PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih menjadi isu signifikan, terutama ketika pengusaha melakukan pemutusan kontrak secara lisan dan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pengabaian terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan: bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT yang terkena pemutusan hubungan kerja dini, dan pertimbangan yudisial dalam menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby dan Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis peraturan perburuhan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT yang di-PHK sebelum masa kontrak berakhir berhak atas kompensasi dan ganti rugi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pemutusan hubungan kerja secara lisan dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan tertulis. Baik pengadilan tingkat pertama maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengusaha tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan oleh karena itu harus memberikan kompensasi penuh. Putusan-putusan ini memperkuat kepastian hukum dan menyoroti bahwa pengusaha tidak dapat mengakhiri kontrak PKWT secara sepihak tanpa alasan yang sah dan prosedur yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang dan memastikan pemenuhan hak-hak pekerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang terkena PHK masih bersifat parsial dan formalistis.Sus-PHI/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 927 K/Pdt.Sus-PHI/2024 mengungkapkan bahwa perlindungan yang diberikan baru terbatas pada kompensasi finansial, tanpa memperhatikan hak administratif seperti surat PHK dan paklaring.Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya mencerminkan konsep perlindungan hukum yang komprehensif.Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih substantif untuk memastikan pemulihan hak-hak pekerja PKWT secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pekerja PKWT. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja PKWT, khususnya terkait dengan prosedur pemutusan hubungan kerja dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai sistem perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di Indonesia dengan negara-negara lain, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa PHK antara pekerja PKWT dan pengusaha, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja PKWT, serta meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan industrial di Indonesia.

  1. Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non-Finansial terhadap Kinerja Karyawan | REMIK: Riset dan... doi.org/10.33395/remik.v7i1.11997Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial terhadap Kinerja Karyawan REMIK Riset dan doi 10 33395 remik v7i1 11997
  2. Analisis Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pendapatan Kepala Keluarga (KK) di Kampung Manbesak... journal.feb.unipa.ac.id/index.php/lensa/article/view/145Analisis Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pendapatan Kepala Keluarga KK di Kampung Manbesak journal feb unipa ac index php lensa article view 145
  3. Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam | Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial... ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5089Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial ejournal kopertais4 tapalkuda index php qodiri article view 5089
Read online
File size423.47 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Fenomena Kawin Kontrak di Jabal Puncak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Isu Hukum Kontemporer 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini mengungkap bahwa praktik kawin kontrak di Jabal Puncak bukan hanya fenomena sosial dan budaya, tetapi telah menjadi modus terselubung tindakPenelitian ini mengungkap bahwa praktik kawin kontrak di Jabal Puncak bukan hanya fenomena sosial dan budaya, tetapi telah menjadi modus terselubung tindak

JURIS Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif J rgen Habermas Analisis terhadap Putusan MK No 91 Puu Xviii 2020 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Analisis menyimpulkan bahwa partisipasi publik menjadi bermakna secara substansial hanya ketika berakar pada rasionalitas komunikatif dan terlindungi dariAnalisis menyimpulkan bahwa partisipasi publik menjadi bermakna secara substansial hanya ketika berakar pada rasionalitas komunikatif dan terlindungi dari

JURIS Pertanggungjawaban Hukum dan Kerugian Konsumen dalam Pemalsuan BBM Studi Kasus Pemalsuan Pertamax di SPBU 34 151 39 Tangerang 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini mengkaji akuntabilitas hukum pelaku usaha dan kerugian yang dialami konsumen dalam kasus pemalsuan Pertamax di SPBU tersebut. Penelitian iniStudi ini mengkaji akuntabilitas hukum pelaku usaha dan kerugian yang dialami konsumen dalam kasus pemalsuan Pertamax di SPBU tersebut. Penelitian ini

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalanDinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan

JURIS Keabsahan Perjanjian Jual Beli yang Tanda Tangan Salah Satu Pihak Berubah dalam Perspektif Hukum Perdata 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, sengketa dapat timbul, seperti dalam kasus penjualan tanah secara curang di mana tanda tangan penjual dipersoalkan setelah pembayaran bertahap dilakukan,Namun, sengketa dapat timbul, seperti dalam kasus penjualan tanah secara curang di mana tanda tangan penjual dipersoalkan setelah pembayaran bertahap dilakukan,

JURIS Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395 Pdt G 2021 Pn Bks 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memulai pembangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan BangunanHasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memulai pembangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan

JURIS Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Adil dan Efektif Urgensi Penataan Regulasi dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utamaKetidaksinergisan antar pemangku kepentingan, lemahnya komitmen terhadap reformasi hukum berkelanjutan, serta tumpang tindih regulasi, menjadi faktor utama

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Dari perspektif hukum, ditemukan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur penanggulangan bullying dan body shaming, implementasi dan pengawasan terhadapDari perspektif hukum, ditemukan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur penanggulangan bullying dan body shaming, implementasi dan pengawasan terhadap

Useful /

JURIS Prototipe Sistem Pemantauan Dan Pengendalian Jarak Jauh Untuk Perangkat Elektronik Menggunakan Photon 2 Dan Ekosistem Particle Io 2026More at 2026

UMKUMK peramban, Particle CLI, dan Particle Mobile App. Sistem ini berhasil menerapkan platform terpadu Particle.io pada seluruh lapisan arsitektur IoT, sehinggaperamban, Particle CLI, dan Particle Mobile App. Sistem ini berhasil menerapkan platform terpadu Particle.io pada seluruh lapisan arsitektur IoT, sehingga

JURIS Penerapan Metode Transfer Learning untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Kembang Kol dengan Arsitektur Inception V3 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Evaluasi performa dilakukan dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil akhir menunjukkan akurasi validasi sebesar 93,75% dan akurasiEvaluasi performa dilakukan dengan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil akhir menunjukkan akurasi validasi sebesar 93,75% dan akurasi

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hambatan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan ketentuan hukum, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep noodweer, kurangnya saranaHambatan dalam penegakan hukum meliputi ketidakjelasan ketentuan hukum, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep noodweer, kurangnya sarana

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan antara tahun 2020. Metode penelitian: Menggunakan desain Komparatif dengan jumlah sampel 100 responden yangTujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan antara tahun 2020. Metode penelitian: Menggunakan desain Komparatif dengan jumlah sampel 100 responden yang

ads-block-test