasi pekerja tamu Vietnam.Penelitian menyarankan agar undang‑undang tenaga kerja mencakup semua praktik eksploitasi, hukuman pidana diubah untuk mencakup kerugian fisik, mental, dan materiil, serta dibentuk mekanisme penegakan yang kuat dan kampanye kesadaran publik untuk menghilangkan kerja paksa.
Penelitian selanjutnya perlu melakukan survei empiris yang menyeluruh mengenai prevalensi dan bentuk‑bentuk kerja paksa di berbagai sektor ekonomi Vietnam, menggunakan metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang representatif dan mendalam. Selanjutnya, kajian perbandingan tentang mekanisme penegakan hukum kerja paksa antara Vietnam dan negara ASEAN lainnya dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta rekomendasi harmonisasi kebijakan regional. Terakhir, evaluasi longitudinal terhadap dampak amandemen terbaru, seperti Undang‑Undang Pekerja Tamu Vietnam, terhadap penurunan kejadian kerja paksa harus dilakukan dengan analisis tren sebelum dan sesudah perubahan regulasi, guna menilai efektivitas kebijakan dan mengusulkan perbaikan tambahan bila diperlukan.
- The Abolition of Forced Labor in Vietnam: Is it Compatible with ILO's Standards? | Journal of Southeast... doi.org/10.19184/jseahr.v9i1.43855The Abolition of Forced Labor in Vietnam Is it Compatible with ILOs Standards Journal of Southeast doi 10 19184 jseahr v9i1 43855
- Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, the Malaysian Law and Islamic Law... doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22543Modern Slavery and Forced Labour An Overview of International Law the Malaysian Law and Islamic Law doi 10 15408 ajis v21i2 22543
| File size | 326.04 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus LH/2024 secara signifikan memperkuat kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia, dengan menegaskan bahwa semua aktivitas penambanganSus LH/2024 secara signifikan memperkuat kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia, dengan menegaskan bahwa semua aktivitas penambangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hambatan paling signifikan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan minimnya data pemilih berdasarkan generasi, yang perlu diatasi dengan pengelolaanHambatan paling signifikan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan minimnya data pemilih berdasarkan generasi, yang perlu diatasi dengan pengelolaan
UINSIUINSI Fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK bersama-sama memberikan kerangka hukum dasar yang memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan akses terhadap layananFatwa DSN-MUI dan peraturan OJK bersama-sama memberikan kerangka hukum dasar yang memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan akses terhadap layanan
UMMUMM Studi ini mengevaluasi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, BI, dan MAS, termasuk kerangka FEAT dan Veritas. Temuan menunjukkan bahwa SingapuraStudi ini mengevaluasi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, BI, dan MAS, termasuk kerangka FEAT dan Veritas. Temuan menunjukkan bahwa Singapura
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Jika dalam hal ini pelaku tidak menghentikan seluruh tindakannya, pemilik merek dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan penghentianJika dalam hal ini pelaku tidak menghentikan seluruh tindakannya, pemilik merek dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pengawasan ini juga penting untuk mencegah tindakan invasif yang tidak perlu dan berpotensi membahayakan konsumen. Beberapa klinik kecantikan di IndonesiaPengawasan ini juga penting untuk mencegah tindakan invasif yang tidak perlu dan berpotensi membahayakan konsumen. Beberapa klinik kecantikan di Indonesia
UNEJUNEJ Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya. Pembatasan oleh negara menjadiDinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya. Pembatasan oleh negara menjadi
Useful /
JOTIKAJOTIKA Permasalahan sampah di Desa Simpang Sigura Gura menjadi perhatian utama akibat rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sarana pengelolaan sampah.Permasalahan sampah di Desa Simpang Sigura Gura menjadi perhatian utama akibat rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sarana pengelolaan sampah.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantanganPelaksanaannya bergantung pada kedaulatan dan harmonisasi antara kewajiban hukum nasional dan internasional. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol berperan sebagai kontributor utama, membentuk jaringan akademik yang mengintegrasikan tradisi komparatif,Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol berperan sebagai kontributor utama, membentuk jaringan akademik yang mengintegrasikan tradisi komparatif,
UNEJUNEJ The practice of secularism varies significantly between European and Muslim countries, influenced by historical, political, and cultural factors. The convergenceThe practice of secularism varies significantly between European and Muslim countries, influenced by historical, political, and cultural factors. The convergence