Publisher

LASIGOLASIGO

Journal Indonesian Journal of Religion and SocietyIndonesian Journal of Religion and Society Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020. Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan birokrasi di Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan massif kepada Walikota Padang, Mahyeldi, yang mengikuti kontestasi Pilgub Sumbar 2020 berpasangan dengan Audy Joinaldy, diusung oleh koalisi Partai PKS dan PPP. Namun berbeda dengan teori politisasi birokrasi dari B Guy Peters dan Jhon Pierre, yang melihat depolitisasi dari sudut pandang fungsi dari birokrasi yaitu pelayanan publik, penelitian ini justru menemukan bahwa depolitisasi birokrasi juga dapat hadir dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi. Namun sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis.

Conclusion

Berbeda dengan pendekatan B Guy Peters dalam melihat politisasi birokrasi yang menempatkan aktor politik atau kepala daerah sebagai inisiator terjadinya politisasi birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa politisasi birokrasi cenderung dimulai oleh birokrat.Beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan birokrat ini antara lain, pertimbangan primordial, pola hubungan symbiosis mutualisma, pola hubungan patron-client dan pola rent seeking bagi kepentingan pribadi atau karir seorang birokrat.Temuan ini menunjukan bahwa aktor politik bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan untuk menginisiasi terjadinya politisasi birokrasi, dikarenakan kepentingan yang juga tidak kalah besar dari oknum-oknum birokrasi dalam politisasi birokrasi itu sendiri.Penelitian ini juga membuktikan bahwa skema simbiosis mutualisme tidak senantiasa menjadi motif birokrasi untuk terjun ke dalam aktifitas politik.Karena penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi birokrasi yang mengalami political over pressured dari aktor atau kekuatan politik, cenderung mengembalikan nilai-nilai idealisme dari dalam diri birokrasi itu sendiri terutama yang menyangkut diri birokrasi itu sendiri, menuju kondisi depolitisasi birokrasi.Kondisi ini membuat birokrasi memilih terlibat all out dalam politisasi birokrasi dalam rangka melepaskan diri dari tekanan politik yang berlebihan tersebut melalui pergantian rezim pemerintahan.Khususnya dalam penelitian ini terjadi di Pemerintah Kota Padang pada kontestasi Pilgub Sumbar 2020.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang motif-motif terselubung yang mendorong birokrasi untuk terlibat dalam politisasi birokrasi, khususnya dalam upaya mencapai depolitisasi birokrasi. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak depolitisasi birokrasi terhadap kinerja dan efektivitas birokrasi dalam melayani publik. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh birokrasi untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi tekanan politik yang berlebihan.

Metadata

File size	326.33 KB
Pages	11
DMCA	Report