WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenentuan batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan di kalangan hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis komprehensif untuk mengeksplorasi dinamika hukum seputar kriteria kelayakan usia untuk jabatan eksekutif tinggi ini, dengan fokus pada interpretasi yudisial, perspektif publik, dan implikasi kebijakan. Dengan menelaah ketentuan konstitusional, interpretasi pengadilan, wacana publik, dan karya ilmiah, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan implikasi ketentuan batasan usia dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi hukum, politik, dan sosial yang membentuk kriteria kelayakan usia dan implikasinya terhadap pemerintahan demokratis.
Penelitian ini telah menguraikan dinamika rumit seputar ketentuan batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.Analisis komprehensif terhadap ketentuan konstitusi, interpretasi yudisial, perspektif masyarakat, dan wacana publik menghasilkan beberapa temuan utama, termasuk ketegangan antara prinsip konstitusional dan nilai-nilai demokrasi.Temuan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas seputar ketentuan batasan usia, memfasilitasi proses demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, serta meningkatkan efektivitas tata pemerintahan di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas batasan usia dalam menjamin kompetensi dan kualitas kepemimpinan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman hidup, rekam jejak, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Studi komparatif lintas negara dapat memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dalam menetapkan batasan usia yang proporsional dan tidak diskriminatif. Selain itu, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh politik muda dan pemilih dari berbagai generasi, dapat mengungkap perspektif yang lebih beragam mengenai relevansi dan dampak batasan usia terhadap partisipasi politik dan representasi generasi muda. Bagaimana batasan usia yang berbeda memengaruhi representasi kelompok marginal dalam politik? Sejauh mana batasan usia memengaruhi inovasi kebijakan dan adaptasi terhadap tuntutan zaman? Bagaimana persepsi publik tentang batasan usia memengaruhi legitimasi dan kepercayaan pada sistem politik?.
| File size | 333.38 KB |
| Pages | 7 |
| Short Link | https://juris.id/p-2eR |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNUUNU Dalam hukum positif, batas umur ditentukan dengan suatu angka yang artinya jelas batasan usurnya. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam AlquranDalam hukum positif, batas umur ditentukan dengan suatu angka yang artinya jelas batasan usurnya. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Alquran
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
UMMUMM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang secara kontroversial mengubah persyaratan pencalonan kepala daerah dari berbasis kursi atau suara
APPIHIAPPIHI Penegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalamPenegakan hukum di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun prinsip amar maruf nahi munkar dalam
STAISAMSTAISAM tv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasitv dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA Langkah pengembangan menggunakan model Borg and Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono. Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%,Langkah pengembangan menggunakan model Borg and Gall yang diadaptasi oleh Sugiyono. Tingkat validitas bahan ajar: ahli media 82,4%, ahli materi 91,2%,
UMMUMM Data penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakangData penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, latar belakang
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undanganPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis melakukan pengkajian dari studi peraturan perundang-undangan
Useful /
BALAIPUBLIKASIBALAIPUBLIKASI Ketidakamanan adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan rentan terhadap bahaya atau cedera. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasiKetidakamanan adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan rentan terhadap bahaya atau cedera. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi
UMMUMM Tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakinTantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakin
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Oleh karena itu, penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Kendala utama yang terjadi dalam praktik penegakan hukum yang dihadapi ketika korporasi melakukanOleh karena itu, penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Kendala utama yang terjadi dalam praktik penegakan hukum yang dihadapi ketika korporasi melakukan
SISFOKOMTEKSISFOKOMTEK Kriteria kemiskinan yang dilakukan berdasarkan Penetapan kriteria fakir miskin di Dinas Sosial berupa Sumber mata pencarian, Pengeluaran makanan pokok,Kriteria kemiskinan yang dilakukan berdasarkan Penetapan kriteria fakir miskin di Dinas Sosial berupa Sumber mata pencarian, Pengeluaran makanan pokok,