UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaTransportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dalam masayarakat akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pada umumnya transportasi ada dua yaitu berbasis konvensional dan online. Namun permasalahannya adalah sering terjadi diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online khususnya dalam mengangkut penumpang sehingga permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online merupakan permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunaan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi online di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Akibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda.
Dari pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan di antaranya sebagai berikut.1) perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.2) Akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online adalah dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti kerugian dan menimbulkan ketentuan pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp I00.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sehubungan dengan izin wilayah operasional mengangkut penumpang dan pengawasan terhadap penyedia jasa Transportasi berbasis online. Selain itu, pelaku usaha dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku dan saling menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak setiap orang sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian lanjutan dapat fokus pada studi komparatif antara perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi konvensional dan online, serta menganalisis lebih lanjut dampak diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online dan solusi praktis untuk mencegah diskriminasi tersebut.
| File size | 455.33 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UPNVJUPNVJ Dengan mengunakan metode penelitian hukum, bersumber pada bahan hukum sekunder, dan dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statuteDengan mengunakan metode penelitian hukum, bersumber pada bahan hukum sekunder, dan dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute
UPNVJUPNVJ Dalam proses perkembangan dan implementasi sistem AI dalam setiap sendi kehidupan seringkali ditemukan permasalahan yang tidak sederhana. Salah satu permasalahanDalam proses perkembangan dan implementasi sistem AI dalam setiap sendi kehidupan seringkali ditemukan permasalahan yang tidak sederhana. Salah satu permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BMP dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamananPenelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BMP dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan
UNESUNES Namun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yangNamun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode Profile Matching diperoleh urutan/ranking personelBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode Profile Matching diperoleh urutan/ranking personel
PELITABANGSAPELITABANGSA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pintu keluar bila terjadi situasi yang tidak biasa atau situasi genting sementara secaraUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pintu keluar bila terjadi situasi yang tidak biasa atau situasi genting sementara secara
AKRABJUARAAKRABJUARA Hal ini sangat penting agar tidak muncul konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan kehidupanHal ini sangat penting agar tidak muncul konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan kehidupan
AKRABJUARAAKRABJUARA Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah padaImplementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah pada
Useful /
FKIP UWGMFKIP UWGM Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% anak menyukai jus buah, 75% tidak menyukai wedhang jahe, 80% menyukai jamu kunyit asam, dan 100% menyukai susu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% anak menyukai jus buah, 75% tidak menyukai wedhang jahe, 80% menyukai jamu kunyit asam, dan 100% menyukai susu.
FKIP UWGMFKIP UWGM Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran alat musik gitar dan pianika dalam meningkatkan kecerdasan musikal serta perkembangan motorik halus anakStudi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran alat musik gitar dan pianika dalam meningkatkan kecerdasan musikal serta perkembangan motorik halus anak
UNESUNES Pelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untukPelaksanaan pencabutan hak program integrasi terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana perlu diperkuat sebagai instrumen korektif untuk
STISHUSNULKHOTIMAHSTISHUSNULKHOTIMAH Adapun hasil dari kegiatan ini dapat membantu membentuk kepribadian muslim khususnya pada diri peserta didik MI PUI Ciwedus 1. Penerapan MABIT di MI PUIAdapun hasil dari kegiatan ini dapat membantu membentuk kepribadian muslim khususnya pada diri peserta didik MI PUI Ciwedus 1. Penerapan MABIT di MI PUI