UIGMUIGM

Jurnal Pemerintahan dan PolitikJurnal Pemerintahan dan Politik

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengkaji perbedaan implementasi kebijakan menggunakan pendekatan power resource yang dikembangkan oleh Walter Korpi. Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pengumpulan data untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023. Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di DIY mencapai hampir 37% dari total angkatan kerja, sedangkan di Jawa Tengah hanya sekitar 24%, yang menunjukkan adanya perbedaan efektivitas implementasi kebijakan di kedua wilayah. Kebijakan pemerintah daerah dan dukungan anggaran berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal, sementara keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya sosialisasi mencerminkan lemahnya sumber daya kekuasaan yang menghambat akses pekerja terhadap program jaminan sosial. Implikasi Praktis : Temuan ini menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta sosialisasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Orisinalitas/Nilai : Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menerapkan pendekatan power resource pada tingkat subnasional, yang menunjukkan bahwa perbedaan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh komitmen politik dan distribusi kekuasaan. Kata Kunci: Pekerja Informal, Jaminan Sosial, Power Resource.

Partisipasi pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dengan DIY mencapai 37% dan Jawa Tengah 24%.Faktor utama yang memengaruhi partisipasi adalah komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, dan sosialisasi.Keterbatasan ekonomi, pendidikan, serta akses informasi menjadi penghambat utama.Peningkatan partisipasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak platform digital dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan. 2. Analisis peran tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam memperluas sosialisasi program jaminan sosial. 3. Studi perbandingan antar daerah lain untuk memahami faktor struktural yang memengaruhi partisipasi, seperti kebijakan daerah dan infrastruktur pemerintahan.

  1. Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara... doi.org/10.47233/jemb.v1i2.628Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah BPU Di Kabupaten Batu Bara doi 10 47233 jemb v1i2 628
  2. Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia | Satriawan | TATALOKA. cakupan... doi.org/10.14710/tataloka.22.4.556-572Cakupan Kesehatan Universal UHC Pekerja Sektor Informal di Indonesia Satriawan TATALOKA cakupan doi 10 14710 tataloka 22 4 556 572
Read online
File size332.78 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test