SEBISEBI
Journal of Islamic Economics, Banking, and Social FinanceJournal of Islamic Economics, Banking, and Social FinancePenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait dengan investasi cryptocurrency serta perlindungan hukum bagi investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda. Sebagian besar ulama dan pakar, termasuk hasil ijtima ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan cryptocurrency sebagai alat investasi. Namun, ada juga beberapa tokoh seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Dr. Monzer Kahf, dan Mohammad Daud Bakar yang menghalalkan cryptocurrency sebagai bentuk investasi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan diinvestasikan di bursa berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi cryptocurrency secara preventif diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019. Sementara itu, perlindungan hukum secara represif meliputi mekanisme litigasi dan non-litigasi.
Dalam perspektif hukum Islam, cryptocurrency dianggap bermasalah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan spekulasi.Mayoritas ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi adalah haram.Alasannya adalah volatilitas tinggi, ketidakjelasan nilai, serta risiko terkait aktivitas ilegal.Namun, beberapa ulama seperti Mufti Muhammad Abu Bakar, Monzer Kahf dan Mohd Daud Bakar membolehkan (mubah) cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai prinsip syariah.Hukum positif di Indonesia mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka, namun tidak sebagai alat pembayaran sah.Hal ini diatur dalam Permendag Nomor 99 Tahun 2018 dan didukung oleh serangkaian peraturan Bappebti, seperti Peraturan Nomor 3, 5, 9 Tahun 2019.Peraturan ini mengatur perdagangan aset kripto hanya di bursa yang diawasi Bappebti, dengan persyaratan ketat terkait keamanan, manajemen risiko, dan perlindungan data.Selain itu, Bappebti menetapkan kriteria bagi aset kripto yang layak diperdagangkan, guna melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar.Perlindungan hukum dalam investasi cryptocurrency di Indonesia terbagi menjadi preventif dan represif.Perlindungan preventif diatur oleh Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Kemudian diatur melalui peraturan Bappebti Nomor 19 Tahun 2019, yang menetapkan pedagang aset kripto harus terdaftar, menjaga dana nasabah di rekening terpisah, dan memenuhi standar keamanan.Adapun Perlindungan represif mencakup penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase melalui BAKTI, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih cepat dan efisien.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang implikasi hukum dan etika dalam penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan investasi cryptocurrency, seperti dampak terhadap stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi regulasi yang lebih komprehensif untuk mengawasi dan melindungi investor cryptocurrency, serta mengkaji peran lembaga-lembaga keuangan syariah dalam memberikan solusi alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
| File size | 442.42 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSIKAUNSIKA POJK LAPS menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan klausul pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun alternatif,POJK LAPS menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan klausul pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun alternatif,
UNDIKSHAUNDIKSHA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanaman nilai-nilai karakter religius melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa kelasBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanaman nilai-nilai karakter religius melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa kelas
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan mitigasi penipuan belum tersedia secara sistematis, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian bagi konsumen.Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan mitigasi penipuan belum tersedia secara sistematis, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian bagi konsumen.
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Layanan ini memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah, namun pada sisi lain juga menimbulkan risiko kerugian akibat lemahnya keamanan sistem, kelalaianLayanan ini memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah, namun pada sisi lain juga menimbulkan risiko kerugian akibat lemahnya keamanan sistem, kelalaian
UNUSIAUNUSIA Karenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. PerikatanKarenanya, implementasi aspek perikatan dalam transaksi e-commerce dapat dianalisis dari perjanjian jual beli yang dibuat pelaku usaha dan konsumen. Perikatan
UNISMUHUNISMUH Sedangkan sumber data lapangan yaitu yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan fundamentalSedangkan sumber data lapangan yaitu yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan fundamental
UNISMUHUNISMUH Metode penelitian menggunakan kualitatif fenomenologi, sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini telah menghasilkanMetode penelitian menggunakan kualitatif fenomenologi, sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini telah menghasilkan
UNPABUNPAB 0 dan pandemi Covid‑19, e‑commerce menjadi strategi adaptasi untuk bertahan dan berkembang. Metode observasi lapangan dan tinjauan pustaka digunakan0 dan pandemi Covid‑19, e‑commerce menjadi strategi adaptasi untuk bertahan dan berkembang. Metode observasi lapangan dan tinjauan pustaka digunakan
Useful /
UNSIKAUNSIKA Hasil pembahasan menegaskan bahwa penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan karena sulitnya pembuktian dan menentukanHasil pembahasan menegaskan bahwa penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan karena sulitnya pembuktian dan menentukan
STTREALBATAMSTTREALBATAM perencanaan berbasis asesmen individual, pelaksanaan adaptif multisensori, evaluasi harian berkelanjutan melibatkan orang tua, serta tantangan heterogenitasperencanaan berbasis asesmen individual, pelaksanaan adaptif multisensori, evaluasi harian berkelanjutan melibatkan orang tua, serta tantangan heterogenitas
UNISMUHUNISMUH Namun, masih sangat sedikit studi empiris yang menganalisis perilaku konsumen dalam pembelian produk farmasi halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuanNamun, masih sangat sedikit studi empiris yang menganalisis perilaku konsumen dalam pembelian produk farmasi halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
UNISMUHUNISMUH Selanjutnya, kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen UMKMSelanjutnya, kepatuhan berusaha berpengaruh signifikan terhadap perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen UMKM