UNISMUHUNISMUH

Kolaborasi : Jurnal Administrasi PublikKolaborasi : Jurnal Administrasi Publik

Banjir bandang di Sumatera Barat menyebabkan dampak signifikan terhadap keselamatan publik, kondisi lingkungan, dan stabilitas sosial, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis administrasi bencana melalui pendekatan berbasis data korban dengan mengkaji kapasitas respons pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir bandang di enam kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif–kuantitatif dengan analisis komparatif terhadap data korban yang diperoleh dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data menunjukkan bahwa 9.241 penduduk terdampak, termasuk 60 kematian, 13 korban luka berat/ringan, 9.524 korban rawat jalan, dan 4.522 warga mengungsi. Temuan menunjukkan perbedaan signifikan dalam dampak bencana antarwilayah. Kabupaten Tanah Datar mencatat jumlah penduduk terdampak dan korban rawat jalan tertinggi, sedangkan Kabupaten Agam memiliki jumlah korban meninggal tertinggi. Kota Padang, meskipun jumlah penduduk terdampaknya lebih sedikit, tetap mencatat korban jiwa, menunjukkan bahwa tingkat keparahan bencana tidak hanya dipengaruhi oleh eksposur populasi, tetapi juga oleh kesiapsiagaan, kecepatan respons, dan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan bencana yang efektif bergantung pada kesiapan institusi, koordinasi antarlembaga yang kuat, sistem peringatan dini yang efisien, serta layanan kesehatan darurat yang memadai. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting untuk mengurangi jumlah korban dan meningkatkan ketahanan jangka panjang terhadap bencana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat tidak merata antarwilayah dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi bencana di masing-masing daerah.Kabupaten Tanah Datar mencatat jumlah penduduk terdampak dan korban luka rawat jalan tertinggi, sementara Kabupaten Agam memiliki korban meninggal terbanyak, menunjukkan kelemahan dalam sistem peringatan dini dan respons darurat.Pemerintah daerah perlu memperkuat siklus manajemen bencana, terutama pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dan integrasi data korban dalam perencanaan kebijakan.

Pertama, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakefektifan sistem peringatan dini di Kabupaten Agam dibandingkan daerah lain, dengan fokus pada aspek teknologi, komunikasi masyarakat, dan keterlibatan lokal. Kedua, penting untuk mengkaji bagaimana kapasitas kelembagaan dan struktur komando bencana di Kabupaten Tanah Datar, meskipun memiliki jumlah korban luka rawat jalan yang sangat tinggi, masih mampu menjangkau layanan kesehatan secara masif, agar dapat dirumuskan model layanan kesehatan darurat yang dapat direplikasi. Ketiga, perlu dikembangkan penelitian komparatif tentang peran pemerintah desa dalam kesiapsiagaan bencana di wilayah perkotaan seperti Kota Padang dibandingkan daerah pedesaan, untuk memahami pengaruh kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan sistem sosial terhadap efektivitas respons awal, sehingga dapat dirancang strategi adaptif yang sesuai konteks lokal.

  1. Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat | Journal of Social Politics... doi.org/10.24076/JSPG.2022v4i1.776Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat Journal of Social Politics doi 10 24076 JSPG 2022v4i1 776
  2. Analisis Administrasi Bencana Berbasis Data Korban: Studi Banjir Bandang Sumatera Barat | Kolaborasi... journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/20353Analisis Administrasi Bencana Berbasis Data Korban Studi Banjir Bandang Sumatera Barat Kolaborasi journal unismuh ac index php kolaborasi article view 20353
Read online
File size665.75 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test