UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Corruption in Indonesias natural resource sector is a significant issue with far-reaching consequences for environmental sustainability. Despite the detrimental effects of corrupt practices on the environment, law enforcement penalties for corruption often fail to compensate for their environmental impact. The aim of the study is to explore how the use of Environmental Impact Assessments (EIAs) strengthens law enforcement efforts and increase penalties for corrupt practices in Indonesias natural resource sector. The method used is to collect and analyze regulations, policies, and corruption study cases to examine the relationship between EIA and corruption penalties. The results showed that EIA can help corruption cases investigation and corruption cases involving EIA receive heavier penalties. This study concluded that the Indonesian government needs to reformulate its law enforcement approach by incorporating EIA into corruption investigations and using more severe penalties to deter corruption in the natural resource sector.

EIA dapat membantu penyelidikan kasus korupsi melalui analisis gambar satelit, survei lapangan, dan analisis ekonomi lingkungan.Penegakan hukuman lebih berat bila memperhitungkan kerusakan lingkungan, dengan rata‑rata hukuman penjara 12 tahun dan denda USD66.666,67 dibandingkan 5 tahun dan denda USD21.851,85 pada kasus tanpa pertimbangan dampak lingkungan.Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan perlindungan lingkungan, mendorong penggunaan EIA, dan memperkuat kapasitas penegak hukum untuk menindak korupsi di sektor sumber daya alam.

1. Menyelidiki efektivitas integrasi data satelit real‑time dalam proses penyelidikan korupsi, dengan menilai apakah penggunaan teknologi ini dapat mempercepat identifikasi pelanggaran dan memperkuat bukti pengadilan. 2. Menganalisis dampak ekonomi jangka panjang dari kerusakan lingkungan akibat korupsi, termasuk nilai ekonomi kerusakan ekosistem, dan mengkaji apakah kompensasi keuangan dapat dihubungkan dengan hukuman penjara untuk meningkatkan deterrence. 3. Mengembangkan model prediktif berbasis machine learning yang memanfaatkan data regulasi, transaksional, dan lingkungan untuk mengidentifikasi wilayah rawan korupsi sebelum terjadi pelanggaran, sehingga dapat dipakai sebagai alat perencanaan kebijakan publik.

  1. Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan | Integritas:... jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/136Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan Integritas jurnal kpk go index php integritas article view 136
  2. EIA in Strengthening Law Enforcement and Penalties: A Case of Corruption in Natural Resource Sector |... doi.org/10.20956/halrev.v10i3.5167EIA in Strengthening Law Enforcement and Penalties A Case of Corruption in Natural Resource Sector doi 10 20956 halrev v10i3 5167
  3. Introduction To Environmental Impact Assessment | John Glasson, Riki T. introduction impact assessment... taylorfrancis.com/books/9780429894626Introduction To Environmental Impact Assessment John Glasson Riki T introduction impact assessment taylorfrancis books 9780429894626
Read online
File size341.37 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test