UNIGAUNIGA
Indonesian Journal of Public Administration and ManagementIndonesian Journal of Public Administration and ManagementPenelitian ini didasarkan pada permasalahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut yang dihadapi diantaranya Good Governance yang masih kurang efektif yang diduga sebagai akibat dari pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Pegawai yang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah 75 orang di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat temuan-temuan permasalahan penting yaitu masih kurang optimal salah satunya adalah karakter agen pelaksana penggunaan teknologi informasi yang masih kurang optimal, stabilitas politik yang masih kurang baik, dan representasi aspirasi dan Kinerja penilaian publik yang masih kurang optimal. Adapun hasil pengujian hipotesis bahwa pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance di Sekretariat DPRD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Pegawai maka berdampak terhadap Good Governance di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi, Kinerja Pegawai dan Good Governance di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sudah sangat baik hasil dari analisis data bahwa didapat indikator tertinggi ada pada Kesetaraan hak pegawai dengan kriteria sangat baik.Adapun hasil pengujian hipotesis bahwa pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Pegawai maka berdampak terhadap Good Governance di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh kebijakan penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja pegawai dan Good Governance. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi karakter agen pelaksana penggunaan teknologi informasi, seperti pelatihan, motivasi, dan dukungan atasan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kesadaran pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak stabilitas politik terhadap implementasi kebijakan teknologi informasi dan kinerja pegawai. Faktor politik yang dinamis dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, prioritas kebijakan, dan dukungan terhadap program teknologi informasi. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi peran representasi aspirasi masyarakat dan penilaian publik terhadap efektivitas kebijakan teknologi informasi dan kinerja pegawai. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah.
| File size | 372.62 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTADUNTAD Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuhPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dengan adanya prinsip akuntabilitas, konstitusi memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. KonstitusiDengan adanya prinsip akuntabilitas, konstitusi memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. Konstitusi
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini mengkaji bagaimana Kepala Distrik mengimplementasikan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan fokus pada Distrik WanggarPenelitian ini mengkaji bagaimana Kepala Distrik mengimplementasikan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan fokus pada Distrik Wanggar
UIDUID Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputiPembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputi
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan platform digital legislasi daerah, pelibatan aktif media dan masyarakat sipil, serta penerapan audit partisipasiPenguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan platform digital legislasi daerah, pelibatan aktif media dan masyarakat sipil, serta penerapan audit partisipasi
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang InformasiHukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Status gizi dibagi menjadi 3 kelompok antara lain gizi kurang, gizi normal dan gizi lebih. Berdasarkan hasil pengelompokan data status gizi pada banjarStatus gizi dibagi menjadi 3 kelompok antara lain gizi kurang, gizi normal dan gizi lebih. Berdasarkan hasil pengelompokan data status gizi pada banjar
UIBUIB Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,
Useful /
UIDUID Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenaiImplikasi dari adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan sejumlah ketentuan dan penerapan yang cukup signifikan mengenai
UIDUID Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalahPelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah
UIDUID Kendala utama adalah lama penyelesaian sengketa konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahamiKendala utama adalah lama penyelesaian sengketa konsumen. UU Perlindungan Konsumen mengatur upaya hukum konsumen yang dirugikan. Konsumen perlu memahami
MAHADEWAMAHADEWA Kualitas secara teoretis berdasarkan penilaian dari 3 ahli yang menyimpulkan semua soal layak digunakan, karena terpenuhinya kriteria penulisan butir soalKualitas secara teoretis berdasarkan penilaian dari 3 ahli yang menyimpulkan semua soal layak digunakan, karena terpenuhinya kriteria penulisan butir soal