UMDUMD
Jurnal Ilmiah Raad KerthaJurnal Ilmiah Raad KerthaTransportasi merupakan salah satu kebutuhan turunan dalam masayarakat akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pada umumnya transportasi ada dua yaitu berbasis konvensional dan online. Namun permasalahannya adalah sering terjadi diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online khususnya dalam mengangkut penumpang sehingga permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online merupakan permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunaan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi online di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Akibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda.
Dari pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan di antaranya sebagai berikut.1) perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi berbasis online di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya setiap subyek hukum harus diperlakukan sama di depan hukum, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia yang melindungi bahwa setiap orang berhak atas suatu pekerjaan, dan perlindungan hukum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara prinsip mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha.2) Akibat hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online adalah dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti kerugian dan menimbulkan ketentuan pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp I00.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sehubungan dengan izin wilayah operasional mengangkut penumpang dan pengawasan terhadap penyedia jasa Transportasi berbasis online. Selain itu, pelaku usaha dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku dan saling menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak setiap orang sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian lanjutan dapat fokus pada studi komparatif antara perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi konvensional dan online, serta menganalisis lebih lanjut dampak diskriminasi terhadap penyedia jasa transportasi online dan solusi praktis untuk mencegah diskriminasi tersebut.
| File size | 455.33 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Pengaturan pidana kerja sosial di Indonesia hanya memiliki landasan aturan dalam Pasal 85 KUHP Nasional, pengaturan terhadap pidana kerja sosial memerlukanPengaturan pidana kerja sosial di Indonesia hanya memiliki landasan aturan dalam Pasal 85 KUHP Nasional, pengaturan terhadap pidana kerja sosial memerlukan
STPKAKSTPKAK Ajaran Gereja menegaskan bahwa Maria merupakan ikon Gereja dan teladan tertinggi kekudusan umat beriman, yang dengan bebas bekerja sama dengan rahmat AllahAjaran Gereja menegaskan bahwa Maria merupakan ikon Gereja dan teladan tertinggi kekudusan umat beriman, yang dengan bebas bekerja sama dengan rahmat Allah
UNISKAUNISKA Jenis penelitian menggunakan hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (pertimbangan hakim) secaraJenis penelitian menggunakan hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (pertimbangan hakim) secara
UNISKAUNISKA Dana Talangan Haji adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada individu dengan tujuan membantu mereka dalam memenuhi biaya perjalanan. Akibat banyaknyaDana Talangan Haji adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada individu dengan tujuan membantu mereka dalam memenuhi biaya perjalanan. Akibat banyaknya
UNISKAUNISKA Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah berupa terjadinya kredit macet sebagaimana kategori debitur yang ditentukan pada PeraturanBank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah berupa terjadinya kredit macet sebagaimana kategori debitur yang ditentukan pada Peraturan
UNISKAUNISKA Kdr yang membagi harta secara setengah‑setengah antara penggugat dan tergugat. Hambatan utama pelaksanaan meliputi ketidakhadiran pihak, perselisihanKdr yang membagi harta secara setengah‑setengah antara penggugat dan tergugat. Hambatan utama pelaksanaan meliputi ketidakhadiran pihak, perselisihan
UNISKAUNISKA Proses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua, yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atauProses penyelesaian gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terbagi dua, yaitu gugatan harta bersama digabung dengan perceraian atau
UNISKAUNISKA Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasiNamun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta di lapangan, malah harus direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dimana sosialisasi-sosialisasi
Useful /
UMDUMD Dan dalam menyatakan seseorang bersalah atau sebagai terdakwa harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapatkan ditambah dengan adanya keyakinanDan dalam menyatakan seseorang bersalah atau sebagai terdakwa harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang didapatkan ditambah dengan adanya keyakinan
UMDUMD Namun, implementasi peraturan ini menuai kontroversi, termasuk di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhiNamun, implementasi peraturan ini menuai kontroversi, termasuk di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
UMDUMD Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaanUpaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan
STPKAKSTPKAK Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk menggali makna, refleksi iman, dan internalisasi nilai-nilai kasih sertaPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk menggali makna, refleksi iman, dan internalisasi nilai-nilai kasih serta