UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaTransportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dalam masayarakat akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pada umumnya transportasi ada dua yaitu berbasis konvensional dan online. Namun permasalahannya adalah sering terjadi diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online khususnya dalam mengangkut penumpang sehingga permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online merupakan permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunaan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi online di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Akibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda.
Dari pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan di antaranya sebagai berikut.1) perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.2) Akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online adalah dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti kerugian dan menimbulkan ketentuan pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp I00.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sehubungan dengan izin wilayah operasional mengangkut penumpang dan pengawasan terhadap penyedia jasa Transportasi berbasis online. Selain itu, pelaku usaha dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku dan saling menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak setiap orang sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian lanjutan dapat fokus pada studi komparatif antara perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi konvensional dan online, serta menganalisis lebih lanjut dampak diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online dan solusi praktis untuk mencegah diskriminasi tersebut.
| File size | 455.33 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Artikel ini berkontribusi pada literatur hukum internasional dengan mendorong reformasi struktural, seperti penguatan mekanisme penegakan dan integrasiArtikel ini berkontribusi pada literatur hukum internasional dengan mendorong reformasi struktural, seperti penguatan mekanisme penegakan dan integrasi
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Pada masa kolonial, politik hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan eksploitasi oleh kekuasaan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, upayaPada masa kolonial, politik hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan eksploitasi oleh kekuasaan kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, upaya
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Karakter ini menunjukkan sifat hukum responsif, sebagaimana digagas oleh Nonet-Selznick, yang menekankan keterbukaan hukum terhadap aspirasi sosial. NamunKarakter ini menunjukkan sifat hukum responsif, sebagaimana digagas oleh Nonet-Selznick, yang menekankan keterbukaan hukum terhadap aspirasi sosial. Namun
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang lahir dari dinamika politik hukum Indonesia pada masa Orde Baru dan menjadi tonggak penting dalamKompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang lahir dari dinamika politik hukum Indonesia pada masa Orde Baru dan menjadi tonggak penting dalam
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Buku teks bahasa Inggris untukBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Buku teks bahasa Inggris untuk
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini bertujuan untuk memotret fenomena implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2 terkait pengakuan negara terhadap norma adat dalamPenelitian ini bertujuan untuk memotret fenomena implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2 terkait pengakuan negara terhadap norma adat dalam
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungiAnak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi
UMPRUMPR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat film merepresentasikan sikap rasisme, antara lain berupa prasangka, stereotip, diskriminasi, dan antisemitisme.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat film merepresentasikan sikap rasisme, antara lain berupa prasangka, stereotip, diskriminasi, dan antisemitisme.
Useful /
UMDUMD Dari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventifDari kendala tersebut upaya untuk menangani kasus unjuk rasa yang anarkis yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali adalah upaya preventif
DAARULHUDADAARULHUDA Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural. Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yangFaktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi aspek yuridis, ekonomi, dan sosial-kultural. Ketidakjelasan peta lampiran UU menjadi akar masalah, yang
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Abstraksi matematis merupakan konsep fundamental dalam pembelajaran matematika yang berperan penting dalam pemahaman matematika siswa. Meskipun topik klasikAbstraksi matematis merupakan konsep fundamental dalam pembelajaran matematika yang berperan penting dalam pemahaman matematika siswa. Meskipun topik klasik
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian ini menegaskan bahwa Amm mencakup semua individu dalam satu kategori tanpa pengecualian, sementara Khâsh merujuk pada lafaz dengan maknaTemuan penelitian ini menegaskan bahwa Amm mencakup semua individu dalam satu kategori tanpa pengecualian, sementara Khâsh merujuk pada lafaz dengan makna