Publisher

LAKASPIALAKASPIA

Journal Jurnal Ilmiah Guru MadrasahJurnal Ilmiah Guru Madrasah Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan Syariat Islam dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam bidang pendidikan politik. Dalam konteks demokrasi, integrasi nilai-nilai Syariat Islam dengan sistem politik modern menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri. Pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai Islam menjadi penting untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penguatan pendidikan politik berbasis Syariat Islam dapat diimplementasikan dalam sistem demokrasi di Aceh.

Conclusion

Perkembangan politik di Aceh saat ini berada di persimpangan penting antara idealisme hukum Islam dan nilai-nilai demokrasi.Di satu sisi, hukum Islam telah menjadi fondasi normatif yang kuat dalam membentuk sistem sosial dan pemerintahan, terutama sejak disahkannya sejumlah qanun syariat yang menjadi ciri khas otonomi khusus Aceh.Di sisi lain, pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, pluralisme politik, dan perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan tafsir-tafsir keagamaan yang konservatif.Ketegangan antara kelompok yang mendorong demokrasi liberal dan pihak-pihak yang menginginkan penerapan syariat secara ketat mencerminkan tarik-menarik identitas politik Aceh yang kompleks dan dinamis.Untuk mengatasi dinamika tersebut, diperlukan sebuah pendekatan politik yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.Pemerintah daerah bersama tokoh agama dan masyarakat sipil harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya menegaskan eksistensi hukum Islam sebagai payung moral dan spiritual, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara.Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mendorong musyawarah sebagai mekanisme deliberatif, memperkuat peran ulama dan intelektual muslim dalam proses legislasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.Dengan demikian, Aceh dapat membangun model politik yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu menjadi contoh harmonisasi antara agama dan demokrasi dalam konteks negara modern.

Future Research

Untuk memperkuat pendidikan politik berbasis Syariat Islam dalam sistem demokrasi di Aceh, penelitian ini menyarankan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Kedua, penting untuk mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan, terutama melalui mekanisme musyawarah yang responsif dan berbasis konsensus. Ketiga, peran ulama dan intelektual muslim dalam proses legislasi harus diperkuat, agar dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan sesuai dengan tujuan-tujuan Syariat Islam. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, Aceh dapat membangun model politik yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang mampu menjadi contoh harmonisasi antara agama dan demokrasi dalam konteks negara modern.

Metadata

File size	388.82 KB
Pages	13
DMCA	Report