FISIP UNMULFISIP UNMUL
Progress in Social DevelopmentProgress in Social DevelopmentPenelitian ini mendeskripsikan upaya Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Samarinda dalam pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017, kendala dalam penegakannya, proses pelembagaan yang meliputi tahap dikenal, diketahui, ditaati, dan dihargai, serta posisi masyarakat Jalan Pramuka dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dilakukan secara langsung (di sekolah, kelurahan, dan rapat dinas) dan tidak langsung (melalui plang himbauan, brosur, dan pamflet). Proses pelembagaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 belum terinternalisasi oleh masyarakat Jalan Pramuka; masyarakat hanya berada pada tahap dikenal. Sebagian masyarakat tidak mengetahui peraturan karena tidak ada sosialisasi langsung di Kelurahan Sempaja Selatan. Kendala penegakan meliputi terbatasnya dana untuk sosialisasi menyeluruh, jumlah Satpol PP yang tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh Kota Samarinda, serta keengganan menindak pemberi karena dianggap memberi merupakan hak asasi manusia.
Perda Nomor 07 Tahun 2017 Kota Samarinda mengalihkan sasaran dari pengemis ke masyarakat pemberi, dengan sanksi berat untuk melarang pemberian uang atau barang.Namun, penegakan peraturan gagal karena penyelenggara tidak memahami cakupan penuh peraturan, Satpol PP enggan menindak karena dianggap melanggar hak asasi manusia, dan jumlah petugas tidak memadai.Masyarakat Jalan Pramuka hanya mencapai tahap dikenal dalam proses pelembagaan, karena tidak ada sosialisasi menyeluruh, pemahaman salah terhadap isi peraturan (menganggap larangan total, padahal ada saluran resmi melalui panti sosial), dan norma sosial memberi masih kuat, sehingga tahap dipahami, ditaati, dan dihargai tidak tercapai.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana cara menyusun pesan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami bahwa larangan memberi tidak berarti melarang kebaikan, tetapi mengalihkannya melalui panti sosial resmi, sehingga tidak bertentangan dengan nilai keagamaan dan budaya lokal. Selanjutnya, perlu diteliti bagaimana mekanisme koordinasi antar-lembaga seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dishub dapat diperbaiki agar pelanggaran yang terdeteksi lewat CCTV benar-benar ditindak, bukan hanya diamati. Terakhir, studi mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap hak asasi manusia dalam konteks memberi uang kepada pengemis dapat membantu merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menghentikan pemberian langsung justru merupakan bentuk perlindungan terhadap pengemis dari eksploitasi sistematis oleh koordinator.
| File size | 178.23 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEBAHASAIDEBAHASA The development of each language is heavily influenced by the frequency and context in which the child uses it. Ritsukis language use illustrates how childrenThe development of each language is heavily influenced by the frequency and context in which the child uses it. Ritsukis language use illustrates how children
ITSIITSI Analisis klaster mengidentifikasi lima kelompok provinsi berdasarkan luas areal perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya. Provinsi Riau termasuk dalamAnalisis klaster mengidentifikasi lima kelompok provinsi berdasarkan luas areal perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya. Provinsi Riau termasuk dalam
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Temuannya adalah bahwa ayat-ayat ibnu sabil, masuk dalam hierarki nilai kedua, yakni nilai fundamental (fundamental values). Kontekstualisasi ayat-ayatTemuannya adalah bahwa ayat-ayat ibnu sabil, masuk dalam hierarki nilai kedua, yakni nilai fundamental (fundamental values). Kontekstualisasi ayat-ayat
UNSURIUNSURI Kemudian yang ketiga amar putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan amar putusan yang bersifat pemaknaan terhadap norma yang di uji. Yang ke empat secaraKemudian yang ketiga amar putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan amar putusan yang bersifat pemaknaan terhadap norma yang di uji. Yang ke empat secara
UNSURIUNSURI Perjanjian ekstradisi digunakan sebagai upaya dan prosedur penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksiPerjanjian ekstradisi digunakan sebagai upaya dan prosedur penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksi
UNSURIUNSURI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan
FISIP UNMULFISIP UNMUL Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan kerusakan hutan dan pengetahuan tentang hidup berdampingan dengan hutan. Namun, program iniProgram ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan kerusakan hutan dan pengetahuan tentang hidup berdampingan dengan hutan. Namun, program ini
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran dengan meningkatkan pelatihan kepada masyarakat, meningkatkan jiwaPemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran dengan meningkatkan pelatihan kepada masyarakat, meningkatkan jiwa
Useful /
LPPM STIEATMABHAKTILPPM STIEATMABHAKTI Multiple linear regression analysis found that promotional strategies, operating hours, and human resources significantly influenced the decline in sales.Multiple linear regression analysis found that promotional strategies, operating hours, and human resources significantly influenced the decline in sales.
ARRAAYAHARRAAYAH Metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan metode pembelajaran yang menggunakan nyanyian sebagai sarana belajar pada siswa sehingga kegiatanMetode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan metode pembelajaran yang menggunakan nyanyian sebagai sarana belajar pada siswa sehingga kegiatan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, termasuk konflikPenelitian ini mengungkap bentuk-bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, termasuk konflik
PUBLIKASI UNTAGCIREBONPUBLIKASI UNTAGCIREBON Rasio NP/P dan Indeks Relatif Nilai Produksi menunjukkan TPI Larangan memiliki kualitas pemasaran yang lebih baik daripada tingkat Kabupaten Tegal, sedangkanRasio NP/P dan Indeks Relatif Nilai Produksi menunjukkan TPI Larangan memiliki kualitas pemasaran yang lebih baik daripada tingkat Kabupaten Tegal, sedangkan