UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltySkandal asuransi Jiwasraya mengungkap kelemahan besar dalam pengawasan hukum negara terhadap perusahaan milik negara, khususnya dalam tata kelola perusahaan, tanggung jawab fidusia, dan penegakan peraturan. Meskipun telah dilakukan intervensi pemerintah, kurangnya akuntabilitas dan transparansi telah merusak kepercayaan publik dan mempertanyakan integritas kebijakan hukum.
Kasus Jiwasraya bukan hanya episode kebodohan korporasi, tetapi manifestasi kegagalan tata kelola sistemik dalam kerangka kerja struktural perusahaan keuangan milik negara Indonesia.Kegagalan prinsip-prinsip GCG, kegagalan pengawasan regulatori, penyalahgunaan entitas hukum oleh aktor swasta dan negara, serta ketiadaan kerangka hukum transisi yang kuat telah secara kolektif menyebabkan kondisi di mana negara, bertindak sebagai pemilik, regulator, dan penjamin, gagal memenuhi kewajibannya konstitusional untuk melindungi kepentingan publik.
Untuk mengatasi masalah ini, penelitian lanjutan dapat mengusulkan pembentukan dana jaminan pemegang polis asuransi nasional untuk memberikan perlindungan institusional bagi pemegang polis Jiwasraya yang tidak bermigrasi. Selain itu, sistem pemantauan regulasi digital real-time harus diterapkan di bawah pengawasan OJK. Reformasi hukum harus mencakup kodifikasi prinsip-prinsip tanggung jawab fidusia dalam undang-undang asuransi dan perusahaan milik negara, serta mekanisme restrukturisasi aset untuk memastikan kelangsungan jaminan untuk klien lama.
- Revealing Red Flags of Insurance Fraud: A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia | Theory and... doi.org/10.32353/khrife.1.2023.03Revealing Red Flags of Insurance Fraud A Case Study Research of PT Jiwasraya Indonesia Theory and doi 10 32353 khrife 1 2023 03
- SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA (Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption... ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/4688SANKSI PIDANA KEMATIAN BAGI ORANG KORUPSI DI INDONESIA Death Criminal Sanctions For Personnel Of Corruption ojs unikom ac index php law article view 4688
| File size | 333.97 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektifDengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan hukum terhadap perjanjian kerjasama dalam kegiatan bisnis ditinjau dari perspektif
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian
UNESUNES B. Penerapan asas keadilan terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan pada perkara cerai talak nomor 139/Pdt. LK, adalah hakim menerapkan asasB. Penerapan asas keadilan terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan pada perkara cerai talak nomor 139/Pdt. LK, adalah hakim menerapkan asas
UNESUNES Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan OrangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNESUNES Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I PadangPenelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang
KEMENSOSKEMENSOS Masih banyak pelaksanaan program CSR yang hanya terfokus pada pengumpulan donasi berupa uang dan barang daripada program yang terfokus pada pemberdayaan,Masih banyak pelaksanaan program CSR yang hanya terfokus pada pengumpulan donasi berupa uang dan barang daripada program yang terfokus pada pemberdayaan,
MKRIMKRI Artikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteriArtikel ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri
UNHASUNHAS Temuan ini tidak hanya memperluas teori institusional dalam menjelaskan efek diferensial bagi pelaku baru, tetapi juga mengungkap bagaimana investor asingTemuan ini tidak hanya memperluas teori institusional dalam menjelaskan efek diferensial bagi pelaku baru, tetapi juga mengungkap bagaimana investor asing
Useful /
STIEGICISTIEGICI Dari nilai Standaridized Coefficients Beta, diketahui bahwa lokasi merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keputusan pembelian. BerdasarkanDari nilai Standaridized Coefficients Beta, diketahui bahwa lokasi merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan
UADUAD Melalui wewenang schikking, dianggap sebagai salah satu solusi alternatif. Namun, dalam prakteknya, masih menimbulkan berbagai reaksi, termasuk asumsiMelalui wewenang schikking, dianggap sebagai salah satu solusi alternatif. Namun, dalam prakteknya, masih menimbulkan berbagai reaksi, termasuk asumsi
UPIUPI Katalis SCBB diuji untuk mengesterifikasi residu limbah industri minyak sawit yang mengandung Asam Lemak Bebas (FFA). Pengujian aktivitas katalis SCBBKatalis SCBB diuji untuk mengesterifikasi residu limbah industri minyak sawit yang mengandung Asam Lemak Bebas (FFA). Pengujian aktivitas katalis SCBB
UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi memberikan dampak negatif terhadap upaya reformasi. Selain itu, belum terdapat produk hukum