Publisher

STIKBARSTIKBAR

Journal Public Health of IndonesiaPublic Health of Indonesia Abstract

Angka kesuburan di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari rata-rata total angka kesuburan 5,6 anak per wanita pada tahun 1970-an menjadi 4,1 pada tahun 1980, dan 2,6 pada tahun 2010. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan populasi Suharto mana dan bagaimana peranannya dalam penurunan kesuburan di Indonesia. Meskipun adopsi kontrasepsi modern dianggap sebagai penentu utama penurunan kesuburan di Indonesia, perubahan tatanan politik dan pembangunan sosial-ekonomi Indonesia juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap norma-norma kekeluargaan masyarakat Indonesia. Implementasi wajib belajar 9 tahun telah meletakkan fondasi yang kuat bagi modal manusia Indonesia di masa depan dan memungkinkan wanita memperoleh peluang yang lebih tinggi untuk mengenyam pendidikan. Selain memfasilitasi penyebaran ide di kalangan kaum muda dan membuka perspektif mereka terhadap hak-hak reproduksi serta aktualisasi diri, pendidikan juga meningkatkan peluang wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan meningkatnya peran di luar sektor domestik, menunda usia perkawinan dan membatasi ukuran keluarga menjadi pilihan bagi wanita di Indonesia kontemporer. Undang-undang perkawinan, bagaimanapun, dianggap sebagai akselerator daripada prediktor dalam meningkatkan usia perkawinan pertama. Terlepas dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan 1974, usia perkawinan pertama kemungkinan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan, meskipun mungkin dengan laju yang lebih lambat.

Conclusion

Kebijakan populasi era Suharto, yang meliputi program keluarga berencana, undang-undang perkawinan, dan wajib belajar, secara signifikan berkontribusi pada penurunan angka kesuburan di Indonesia dan perubahan pola pernikahan.Program keluarga berencana yang masif, didukung oleh pembangunan sosial melalui pendidikan dan penegakan hukum, berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang ukuran keluarga dan menunda usia pernikahan.Meskipun Undang-Undang Perkawinan 1974 berperan sebagai akselerator, pendidikan tetap menjadi pendorong utama peningkatan usia perkawinan pertama, memungkinkan wanita memiliki kesempatan lebih luas di luar ranah domestik.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan populasi era Suharto, terutama bagaimana faktor-faktor ini terus memengaruhi pola kesuburan dan perkawinan di Indonesia pasca-Suharto, serta kebijakan baru apa saja yang muncul dan berkontribusi pada tren demografi saat ini. Mengingat adanya temuan bahwa pernikahan dini masih lazim di beberapa kelompok etnis, sebuah studi komparatif yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor budaya, agama, atau sosial-ekonomi yang membuat kelompok-kelompok tersebut resisten terhadap tren nasional. Misalnya, penelitian dapat menginvestigasi mengapa kelompok seperti suku Priangan di Jawa Barat atau Madura di Jawa Timur masih cenderung menikah muda, meskipun ada peningkatan pendidikan dan Undang-Undang Perkawinan 1974. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga bisa memanfaatkan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih baik proses pengambilan keputusan individu dan keluarga terkait ukuran keluarga dan waktu pernikahan. Ini akan melibatkan wawancara mendalam atau fokus grup untuk mengeksplorasi bagaimana individu menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan peluang modern dan kebijakan pemerintah, memberikan nuansa yang lebih kaya tentang motivasi di balik pilihan demografi mereka. Studi semacam ini akan membantu pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang lebih peka budaya dan efektif.

Metadata

File size	218.76 KB
Pages	7
DMCA	Report