Publisher

IAIANNAWAWIIAIANNAWAWI

Journal Proceeding of ICoPISProceeding of ICoPIS Abstract

Perkawinan dini merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap individu, masyarakat, dan pembangunan nasional. Malaysia dan Indonesia, dua negara dengan budaya dan latar belakang yang berbeda, menunjukkan disparitas yang mencolok dalam tingkat pernikahan dini. Meskipun kedua negara memiliki mayoritas penduduk Muslim dan nilai-nilai budaya yang serupa, tingkat pernikahan dini di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di Malaysia. Studi ini bertujuan untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di kedua negara, dengan hipotesis bahwa perbedaan dalam prosedur pernikahan dan regulasi hukum dapat menjadi salah satu faktor penentu utama dalam disparitas tingkat pernikahan dini antara Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menganalisis data sekunder dari survei yang relevan, serta tinjauan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dalam prosedur pernikahan dan regulasi hukum memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pernikahan dini di kedua negara. Di Indonesia, proses pernikahan seringkali lebih mudah dilakukan, dengan persyaratan administratif yang relatif sederhana, seperti persetujuan orang tua atau wali bagi mereka yang belum dewasa. Di sisi lain, Malaysia memiliki prosedur pernikahan yang lebih ketat, termasuk persyaratan usia minimum yang lebih tinggi dan persetujuan hukum yang lebih rumit. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum yang ketat dan prosedur pernikahan yang lebih rumit cenderung mengurangi tingkat pernikahan dini. Implikasi kebijakan dari studi ini mencakup perlunya pembaruan atau peningkatan regulasi hukum terkait pernikahan di Indonesia untuk mengurangi tingkat pernikahan dini, sementara Malaysia dapat mempertahankan pendekatan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik pernikahan dini.

Conclusion

Indonesia memiliki prevalensi pernikahan dini yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia, terutama karena faktor sosioekonomi seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses terbatas terhadap pendidikan.Malaysia, meskipun menghadapi masalah serupa, memiliki prevalensi yang lebih rendah berkat regulasi hukum yang lebih ketat dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan.Faktor budaya dan agama juga berperan, dengan norma budaya di Indonesia lebih mendorong pernikahan dini dibandingkan Malaysia.Kebijakan hukum di Indonesia telah diperketat dengan meningkatkan usia minimum pernikahan, tetapi penegakannya masih kurang efektif.Di Malaysia, prosedur pernikahan dini lebih ketat dengan izin khusus dari otoritas yang relevan.Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di Indonesia masih terbatas, sementara di Malaysia lebih mudah diakses.Rekomendasi utama meliputi peningkatan akses pendidikan dan ekonomi, perubahan norma budaya melalui advokasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan regulasi pernikahan dini dipatuhi.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak media digital terhadap persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, khususnya dalam konteks generasi muda yang lebih terpapar informasi secara global. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran institusi agama dalam mempromosikan penundaan pernikahan melalui pendekatan edukasi dan kebijakan lokal. Terakhir, penelitian juga bisa fokus pada efektivitas intervensi berbasis komunitas di daerah pedesaan untuk mengurangi insentif pernikahan dini melalui penguatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga arah penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti, terutama dalam mengatasi perbedaan konteks sosial, budaya, dan hukum antara Indonesia dan Malaysia.

Metadata

File size	297.49 KB
Pages	12
DMCA	Report