UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA

Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)

Prinsip kejelasan hukum menyatakan bahwa standar hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan tidak ambigu. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Ketika aturan tidak jelas, orang atau organisasi yang terpengaruh mungkin mengalami kesulitan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum tanpa disadari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian literatur untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data dari berbagai sumber literatur.

Kesimpulan dari analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun UU No.12 Tahun 2011 memberikan kerangka yang jelas untuk pembentukan peraturan, hambatan dalam implementasinya masih signifikan.Prinsip kejelasan menuntut agar setiap peraturan memiliki tujuan yang jelas dan rumusan yang tidak ambigu, namun praktik penyusunan peraturan sering tidak memenuhi standar ini.Ketidakjelasan ini dapat mengganggu kepatuhan masyarakat dan menciptakan ketakutan.Prinsip kepastian hukum bertujuan memastikan setiap individu memahami hak dan kewajibannya, tetapi masih terdapat tumpang tindih dan konflik antar peraturan yang mengurangi efektivitas prinsip ini.Kelemahan dalam pengujian regulasi juga berkontribusi terhadap masalah ini.Untuk mencapai sistem hukum yang adil dan efektif, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas penyusunan peraturan dan memperkuat mekanisme pengujian regulasi.

1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas mekanisme pengujian regulasi yang ada, dengan menganalisis kasus-kasus konkret di mana mekanisme tersebut diterapkan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam proses pengujian regulasi, serta mengusulkan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya.. 2. Studi komparatif antara UU No. 12 Tahun 2011 dengan undang-undang serupa di negara lain dapat dilakukan untuk memahami praktik terbaik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Membandingkan sistem hukum dan proses legislasi di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang strategi yang efektif untuk mencapai kejelasan dan kepastian hukum.. 3. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks investasi dan partisipasi publik. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan memastikan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Read online
File size362.21 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test