STAISARSTAISAR
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahJurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-SyakhsiyyahStudi ini menelaah Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025 yang mengatur prosedur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis terhadap respons publik digital yang berkembang di media sosial dan pemberitaan daring, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi negara tersebut diproduksi, diperdebatkan, dan dimaknai dalam relasinya dengan prinsip-prinsip poligami dalam fiqh dan kerangka maqasid al-sharīah. Hasil analisis menunjukkan adanya polarisasi wacana: sebagian pihak memandang Pergub sebagai upaya penguatan moralitas dan tata kelola perkawinan ASN yang selaras dengan tujuan perlindungan keluarga, sementara sebagian lain mengkritiknya sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang privat dan otoritas normatif hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa penempatan ASN sebagai agen kebijakan memperkuat legitimasi negara dalam mengelola praktik hukum keluarga Islam pada level birokrasi, namun sekaligus memunculkan ketegangan baru antara norma fiqh, hak privat individu, dan etika birokrasi modern di ruang publik Indonesia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pergub DKI Jakarta No.2 Tahun 2025 menempatkan poligami ASN tidak hanya sebagai regulasi administratif tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang menegaskan nilai moral dan etika birokrasi.Diskursus digital menegaskan polaritas antara pendukung norma religius dan pendukung hak pribadi, sehingga legitimasi regulasi tersebut diuji secara diskursif.Secara keseluruhan, legitimasi intervensi negara atas praktik poligami memerlukan resonansi etis dan partisipasi publik agar tidak menimbulkan konflik nilai antara fiqh, hak individual, dan kebijakan publik.
Proyek penelitian berikutnya dapat meneliti bagaimana persepsi digital tentang pergub poligami ASN berubah seiring waktu melalui analisis longitudinal media sosial, untuk memahami dinamika legitimasi regulasi di kalangan publik. Selain itu, studi komparatif antara kebijakan poligami ASN di provinsi lain dapat mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat penerimaan regulasi, memudahkan pembentukan kebijakan yang lebih inklusif. Terakhir, penelitian interdisipliner yang melibatkan psikolog dan ahli gender dapat mengevaluasi dampak sosial psikologis bagi wanita dan anak-anak yang terlibat dalam praktik poligami regulasi, memperkaya pemahaman tentang keseimbangan hak kebebasan individu dan kepentingan publik.
- BETWEEN ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS: AMBIGUOUS REGULATION REGARDING POLYGAMY IN INDONESIA | Al'Adalah.... aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/312BETWEEN ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS AMBIGUOUS REGULATION REGARDING POLYGAMY IN INDONESIA AlAdalah aladalah uinkhas ac index php aladalah article view 312
- Indonesian Muslim society's reception of sensation language and invitation to polygamy on social... doi.org/10.18326/ijims.v13i2.369-397Indonesian Muslim societys reception of sensation language and invitation to polygamy on social doi 10 18326 ijims v13i2 369 397
- Negotiating Polygamy, Public Morality, and State Authority: Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta... doi.org/10.58824/mediasas.v9i1.475Negotiating Polygamy Public Morality and State Authority Digital Discourse on Governor of DKI Jakarta doi 10 58824 mediasas v9i1 475
- Regulating the Permissible: The Role of Taqyid al-Mubah in Malaysian Governance and Public Welfare |... doi.org/10.47772/IJRISS.2025.930000023Regulating the Permissible The Role of Taqyid al Mubah in Malaysian Governance and Public Welfare doi 10 47772 IJRISS 2025 930000023
- A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights | Indonesian... doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.354A Feminist Critique of the Practice of Polygamy in the Context of Islamic Law and Human Rights Indonesian doi 10 35719 ijlil v6i1 354
| File size | 413.94 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang dasar hukum, pandangan mazhab, serta implikasi kemanusiaan dari mahar dalam Islam. PentingPenelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang dasar hukum, pandangan mazhab, serta implikasi kemanusiaan dari mahar dalam Islam. Penting
STAISARSTAISAR Lebih lanjut, regulasi pelabelan harus diberi ketentuan khusus mengenai tanda halal yang diakui secara hukum guna meningkatkan kepercayaan konsumen danLebih lanjut, regulasi pelabelan harus diberi ketentuan khusus mengenai tanda halal yang diakui secara hukum guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Ketiga, iddah adalah berasal dari kata al-adl dan al-ihsha yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telahKetiga, iddah adalah berasal dari kata al-adl dan al-ihsha yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah
IAIN SUIAIN SU Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan keluarga yang terlibat,Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan keluarga yang terlibat,
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Blueprint yang dihasilkan merekomendasikan 14 sistem informasi, mulai dari OSS_RBA, SIAPO, SIPIT, SIPAUS, hingga SIBARA, dengan integrasi Single Sign OnBlueprint yang dihasilkan merekomendasikan 14 sistem informasi, mulai dari OSS_RBA, SIAPO, SIPIT, SIPAUS, hingga SIBARA, dengan integrasi Single Sign On
UINSIUINSI Penelitian ini menangani konflik atas tanah antara negara dan suku di dataran besar Souss di Maroko, dengan fokus pada suku Amazigh. Studi ini mengeksplorasiPenelitian ini menangani konflik atas tanah antara negara dan suku di dataran besar Souss di Maroko, dengan fokus pada suku Amazigh. Studi ini mengeksplorasi
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Dalam dharuriyah, perkawinan beda agama dapat mengancam keberadaan agama, jiwa, harta, dan pikiran. Hajiyyah bertujuan memperkuat hukum Islam dan hukumDalam dharuriyah, perkawinan beda agama dapat mengancam keberadaan agama, jiwa, harta, dan pikiran. Hajiyyah bertujuan memperkuat hukum Islam dan hukum
DINASTIREVDINASTIREV PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TEHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PPNPN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TALANGPENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TEHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PPNPN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TALANG
Useful /
STAISARSTAISAR Perkawinan antar negara ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan kewarganegaraan, tetapi juga membawa implikasi terhadap kehidupan rumah tangga,Perkawinan antar negara ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan kewarganegaraan, tetapi juga membawa implikasi terhadap kehidupan rumah tangga,
STAISARSTAISAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pelaksanaan isbat nikah lebih didorong oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran hukum yang sejati. IsbatHasil penelitian menunjukkan bahwa makna pelaksanaan isbat nikah lebih didorong oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran hukum yang sejati. Isbat
STAISARSTAISAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap industri halal di Nigeria berpotensi menciptakan peluang yang lebih luas dalam sektor perdaganganHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap industri halal di Nigeria berpotensi menciptakan peluang yang lebih luas dalam sektor perdagangan
NINETYJOURNALNINETYJOURNAL Sistem ini secara efektif menjawab tantangan utama dalam pengelolaan bank sampah konvensional, yaitu keterbatasan dalam manajemen data, pelacakan transaksi,Sistem ini secara efektif menjawab tantangan utama dalam pengelolaan bank sampah konvensional, yaitu keterbatasan dalam manajemen data, pelacakan transaksi,