Publisher

UBUB

Journal Jurnal Transformative: Ilmu PemerintahanJurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Abstract

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan kondisi krisis yang berdampak pada banyak aspek. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Good Governance dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif bagi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 tidak ditangani secara cepat dan efektif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai gagap, lamban dan tidak memiliki petunjuk yang progresif untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan evaluasi kebijakan publik terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Melalui evaluasi tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan pandemi oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang tidak dapat berjalan secara efektif karena kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, buruknya koordinasi antara pemangku kepentingan, kurangnya evaluasi penanganan Covid-19 oleh dinas terkait dan karakteristik masyarakat yang heterogen. Hasil evaluasi tersebut mendorong pembentukan rekomendasi kebijakan prioritas, kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer.

Conclusion

Penelitian menemukan bahwa ketidakefisienan kebijakan publik dalam penanganan Covid‑19 di Kota Malang terutama disebabkan oleh alur komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, serta tidak adanya SOP yang jelas.Koordinasi yang tidak konsisten dan evaluasi yang terbatas memperparah keterlambatan respons, sehingga angka kasus terus meningkat, sementara keragaman karakteristik masyarakat menambah kesulitan dalam penerapan kebijakan.Oleh karena itu, diperlukan perbaikan prosedur komunikasi, penyusunan SOP berbasis ilmiah, serta mekanisme evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa krisis selanjutnya.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstandarisasi mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respons pemerintah daerah terhadap pandemi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan SOP dalam konteks multikrisis. Selain itu, diperlukan studi komparatif mengenai penggunaan platform komunikasi satu pintu yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap koordinasi kebijakan, transparansi informasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat selama krisis kesehatan. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi strategi keterlibatan masyarakat heterogen, khususnya pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik sosial‑budaya, guna mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan menurunkan penyebaran hoaks. Ketiga arah studi ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perbaikan kebijakan publik yang responsif, terkoordinasi, dan inklusif dalam menghadapi pandemi atau bencana kesehatan di masa depan.

References

1. Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 | SALAM:... doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 SALAM doi 10 15408 sjsbs v7i5 15317
2. Implementation of Government Crisis Communication During The Covid-19 | Atlantis Press. government crisis... atlantis-press.com/article/125949644Implementation of Government Crisis Communication During The Covid 19 Atlantis Press government crisis atlantis press article 125949644
3. Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang Selama Pandemi Covid-19 | Jurnal Transformative:... doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.01.1Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang Selama Pandemi Covid 19 Jurnal Transformative doi 10 21776 ub transformative 2024 010 01 1
4. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Rohman | REFORMASI.... jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1469PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Rohman REFORMASI jurnal unitri ac index php reformasi article view 1469

Metadata

File size	454.36 KB
Pages	20
DMCA	Report