UNUUNU
Indonesian Journal of Sharia and LawIndonesian Journal of Sharia and LawArah perkembangan penyelenggaraan investasi yang condong ke arah investasi cokelat (brown investment) harus ditekan oleh adanya penyelenggaraan investasi berwawasan lingkungan yang kemudian disebut sebagai investasi hijau (green investment). Investasi hijau merupakan konsep investasi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan sebesar-besarnya saja, namun juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian dari lingkungan hidup agar aspek keberlanjutannya dapat terpenuhi. Secara normatif, amanat pelaksanaan investasi hijau telah disebutkan dalam beberapa produk hukum, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Namun, permasalahan terjadi ketika amanat perihal investasi hijau tersebut tidak ditindaklanjuti oleh suatu peraturan pelaksana (secondary legislation) sehingga terjadinya kekosongan hukum. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut melanggengkan beberapa permasalahan, seperti ketidakmerataan pelaksanaan investasi hijau dan masih dominannya pelaksanaan investasi cokelat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sebagai novelti, Penulis menggagas Green Investment Acceleration Concept (GIAC) dalam rangka menciptakan iklim investasi berwawasan lingkungan yang terdiri atas dua aspek, yaitu pembentukan Sistem Asesmen Investasi Hijau dan pembentukan Komisi Penilai Investasi Hijau.
Akselerasi pelaksanaan investasi hijau sebagai bentuk investasi berwawasan lingkungan harus disertai oleh progresifitas produk hukumnya.Ketiadaan aturan pelaksana terkait investasi hijau melanggengkan persoalan, seperti ketimpangan nilai investasi hijau antar wilayah dan dominasi investasi cokelat.GIAC diimplementasikan melalui Sistem Asesmen Investasi Hijau dan Komisi Penilai Investasi Hijau untuk menciptakan iklim investasi berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat menjelajahi dampak penerapan Sistem Asesmen Investasi Hijau di berbagai daerah dengan pendekatan perbandingan untuk memastikan kesesuaian model GIAC dengan konteks lokal. Selain itu, evaluasi kuantitatif terhadap efektivitas mekanisme pengawasan berbasis risiko dalam mengurangi praktik greenwashing diperlukan untuk memperkuat kerangka regulasi. Studi tentang integrasi instrumen ekonomi hijau dalam kerangka hukum sumber daya alam lokal dapat menghasilkan rekomendasi adaptasi model GIAC untuk sektor pertambangan dan perkebunan.
| File size | 763.62 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnisFaktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum memengaruhi praktik bisnis
SESKOAU MILSESKOAU MIL Dalam penelitian ini dibuat perancangan dan implementasi alat pendeteksi gempa bumi menggunakan sensor Accelerometer ADXL345 yang akan berfungsi mendeteksiDalam penelitian ini dibuat perancangan dan implementasi alat pendeteksi gempa bumi menggunakan sensor Accelerometer ADXL345 yang akan berfungsi mendeteksi
IPBIPB Parameter fisikokimia di Cibuntu Pond menunjukkan nilai yang relatif homogen di antara stasiun observasi, kecuali kedalaman air. Nilai parameter fisikokimiaParameter fisikokimia di Cibuntu Pond menunjukkan nilai yang relatif homogen di antara stasiun observasi, kecuali kedalaman air. Nilai parameter fisikokimia
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Pertama Bahwa Bank syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankanPertama Bahwa Bank syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan
UIDUID Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan membandingkan Pasal 66 UUJN tentang tata cara pemeriksaan akta dan notaris (kerahasiaan
UIDUID Sanksi untuk kegiatan aksi kejahatan kebocoran data penerimaan sms dana cepat yang merupakan tindak pidana menurut RUU PDP diatur dalam Pasal 61, 62 danSanksi untuk kegiatan aksi kejahatan kebocoran data penerimaan sms dana cepat yang merupakan tindak pidana menurut RUU PDP diatur dalam Pasal 61, 62 dan
UINUIN Oleh karena itu, diperlukan tinjauan dan penyempurnaan hukum perkawinan agar bahasanya tegas, konsisten, dan mampu menjamin penerapan yang efektif sekaligusOleh karena itu, diperlukan tinjauan dan penyempurnaan hukum perkawinan agar bahasanya tegas, konsisten, dan mampu menjamin penerapan yang efektif sekaligus
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
NUSANTARAGLOBALNUSANTARAGLOBAL Metode ini memungkinkan siswa untuk mengekstrak minyak esensial dengan aman dan hemat biaya di lingkungan kelas, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterlibatan.Metode ini memungkinkan siswa untuk mengekstrak minyak esensial dengan aman dan hemat biaya di lingkungan kelas, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterlibatan.
YBPINDOYBPINDO Penetapan kadar karbohidrat dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang disesuaikan dengan standar SNI 01-2891-1992. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkanPenetapan kadar karbohidrat dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang disesuaikan dengan standar SNI 01-2891-1992. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan
UINUIN Ilmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. KarakterIlmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. Karakter