Publisher

LASIGOLASIGO

Journal Indonesian Journal of Religion and SocietyIndonesian Journal of Religion and Society Abstract

Dalam politik elektoral, hubungan birokrat dan politisi semakin kentara karena kepentingan antara keduanya bertemu dalam satu titik, yaitu kekuasaan. Akibatnya ASN yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilihan, ditarik ke dalam pusaran arus politik, apalagi dalam pelaksanaan Pilkada yang bersentuhan langsung dengan kepentingan birokrat dan ASN tersebut. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh Indonesia ketika pelaksanaan Pilkada, apalagi calon yang maju adalah calon petahana. Praktik ini juga terjadi dalam pemilihan gubernur Sumbar tahun 2020. Birokrat menjadi salah satu pendukung dan loyalis (broker) para calon yang maju. Salah satu pasangan calon yang banyak bersentuhan dengan birokrat ini adalah pasangan Mahyeldi-Audy. Salah satunya adalah pengangkatan tiga pejabat Pemko Padang menjadi pejabat di Pemprov Sumbar, walaupun sudah melalui proses penjaringan, namun tetap muncul dugaan imbalan jasa atas kontribusi tiga birokrat tersebut dalam pemenangan Mahyeldi-Audy. Untuk menganalisa persoalan di atas maka metode yang digunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian literature. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pemilihan gubernur, birokrat dan PKS berkolaborasi dalam mengumpulkan suara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kolaborasi ini merupakan salah satu faktor penentu kemenangan Mahyeldi dan PKS dalam Pilgub Sumbar tersebut. Praktik broker politik dan politik gentong babi menjelaskan relasi antara birokrat dan politisi ini. Birokrat yang memiliki mesin jaring sosial yang kuat mampu untuk meraup suara di lingkungan masing-masing, apalagi para birokrat senior tersebut adalah tokoh masyarakat yang memiliki pendukung. Ditambah lagi dengan politik pragmatis yang mengedepankan politik uang dalam pemilihan, menjadikan birokrat dan politisi ini menjadi kekuatan dalam proses pemenangan.

Conclusion

Relasi birokrasi dan politik tidak bisa dipisahkan lagi dalam politik elektoral di Indonesia.Relasi ini diawali dengan pembentukan tim pemenangan yang dilakukan oleh kandidat kepala daerah, dengan menggandeng pengusaha, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, hingga akademisi.Birokrat menjadi bagian tidak bisa dipisahkan dalam proses pemenangan terlebih dalam politik lokal.Hubungan simbiosis mutualisme yang dibangun berdasarkan manfaat saling menguntungkan yaitu bagi kepala daerah dan kandidat kepala daerah dijadikan tempat untuk mendistribusikan formasi kepegawaian kepada kroninya seperti tim sukses dan elit birokrat yang mendukungnya.Sedangkan bagi birokrat, dijadikan wahana untuk memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dalam birokrasi.Dalam politik elektoral, hubungan birokrat dan politisi akan semakin kentara, karena kepentingan antara keduanya bertemu dalam satu titik, yaitu kekuasaan.Akibatnya ASN yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilihan, ditarik ke dalam pusaran arus politik, apalagi dalam pelaksanaan Pilkada yang bersentuhan langsung dengan kepentingan birokrat dan ASN tersebut.Pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, fenomena ini juga terjadi.Bawaslu Sumatera Barat sepanjang pelaksanaan pemilihan Gubernur menemukan dan memproses 64 ASN yang melanggar netralitas.Hal ini tidak terlepas dari praktek klientalisme antara birokrat, calon gubernur yaitu pasangan Mahyeldi-Audy serta Partai Politik pengusung.Dalam proses pemenangan salah satunya adalah banyaknya birokrat yang terafiliasi dengan partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dalam Pemerintahan Kota Padang, sudah menjadi rahasia umum, bahwa pejabat yang memiliki kedekatan dengan PKS bisa mendapatkan posisi strategis sebagai kepala dinas.Hal ini juga berimplikasi terhadap sumber daya di dinas-dinas bisa dengan mudah diakses oleh partai politik, seperti pengadaan barang dan jasa.Praktik broker politik dan politik gentong babi menjelaskan relasi antara birokrat dan politisi ini.Birokrat yang memiliki mesin jaring sosial yang kuat mampu untuk meraup suara di lingkungan masing-masing, apalagi para birokrat senior tersebut adalah tokoh masyarakat yang memiliki pendukung.Ditambah lagi dengan politik pragmatis yang mengedepankan politik uang dalam pemilihan.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih mendalam mengenai peran partai politik sebagai patron baru dalam relasi klientalisme di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan gubernur. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak politisasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi-strategi yang digunakan oleh birokrat dalam memobilisasi massa dan sumber daya untuk mendukung kandidat tertentu, serta implikasinya terhadap dinamika politik lokal.

References

1. Corruption & Patron-Client (Understanding Shadow State Case In Banten) | Atlantis Press. corruption... doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.29Corruption Patron Client Understanding Shadow State Case In Banten Atlantis Press corruption doi 10 2991 icdesa 19 2019 29
2. "Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (St" by Tedi Sudrajat,... doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada St by Tedi Sudrajat doi 10 22304 pjih v1n3 a7
3. THE DARK SIDE OF DECENTRALIZATION: THE EMERGENCE OF THE SHADOW STATE IN INDONESIA | Humanities &... doi.org/10.18510/hssr.2020.8469THE DARK SIDE OF DECENTRALIZATION THE EMERGENCE OF THE SHADOW STATE IN INDONESIA Humanities doi 10 18510 hssr 2020 8469

Metadata

File size	278.47 KB
Pages	9
DMCA	Report