Publisher

STIALANSTIALAN

Journal Jurnal Good GovernanceJurnal Good Governance Abstract

Penelitian ini menguji implementasi verifikasi faktur digital dan implikasinya terhadap ketepatan waktu pembayaran dan kepatuhan administratif di sebuah perusahaan milik negara. Meskipun sistem keuangan digital banyak dipromosikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, bukti empiris tentang operasinya dalam praktik administratif sehari-hari masih terbatas. Penelitian ini mengatasi kesenjangan ini dengan menganalisis Vendor Invoice Portal (VIP) di PT PLN UP3 (Unit Layanan Pelanggan) Serpong dan mengeksplorasi bagaimana perilaku administratif dan tata kelola proses memengaruhi hasil verifikasi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif berdasarkan penelitian organisasi berbasis magang, memanfaatkan observasi lapangan, peninjauan dokumen, dan wawancara terbatas dengan staf pengawas. Wawasan komparatif dari kerangka kerja faktur digital Singapura dimasukkan melalui data sekunder dan dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa sistem VIP telah memperkuat transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas formal dalam proses pembayaran vendor melalui prosedur digital yang terstandarisasi. Namun, ketepatan waktu pembayaran masih terkendala oleh konsentrasi beban kerja mendekati tenggat waktu, masalah kepatuhan dokumen, dan tantangan koordinasi di antara aktor administratif. Kendala ini timbul bukan dari kekurangan sistem, tetapi dari interaksi antara sistem digital dan praktik organisasi yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa verifikasi faktur digital harus dipahami sebagai proses tata kelola, bukan hanya solusi teknis, yang menekankan perlunya kapasitas administratif yang memadai, alur kerja terkoordinasi, dan praktik organisasi yang mendukung untuk mencapai tata kelola keuangan digital yang efektif.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi sistem faktur digital saja tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja.Sebaliknya, efektivitas verifikasi faktur digital bergantung pada bagaimana tugas verifikasi diorganisasikan, bagaimana tanggung jawab administratif didistribusikan, dan bagaimana beban kerja dikelola di seluruh unit.Verifikasi faktur muncul bukan sebagai aktivitas teknis rutin, tetapi sebagai fungsi administratif yang membutuhkan kapasitas yang memadai, mekanisme koordinasi, dan keselarasan perilaku di antara pengguna.Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perilaku administratif dan tekanan beban kerja memainkan peran sentral dalam membentuk hasil verifikasi.Keterlambatan dan risiko kepatuhan tidak hanya dapat diatribusikan pada desain sistem, tetapi erat kaitannya dengan interaksi manusia dengan proses digital.Temuan ini memperkuat relevansi perspektif organisasi dan birokrasi dalam memahami tata kelola keuangan digital, terutama dalam organisasi publik yang besar.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik vendor, seperti ukuran perusahaan dan pengalaman dalam berinteraksi dengan sistem digital, memengaruhi kecepatan dan akurasi pengajuan faktur. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan milik negara dan vendor, serta mengurangi potensi hambatan dalam proses verifikasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Model ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi volume faktur, perubahan regulasi, dan kebutuhan spesifik unit bisnis yang berbeda. Ketiga, penelitian dapat menyelidiki efektivitas berbagai intervensi pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf administratif yang terlibat dalam proses verifikasi faktur. Pelatihan yang disesuaikan dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem digital, prosedur kepatuhan, dan praktik terbaik dalam manajemen beban kerja, sehingga pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses verifikasi.

References

1. Applying the Singapore Model in Cambodia and Thailand? Implications for Transnational Policy Transfer... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pad.2083Applying the Singapore Model in Cambodia and Thailand Implications for Transnational Policy Transfer onlinelibrary wiley doi 10 1002 pad 2083
2. Reshaping Global Trade Finance and Supply Chains Through Digital Supply Chain Finance Platforms - Tanveer... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbl.70022Reshaping Global Trade Finance and Supply Chains Through Digital Supply Chain Finance Platforms Tanveer onlinelibrary wiley doi 10 1111 jbl 70022
3. Corporate governance and performance of state-owned enterprises in a least developed economy | Kaunda... sajbm.org/index.php/sajbm/article/view/3827Corporate governance and performance of state owned enterprises in a least developed economy Kaunda sajbm index php sajbm article view 3827
4. The role of e-government in increasing transparency and accountability of public administration in the... doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4908The role of e government in increasing transparency and accountability of public administration in the doi 10 55214 25768484 v9i2 4908

Metadata

File size	365.09 KB
Pages	14
DMCA	Report