UMSUMS
Law and JusticeLaw and JusticeTujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan insentif bagi nelayan tradisional untuk peningkatan kesejahteraannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, dan analisis kualitatif. Temuan penelitian sangat ialah Nelayan memerlukan perlindungan dan insentif. Kebijakan insentif memiliki legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nelayan memiliki kelemahan permodalan, dan kelemahan alat dalam melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional masih menerapkan perlindungan laut yang optimal. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana model kebijakan insentif yang berbasis keadilan bermartabat dapat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional secara berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum? Kebaruan penelitian adalah Kebijakan insentif ini memiliki kepastian hukum dan legalitas karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Permen KKP 19/2023). Pemberian insentif ini juga dilakukan dengan pendataan dan administrasi yang ketat agar benar-benar tepat guna.
Diskusi mengenai dua pernyataan masalah mengarah pada kesimpulan bahwa teori keadilan bermartabat adalah kerangka hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi nelayan tradisional.Selain insentif moneter, nelayan tradisional juga membutuhkan dukungan dalam bentuk lain.Kesimpulan, insentif berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat (DJT) dapat diberikan kepada nelayan tradisional melalui beberapa metode.Bantuan Bahan Bakar Rutin melalui Kartu Nelayan.Ini melibatkan bantuan atau subsidi bahan bakar berkala, yang langsung meringankan biaya operasional mereka di laut.Meskipun BLT memiliki pendukung dan penentang, dapat berfungsi sebagai insentif yang efektif untuk melindungi nelayan dan keluarganya.Tentu saja, pemberian bantuan semacam itu akan sesuai dengan anggaran nasional (APBN) atau anggaran regional (APBD) yang tersedia.Bantuan Peralatan Keselamatan atau Biaya Pemeliharaan Kapal.Insentif ini dapat berupa subsidi untuk peralatan keselamatan penting atau bantuan keuangan untuk pemeliharaan rutin kapal, memastikan kelayakan laut dan keselamatan operasional.Memudahkan Akses Kredit dan Menurunkan Suku Bunga.Nelayan yang ingin memperluas usaha ke akuakultur atau usaha terkait perikanan lainnya dapat memperoleh manfaat dari akses pinjaman yang disederhanakan dan suku bunga yang lebih rendah, mendukung pertumbuhan dan pengembangan mereka.
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan kebijakan insentif yang didasarkan pada Teori Keadilan Bermartabat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses kredit dan menurunkan suku bunga bagi nelayan yang ingin mengembangkan usaha akuakultur atau usaha terkait perikanan lainnya. Selain itu, penting untuk menyediakan bantuan peralatan keselamatan dan biaya pemeliharaan kapal agar nelayan tradisional dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan tradisional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dan mereka dapat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas mereka.
- Incentive Policies for Traditional Fishermen to Enhance Their Welfare: A Perspective from The Theory... doi.org/10.23917/laj.v10i1.11476Incentive Policies for Traditional Fishermen to Enhance Their Welfare A Perspective from The Theory doi 10 23917 laj v10i1 11476
- Implementation of Informed Consent by HealthCare Professionals to Ensure Patient Safety in Hospitals... journals2.ums.ac.id/laj/article/view/1540Implementation of Informed Consent by HealthCare Professionals to Ensure Patient Safety in Hospitals journals2 ums ac laj article view 1540
| File size | 294.74 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA Model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum estimasi, uji stasioneritasModel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum estimasi, uji stasioneritas
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Hasil penelitian ini dihasilkan analisis uji t thitung sebesar 8. 971 > ttabel sebesar 1. 662 dengan nilai probabilitas sebesar < 0. 001, berarti lebihHasil penelitian ini dihasilkan analisis uji t thitung sebesar 8. 971 > ttabel sebesar 1. 662 dengan nilai probabilitas sebesar < 0. 001, berarti lebih
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID 71%, nilai Net B/C negatif karena tidak mencapai satu (1) yaitu -0. 080, BEP positif dengan nilai Rp 414.937,76,- dan PBP 328 hari yang berarti usaha ini71%, nilai Net B/C negatif karena tidak mencapai satu (1) yaitu -0. 080, BEP positif dengan nilai Rp 414.937,76,- dan PBP 328 hari yang berarti usaha ini
UNIKAMAUNIKAMA Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan metode imprest fund dalam pengisian dana kas kecil PT Yudhistira Perkasa Abadi dan menentukanPenelitian memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan metode imprest fund dalam pengisian dana kas kecil PT Yudhistira Perkasa Abadi dan menentukan
UNIKAMAUNIKAMA Sedangkan environmental uncertainty berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dari hasil uji menunjukkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaanSedangkan environmental uncertainty berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dari hasil uji menunjukkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan
UNIKAMAUNIKAMA Penelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor energi, sementara keputusan investasiPenelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sektor energi, sementara keputusan investasi
UNIKAMAUNIKAMA Coretax mulai diimplementasikan sejak Januari 2025 sebagai platform administrasi perpajakan digital terpadu pengganti e-Faktur versi sebelumnya. PenelitianCoretax mulai diimplementasikan sejak Januari 2025 sebagai platform administrasi perpajakan digital terpadu pengganti e-Faktur versi sebelumnya. Penelitian
UNIPMAUNIPMA Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan metodologi Vector Autoregression (VAR) dengan data periode 2020-2025, temuan penelitian secara jelas menunjukkanBerdasarkan analisis komprehensif menggunakan metodologi Vector Autoregression (VAR) dengan data periode 2020-2025, temuan penelitian secara jelas menunjukkan
Useful /
UNISMUHUNISMUH Temuan mengungkapkan kesenjangan signifikan antara pendirian yang cepat secara hukum dan kesiapan operasional yang terbatas. Meskipun 1. 866 unit KDMPTemuan mengungkapkan kesenjangan signifikan antara pendirian yang cepat secara hukum dan kesiapan operasional yang terbatas. Meskipun 1. 866 unit KDMP
UMSUMS Berdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwaBerdasarkan analisis penegakan hukum pidana terkait penyalahgunaan izin keimigrasian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini menyimpulkan bahwa
UMSUMS Tindakan paksaan oleh kreditur dapat melanggar Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengaturTindakan paksaan oleh kreditur dapat melanggar Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur
UMSUMS Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi biaya yang belum terpenuhi, perlawanan oleh pihak ketiga, permasalahan dalam redaksi putusan, ketidakmampuanBeberapa masalah utama yang dihadapi meliputi biaya yang belum terpenuhi, perlawanan oleh pihak ketiga, permasalahan dalam redaksi putusan, ketidakmampuan