Publisher

LEMBAGA KITALEMBAGA KITA

Journal International Journal of Management Science and Information TechnologyInternational Journal of Management Science and Information Technology Abstract

Keamanan pangan lokal merupakan isu strategis dalam pengembangan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan distribusi pangan, akses tidak merata, dan kebutuhan gizi masyarakat yang meningkat. Penguatan sistem pangan berbasis masyarakat telah mendorong munculnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai agregator ekonomi desa dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui dapur umum sebagai penyedia pangan bagi kelompok rentan. Kolaborasi antara kedua institusi ini dipandang mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan penyerapan produk lokal, dan memperkuat ekonomi rakyat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara KDMP dan dapur umum memiliki potensi signifikan untuk membangun rantai distribusi pangan yang lebih terorganisir, menyediakan pasar stabil bagi produk desa, dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, fragmentasi institusional, keterbatasan teknologi, mekanisme pengadaan yang bervariasi, dan kurangnya standar kualitas tetap menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model bisnis kolaboratif dapat menjadi strategi efektif untuk membangun ekosistem pangan lokal yang inklusif dan tangguh jika didukung oleh penguatan tata kelola, digitalisasi rantai pasok, dan kemitraan lintas sektor. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tata kelola kolaboratif dan model bisnis berbasis masyarakat dengan menunjukkan bahwa sinergi antara organisasi lokal dapat meningkatkan ketahanan sistem pangan sambil memperluas peran koperasi sebagai institusi ekonomi masyarakat.

Conclusion

Kolaborasi model bisnis antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan dapur umum dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan potensi strategis dalam memperkuat keamanan pangan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Integrasi institusional ini berkontribusi pada pembentukan rantai pasokan pangan yang lebih pendek, stabil, dan berbasis lokal, sehingga meningkatkan penyerapan produk desa dan memperluas peluang ekonomi masyarakat.Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh kesiapan institusional, kapasitas sumber daya manusia, standar kualitas produk, serta dukungan infrastruktur logistik dan digital.Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan model kolaboratif tidak hanya bergantung pada inisiatif program, tetapi juga pada tata kelola yang konsisten dan mekanisme kemitraan yang jelas antara organisasi.Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang lebih operasional dan dapat diukur.Pemerintah daerah perlu menetapkan kerangka regulasi kolaboratif yang mencakup standar operasional kerjasama antara koperasi dan dapur umum, indikator kinerja rantai pasok (misalnya ketepatan waktu distribusi, volume penyerapan produk lokal, dan stabilitas harga), serta skema pemantauan dan evaluasi berbasis data.Selain itu, penguatan integrasi dapat dicapai melalui penyediaan platform digital untuk pengelolaan inventori dan distribusi, pengembangan pusat logistik desa, serta program pelatihan terstruktur bagi administrator koperasi dan manajer dapur umum untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan adaptasi teknologi.Kebijakan insentif bagi koperasi yang mampu memenuhi standar kualitas dan kontinuitas pasokan juga dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi.Secara teoritis, temuan penelitian ini memperluas perspektif tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya relevan dalam konteks pembuatan kebijakan publik, tetapi juga diterapkan secara efektif pada integrasi model bisnis berbasis masyarakat.Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam sistem pangan lokal bergantung pada tiga dimensi utama.kapasitas institusional, keselarasan tujuan antara aktor, dan mekanisme koordinasi adaptif.Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola kolaboratif dengan memperkenalkan kerangka tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat sebagai pendekatan alternatif untuk memperkuat ketahanan sistem pangan sambil menciptakan nilai sosial dan ekonomi.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan adalah: Pertama, mengkaji lebih lanjut dampak kolaborasi antara KDMP dan dapur umum terhadap peningkatan pendapatan dan stabilitas pangan masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau longitudinal untuk mengukur hubungan sebab-akibat antara integrasi institusional dan keamanan pangan. Kedua, melakukan studi komparatif antara berbagai daerah dengan karakteristik sosio-ekonomi yang berbeda untuk menghasilkan model kolaborasi yang lebih adaptif, dapat diukur, dan dapat direplikasi. Ketiga, mengembangkan kerangka kerja tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat yang mencakup peran pemerintah daerah sebagai pengatur kolaborasi, standar operasional kerjasama, indikator kinerja rantai pasok, dan skema pemantauan dan evaluasi berbasis data. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan platform digital untuk pengelolaan inventori dan distribusi, pusat logistik desa, serta pelatihan terstruktur bagi administrator koperasi dan manajer dapur umum. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi tata kelola kolaboratif dalam membangun ketahanan ekonomi dan pangan di tingkat desa.

References

1. Strategic public value(s) governance: A systematic literature review and framework for analysis - Thabit... doi.org/10.1111/puar.13877Strategic public value s governance A systematic literature review and framework for analysis Thabit doi 10 1111 puar 13877
2. jurnal borneo administrator. governance nutritious food policy multi stakeholder model jurnal borneo... jba.lan.go.id/article/view/1698jurnal borneo administrator governance nutritious food policy multi stakeholder model jurnal borneo jba lan go article view 1698

Metadata

File size	223.32 KB
Pages	8
DMCA	Report