Publisher

SARI MUTIARASARI MUTIARA

Journal JMAJMA Abstract

Sampah merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap daerah, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, volume timbulan sampah juga ikut meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.

Conclusion

Pertama, pelaksanaan Wajib Retribusi Sampah di kecamatan Medan Baru sudah berjalan secara sistematis dan komprehensif, dengan data yang diperbarui setiap bulannya, petugas yang menjalankan tugas dengan baik, struktur organisasi yang jelas, dan hal-hal lain yang mendukung terlaksananya Wajib retribusi sampah sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan kecamatan.Kedua, dari sisi tantangan dan hambatan, kecamatan dan kelurahan sudah menyediakan sumber daya yang cukup baik dalam hal jumlah personel, kapasitas petugas lapangan, maupun dukungan sarana dan sistem informasi.Namun, proses penagihan retribusi masih dilakukan secara manual, tanpa sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi.Kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan, tetapi juga menimbulkan potensi kehilangan data, keterlambatan pelaporan, hingga risiko kebocoran penerimaan.Ketiga, dalam hal Pelaksanaan wajib retribusi sampah di kecamatan medan baru sudah berjalan dengan sebenar-benarnya dengan data yang ada semua bisa divalidasi, mulai dari data rumah yang menjadi anggota yang membayar retribusi sampai tempat kerja seperti restoran dan kantor dan lain-lain memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai dengan limbah yang akan dibersihkan atau diangkat.Keempat, strategi untuk peningkatan efektivitas kebijakan retribusi sampah berdasarkan hasil observasi, praktik baik, dan analisis terhadap data lapangan adalah dengan cara meningkatkan system penagihan menjadi system transfer dan pembukuan yang baik sehingga tidak terjadi kendala pembayar retribusi tidak berada di lokasi pada saat dilaksanakan penagihan retribusi sampah setiap bulannya.Kelima, aspek pengembangan karakter praja yang melaksanakan magang II, magang ini telah menjadi ruang nyata untuk mengaplikasikan teori-teori kebijakan publik, manajemen pelayanan, dan sistem pemerintahan yang selama ini dipelajari di ruang kelas.Misalnya, teori implementasi kebijakan oleh Edward III menjadi sangat relevan ketika penulis mengamati bagaimana komunikasi kebijakan yang lemah berujung pada resistensi masyarakat.Konsep partisipasi publik juga menjadi semakin konkret ketika melihat bagaimana program dapat gagal apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif sejak perencanaan.

Future Research

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi sampah, perlu dilakukan digitalisasi sistem penagihan dan pelaporan retribusi. Pembentukan unit pelaksana khusus yang fokus pada pengelolaan sampah dan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendekatan partisipatif juga direkomendasikan. Selain itu, peningkatan strategi komunikasi publik dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, kebijakan retribusi sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Metadata

File size	251.43 KB
Pages	9
DMCA	Report