STIH PMSTIH PM

JCH (Jurnal Cendekia Hukum)JCH (Jurnal Cendekia Hukum)

Rokok dan produk tembakau merupakan sumber pendapatan negara yang signifikan melalui sektor cukai, dan pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap negara. Artikel ini membahas implementasi sanksi hukum dalam memerangi kejahatan pidana penyediaan rokok ilegal tanpa pita cukai, dengan fokus pada kasus Vicky Utama Niriyanto. Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp50.000.000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengusulkan cara-cara perbaikan prosedur dan aturan peradilan, serta menilai efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus distribusi rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis doktrinal, dengan mengkaji legislasi, putusan pengadilan, dan dokumen terkait. Temuan menunjukkan bahwa ada kesulitan dalam penegakan aturan, bahkan ketika hukuman pidana untuk penjualan rokok ilegal konsisten dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini membantu menjelaskan kesulitan dan solusi potensial dalam menerapkan legislasi Indonesia terkait distribusi rokok ilegal. Hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu pembuat undang-undang dan pengacara dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Pertama, prinsip kepastian hukum telah terpenuhi dengan penerapan sanksi hukum dalam kasus distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11/1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39/2007.Dalam kasus Vicky Utama Niriyanto, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp50.000, yang menunjukkan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi kepentingan negara.Putusan ini menekankan kebutuhan akan kerangka kerja legislasi seragam dalam menangani pelanggaran di sektor cukai untuk mengurangi kerugian negara.Kedua, penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.Dalam kasus ini, meskipun terdakwa adalah pelaku utama, penting untuk mengevaluasi keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi rokok ilegal.Penegakan hukum yang adil memerlukan penyelidikan menyeluruh terhadap jaringan luas yang menyebarluaskan rokok ilegal, bukan hanya menargetkan peserta kecil, untuk memberikan efek pencegahan yang lebih komprehensif dan kerangka hukum yang benar-benar menjamin keadilan bagi semua pihak.Ketiga, manfaat masyarakat sama pentingnya dengan kepastian hukum dan keadilan dalam menilai efektivitas penegakan hukum.Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara personel penegak hukum, regulator, dan masyarakat.Selain itu, meningkatkan kesadaran publik tentang konsekuensi negatif distribusi rokok ilegal terhadap kesehatan masyarakat adalah komponen penting dalam pencegahan.Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang efektif harus mencakup dimensi hukum, sosial, dan ekonomi untuk menghasilkan hasil optimal.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji secara mendalam dampak sosial dan ekonomi dari distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai, serta strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi dampak negatifnya. Penelitian ini dapat berfokus pada analisis dampak distribusi rokok ilegal terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan sosial, serta mengusulkan strategi pencegahan yang komprehensif.. . 2. Menganalisis peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam jaringan distribusi rokok ilegal, termasuk produsen, distributor, dan pedagang. Penelitian ini dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum, regulator, dan masyarakat dalam menargetkan jaringan distribusi rokok ilegal secara efektif, serta mengusulkan strategi untuk membongkar jaringan tersebut.. . 3. Mengevaluasi efektivitas kerangka kerja legislasi yang ada dalam menangani distribusi rokok ilegal tanpa pita cukai, serta mengusulkan revisi atau amandemen undang-undang yang diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara. Penelitian ini dapat menganalisis kekurangan dan kelemahan dalam kerangka kerja legislasi saat ini, serta mengusulkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani distribusi rokok ilegal.

  1. SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA | Alin | JCH (Jurnal Cendekia... e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/6SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Alin JCH Jurnal Cendekia e jurnal stih pm ac index php cendekeahukum article view 6
  2. ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH... e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/101ANALISIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA GADAI TANAH e jurnal stih pm ac index php cendekeahukum article view 101
  3. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana | Irmawanti... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Irmawanti ejournal2 undip ac index php jphi article view 11090
  4. Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. | Syntax Idea. pengawasan perspektif... doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Syntax Idea pengawasan perspektif doi 10 46799 syntax idea v6i7 4069
Read online
File size323.62 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test