Publisher

UNHASUNHAS

Journal Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menderita kerugian besar atas aset negara akibat perilaku buruk perusahaan dalam pengelolaan keuangan, karena sistem hukum Indonesia tidak memiliki regulasi spesifik untuk menangani kejahatan keuangan perusahaan. Penegak hukum Indonesia sering menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, upaya pengembalian aset negara yang dicuri oleh perusahaan menggunakan UU tersebut masih belum cukup optimal. Oleh karena itu, regulasi terkait lainnya seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diterapkan sebagai instrumen tambahan untuk menyita kembali uang atau aset yang hilang secara maksimal. Karena proses panjang yang terlibat di pengadilan pidana dan perdata, terkadang upaya penegakan hukum dan dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia karena uang yang diterima jauh lebih rendah daripada uang yang hilang atau bahkan nol. Untuk menjembatani kesenjangan antara uang yang hilang awalnya dan uang yang dikembalikan, karena kurangnya regulasi hukum khusus mengenai kejahatan keuangan perusahaan, penelitian ini bermaksud mempelajari kemungkinan penggunaan pendekatan disgorgement of profits sebagai cara yang lebih cepat untuk mendapatkan pengembalian maksimum uang/aset yang dicuri dari tindakan kejahatan keuangan perusahaan melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Conclusion

Kejahatan keuangan perusahaan di Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional, namun upaya pemberantasan masih terhambat karena kurangnya regulasi hukum khusus.Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal.Penelitian ini menyarankan penerapan mekanisme disgorgement of profits sebagai solusi alternatif yang lebih efektif dan cepat dalam mengembalikan aset negara yang hilang akibat kejahatan keuangan perusahaan, terutama melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Future Research

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme disgorgement of profits dalam kasus kejahatan keuangan korporasi di Indonesia secara empiris, terutama dalam konteks realisasi pengembalian dana kepada negara. Selain itu, penting untuk mengkaji kerangka hukum yang diperlukan agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem peradilan nasional, serta memastikan bahwa prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Penelitian juga perlu dilakukan untuk membandingkan hasil pengembalian aset menggunakan metode disgorgement dengan metode konvensional seperti sanksi pidana dan tindakan penyitaan berdasarkan UU Pencucian Uang, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

References

1. Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets’ Recovery from Corporate... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4622Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State AssetsAo Recovery from Corporate doi 10 20956 halrev v9i2 4622
2. http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty. disgorgement remedial action indonesian capital market regime... doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15673journal uad ac index php Novelty disgorgement remedial action indonesian capital market regime doi 10 26555 novelty v11i1 a15673

Metadata

File size	509.61 KB
Pages	16
DMCA	ReportReport