UMSUUMSU

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tujuan utama setiap lembaga pemerintah. Kolaborasi antar stakeholder, baik internal maupun eksternal, telah diakui sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan dari kolaborasi tergantung pada beberapa faktor, seperti motivasi bersama, kepercayaan timbal balik, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap praktisi di lingkungan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dapat menjadi pilihan dalam membangun kolaborasi stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. ABCD membantu praktisi untuk memanfaatkan potensi masyarakat sebagai aset dalam membangun kolaborasi stakeholder. Dalam konteks ini, ABCD telah terbukti dapat memfasilitasi terbentuknya motivasi bersama, kepercayaan timbal balik, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan ABCD direkomendasikan sebagai alat untuk membangun kolaborasi stakeholder yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas memerlukan kolaborasi antar stakeholder, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk collaborative governance.Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada adanya motivasi bersama, kepercayaan timbal balik, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen dari seluruh pihak terlibat.Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) direkomendasikan sebagai strategi efektif untuk memanfaatkan potensi masyarakat sebagai aset dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pertama, perlu diteliti bagaimana penerapan pendekatan ABCD dalam konteks layanan publik di daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur dan akses informasi yang terbatas, untuk melihat efektivitasnya dalam membangun kolaborasi antar stakeholder di lingkungan yang kurang mendukung. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai peran pekerja sosial sebagai fasilitator kolaborasi dalam model ABCD, khususnya dalam membentuk kepercayaan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, agar dapat dirumuskan model intervensi yang lebih sistematis. Ketiga, perlu dilakukan penelitian komparatif tentang efektivitas ABCD dibandingkan pendekatan tradisional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan dan hasil dari pendekatan berbasis aset tersebut. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi temuan dalam artikel ini dengan membuka arah baru dalam penguatan kolaborasi berbasis komunitas yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan riil masyarakat.

Read online
File size305.29 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test