Publisher

ITBITB

Journal Journal of Regional and City PlanningJournal of Regional and City Planning Abstract

Beberapa pakar berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi cenderung menciptakan polarisasi, yaitu peningkatan ketimpangan/disparitas di antara distrik. Untuk mengatasi masalah ini, Minimum Service Standards (MSS) diperkenalkan sebagai strategi kunci dalam mendesentralisasi Indonesia. Dalam penelitian ini, kami mencoba menemukan melalui pengukuran kinerja MSS apakah penerapan standar dapat efektif dalam polarisasi/depolarisasi dalam pengiriman layanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pertanyaan ini pada dasarnya merupakan respons terhadap kritik umum bahwa desentralisasi baik untuk menciptakan kesetaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi seringkali tidak berfungsi untuk mencapai kesetaraan di antara pemerintah daerah. Menggunakan data penilaian diri dari sampel 54 distrik dari 534 distrik di Indonesia, dari tahun 2010 hingga 2013, kami menemukan bahwa keberadaan depolarisasi dalam pengiriman layanan publik dapat terjadi di antara wilayah dengan mengurangi kesenjangan antara kinerja layanan publik mereka dan target MSS. Kami mengakui bahwa ada kelemahan dalam validitas data penilaian diri, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan penilaian diri sesuai dengan panduan resmi, oleh penilaian berlebihan atas pencapaian target, serta kurangnya data dari sumber independen untuk mengonfirmasi hasil penilaian diri. Kami juga mengakui bahwa perbedaan kapasitas keuangan masih menjadi penentu utama mengapa satu distrik lebih sukses dalam mencapai target MSS dibandingkan distrik lainnya.

Conclusion

Berdasarkan data tentang pencapaian MSS yang dikompilasi oleh Kementerian Dalam Negeri (MoHA) dan Kementerian Kesehatan mengenai pencapaian setiap distrik terhadap target yang ditetapkan dalam MSS, kami menemukan bahwa MSS dapat secara potensial meningkatkan layanan kesehatan di munisipalitas dan kota-kota di Indonesia, karena kami menemukan peningkatan kualitas layanan kesehatan.Fokus pada sektor kesehatan, temuan kami menunjukkan bahwa fenomena depolarisasi dalam pengiriman layanan publik ada.Mayoritas pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan lebih baik dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan berusaha mengurangi kesenjangan antara layanan saat ini dan target MSS.Konsentrasi tinggi dalam plot sebaran menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan di daerah sampel secara bertahap meningkat menuju tingkat minimum kualitas layanan yang diperlukan oleh MSS.Dengan kata lain, MSS sebagai upaya untuk meminimalkan disparitas/jebakan ketimpangan sebagai konsekuensi tidak diinginkan dari desentralisasi secara potensial menciptakan depolarisasi dalam pengiriman layanan publik.Selain itu, perbedaan kapasitas fiskal di antara pemerintah daerah terkait dengan tingkat pencapaian target MSS.Pemerintah daerah dengan kapasitas keuangan yang tinggi lebih mungkin untuk mencapai target MSS dengan mudah, dan sebaliknya.

Future Research

Untuk mengurangi ketimpangan layanan publik, kami menyarankan bahwa MSS penting sebagai titik kontrol bagi pemerintah daerah dalam pengiriman layanan publik. Namun, karena perbedaan sumber daya, perlu dirancang transfer fiskal yang tepat dengan tujuan menciptakan depolarisasi dalam pengiriman layanan publik, setidaknya hingga tingkat minimum. Ini akan menjadi titik awal yang baik untuk mencapai kesetaraan di antara daerah.

References

1. Depolarization in Delivering Public Services? Impacts of Minimum Service Standards (MSS) on the Quality... doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.1Depolarization in Delivering Public Services Impacts of Minimum Service Standards MSS on the Quality doi 10 5614 jrcp 2016 27 1 1

Metadata

File size	287.63 KB
Pages	15
DMCA	Report