IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang masih mengandung beban pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang belum dibayarkan dalam konteks pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam memungut BPHTB terutang. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif. Sumber primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, serta Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penundaan pembayaran BPHTB yang dimungkinkan secara hukum melalui diskresi kepala daerah justru menimbulkan konflik implementatif dengan regulasi administratif pertanahan, khususnya dalam hal penerbitan sertifikat oleh BPN yang mensyaratkan bukti pelunasan BPHTB. Akibatnya, sertifikat yang diterbitkan dengan status pajak terutang tidak memiliki kekuatan hukum penuh untuk dijadikan jaminan atau alat transaksi. Ketidaksinkronan regulasi antara fiskal daerah dan administratif nasional menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program PTSL.
Penundaan pembayaran BPHTB dalam PTSL memiliki implikasi hukum yang kompleks.Regulasi yang tidak sejalan antara fiskal dan administratif menciptakan ketidakpastian hukum bagi sertifikat tanah.Kebijakan penundaan pajak, meski bertujuan membantu masyarakat, berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan kepastian hukum.Harmonisasi regulasi antara pemerintah daerah dan BPN menjadi krusial untuk memastikan efektivitas program PTSL.Selain itu, perlu adanya sistem pencatatan pajak yang transparan dan edukasi publik yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak harmonisasi regulasi antara pemerintah daerah dan BPN terhadap efektivitas PTSL. 2. Studi tentang efektivitas metode pengumpulan pajak BPHTB oleh Bapenda di daerah dengan kondisi ekonomi berbeda. 3. Pengembangan model alternatif pembayaran pajak yang lebih fleksibel untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum.
- Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Perlakuan Pembayaran Bea... doi.org/10.59141/japendi.v6i2.7396Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Perlakuan Pembayaran Bea doi 10 59141 japendi v6i2 7396
- Pemenuhan Self Assessment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap... doi.org/10.22437/rr.v5i2.24307Pemenuhan Self Assessment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Terhadap doi 10 22437 rr v5i2 24307
- Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) | BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan.... jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/217Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap PTSL BHUMI Jurnal Agraria dan Pertanahan jurnalbhumi stpn ac index php JB article view 217
| File size | 313.52 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab komunitas, tanggung jawab lingkungan, dan keberagaman perusahaan tidak memiliki hubungan dengan pajakPenelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab komunitas, tanggung jawab lingkungan, dan keberagaman perusahaan tidak memiliki hubungan dengan pajak
INTERNATIONALPUBLISHERINTERNATIONALPUBLISHER Penerapan TER dibandingkan dengan tarif progresif Pasal 17, khususnya setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentangPenerapan TER dibandingkan dengan tarif progresif Pasal 17, khususnya setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Di dalam menjalankan bisnis, adakalanya ditemui perselisihan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Terkadang sengketa yang terjadi adalah karenaDi dalam menjalankan bisnis, adakalanya ditemui perselisihan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Terkadang sengketa yang terjadi adalah karena
POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR 98,18% pada unit 1 dan 98,71% pada unit 2, nilai ini sangat baik untuk nilai efisiensi trafo. Trafo unit 2 mempunyai unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan98,18% pada unit 1 dan 98,71% pada unit 2, nilai ini sangat baik untuk nilai efisiensi trafo. Trafo unit 2 mempunyai unjuk kerja yang lebih baik dibandingkan
UnwahasUnwahas 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yayasan wahid36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yayasan wahid
UBUB Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, hal ini dikarenakanProfitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, hal ini dikarenakan
UCYUCY Dengan adanya ketentuan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka BAZNAS Kota Yogyakarta membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada diDengan adanya ketentuan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka BAZNAS Kota Yogyakarta membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada di
UPI YAIUPI YAI Pertama, pembuktian eksistensi aktivitas jual beli dan tujuannya, yaitu membuktikan adanya aktivitas jual beli antara suatu perusahaan dan perusahaan afiliasiPertama, pembuktian eksistensi aktivitas jual beli dan tujuannya, yaitu membuktikan adanya aktivitas jual beli antara suatu perusahaan dan perusahaan afiliasi
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebagai dimensi esoteris yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah SWT, spiritualitas memberikan panduan moral dan nilai-nilai ilahiah yang menjadiSebagai dimensi esoteris yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah SWT, spiritualitas memberikan panduan moral dan nilai-nilai ilahiah yang menjadi
UPI YAIUPI YAI Sebagian besar pemilik UMKM Ayam Geprek masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan, terutama dalam pemahaman pentingnya budgetingSebagian besar pemilik UMKM Ayam Geprek masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan, terutama dalam pemahaman pentingnya budgeting
UPI YAIUPI YAI Selain itu, manajemen anggaran yang efektif dapat meningkatkan daya saing melalui taktik pemasaran yang relevan dan pengembangan produk baru. Hasil penelitianSelain itu, manajemen anggaran yang efektif dapat meningkatkan daya saing melalui taktik pemasaran yang relevan dan pengembangan produk baru. Hasil penelitian
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hal ini juga membahas strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi fenomena ini, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan kelompokHal ini juga membahas strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi fenomena ini, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan kelompok