SEBISEBI
Journal of Islamic Economics, Banking, and Social FinanceJournal of Islamic Economics, Banking, and Social FinancePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan investasi cryptocurrency serta perlindungan hukum bagi investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda. Sebagian besar ulama dan pakar, termasuk hasil ijtima ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan cryptocurrency sebagai alat investasi. Namun, ada juga beberapa tokoh seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Dr. Monzer Kahf, dan Mohammad Daud Bakar yang menghalalkan cryptocurrency sebagai bentuk investasi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif meliputi mekanisme litigasi dan non-litigasi.
Dalam perspektif hukum Islam, cryptocurrency dianggap bermasalah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi.Mayoritas ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi adalah haram.Alasannya adalah volatilitas tinggi, ketidakjelasan nilai, serta risiko terkait aktivitas ilegal.Namun, beberapa ulama seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Monzer Kahf dan Mohd Daud Bakar membolehkan (mubah) cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai prinsip syariah.Hukum positif di Indonesia mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka, namun tidak sebagai alat pembayaran sah.Hal ini diatur dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018 dan didukung oleh serangkaian peraturan Bappebti, seperti Peraturan Nomor 3, 5, 9 Tahun 2019.Peraturan ini mengatur perdagangan aset kripto hanya di bursa yang diawasi Bappebti, dengan persyaratan ketat terkait keamanan, manajemen risiko, dan perlindungan data.Selain itu, Bappebti menetapkan kriteria bagi aset kripto yang layak diperdagangkan, guna melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar.Perlindungan hukum dalam investasi cryptocurrency di Indonesia terbagi menjadi preventif dan represif.Perlindungan preventif diatur oleh Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Kemudian diatur melalui peraturan Bappebti Nomor 19 Tahun 2019, yang menetapkan pedagang aset kripto harus terdaftar, menjaga dana nasabah di rekening terpisah, dan memenuhi standar keamanan.Adapun Perlindungan represif mencakup penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase melalui BAKTI, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih cepat dan efisien.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang implikasi hukum dan etika dalam penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan investasi cryptocurrency, seperti dampak terhadap stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi regulasi yang lebih komprehensif untuk mengawasi dan melindungi investor cryptocurrency, serta mengkaji peran lembaga-lembaga keuangan syariah dalam memberikan solusi alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
| File size | 442.42 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIKUSTAIKU Penelitian ini memperluas literatur pariwisata wellness dengan memvalidasi konstruksi penyembuhan multidimensional kedua. Penelitian ini menekankan pentingnyaPenelitian ini memperluas literatur pariwisata wellness dengan memvalidasi konstruksi penyembuhan multidimensional kedua. Penelitian ini menekankan pentingnya
STAIKUSTAIKU Objective: This study examines whether emotion regulation mediates the relationship between job stress and psychological well-being among customer serviceObjective: This study examines whether emotion regulation mediates the relationship between job stress and psychological well-being among customer service
STAIKUSTAIKU Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan evaluasi skala Likert yang melibatkan 16 peserta (empat terdakwa, empat jaksa penuntut umum, empat pengacara,Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan evaluasi skala Likert yang melibatkan 16 peserta (empat terdakwa, empat jaksa penuntut umum, empat pengacara,
STAIKUSTAIKU This research employs a mixed-methods socio-legal approach, integrating doctrinal analysis of Indonesian health legislation, civil law, and Islamic fatwasThis research employs a mixed-methods socio-legal approach, integrating doctrinal analysis of Indonesian health legislation, civil law, and Islamic fatwas
STAIKUSTAIKU Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi,Risiko struktural seperti kepadatan, keterbatasan lahan, dan sejarah banjir dimitigasi melalui kepemimpinan inklusif, transparansi data berbasis teknologi,
STAIKUSTAIKU Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan ASO di Kota Depok dengan menelaah akurasi, ketepatan waktu, kecukupan,Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan ASO di Kota Depok dengan menelaah akurasi, ketepatan waktu, kecukupan,
SEBISEBI Temuan ini mengisi kekosongan literatur mengenai praktik intermediasi sosial di unit perbankan syariah daerah dan memberikan wawasan mengenai akuntabilitasTemuan ini mengisi kekosongan literatur mengenai praktik intermediasi sosial di unit perbankan syariah daerah dan memberikan wawasan mengenai akuntabilitas
UINMADURAUINMADURA Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi legalitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Tasikmalaya dan menganalisis peran zakat sebagai keuangan sosialPenelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi legalitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Tasikmalaya dan menganalisis peran zakat sebagai keuangan sosial
Useful /
STAIKUSTAIKU Latar belakang: Kebingungan pada remaja dan dewasa muda atas arah karir, menjadi entrepreneur atau menempuh jenjang karir (non‑entrepreneur), orientasiLatar belakang: Kebingungan pada remaja dan dewasa muda atas arah karir, menjadi entrepreneur atau menempuh jenjang karir (non‑entrepreneur), orientasi
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keadilan akses keuangan, dan keberlanjutan koperasiDengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keadilan akses keuangan, dan keberlanjutan koperasi
UNIMAUNIMA Kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan sektor publik masih sering terjadi di pemerintah daerah, termasuk di Kota Mataram dan menjadi permasalahan seriusKasus korupsi dalam pengelolaan keuangan sektor publik masih sering terjadi di pemerintah daerah, termasuk di Kota Mataram dan menjadi permasalahan serius
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Ketidakjelasan ini dapat mengganggu kepatuhan masyarakat dan menciptakan ketakutan. Prinsip kepastian hukum bertujuan memastikan setiap individu memahamiKetidakjelasan ini dapat mengganggu kepatuhan masyarakat dan menciptakan ketakutan. Prinsip kepastian hukum bertujuan memastikan setiap individu memahami