KPUKPU
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaPraktik pork-barrel dalam politik sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan penegakan praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana praktik ini mengalami perluasan dan dilakukan oleh petahana untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Praktik pork-barrel dalam Pilpres 2024 mengungkapkan adanya kekosongan hukum yang signifikan.Praktik ini tidak hanya melibatkan petahana yang berusaha terpilih kembali, tetapi juga melibatkan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan elektoral pasangan calon tertentu.Penggelembungan anggaran dana bansos menjelang Pemilu menunjukkan dampak negatif, termasuk inefisiensi anggaran, ketidakadilan sosial, dan korupsi dalam penyalahgunaan dana publik.Solusi penegakan hukum yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penerapan larangan penggunaan dana publik dalam Pemilu, pengaturan fasilitas negara dan dukungan bansos, serta penerapan prinsip etika dan transparansi.
Untuk mengatasi kekosongan hukum dan dampak negatif praktik pork-barrel dalam Pemilu, diperlukan penguatan regulasi yang melarang penggunaan dana publik dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas dan penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, guna memastikan bahwa pelanggaran dapat diawasi dan ditindak secara efektif. Penguatan regulasi dan lembaga ini akan menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Solusi lain yang dapat diusulkan adalah pengembangan kode etik yang mengatur penggunaan dana publik dan sumber daya negara dalam konteks Pemilu, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.
| File size | 475.96 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAUINSA Penelitian menunjukkan paparan radikalisme pada siswa dan mahasiswa, serta ditemukannya muatan radikalisme dalam buku PAI. Artikel ini membahas KurikulumPenelitian menunjukkan paparan radikalisme pada siswa dan mahasiswa, serta ditemukannya muatan radikalisme dalam buku PAI. Artikel ini membahas Kurikulum
UMTSUMTS Secara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagaiSecara umum, norma hukum yang berlaku melarang kepemilikan hak atas tanah di bantaran sungai oleh individu dan menekankan pentingnya fungsi sungai sebagai
AREAIAREAI Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank komersial swasta tidak mematuhi kerangka hukum saat membentuk komite audit, karena kualifikasi dan independensiHasil penelitian menunjukkan bahwa bank komersial swasta tidak mematuhi kerangka hukum saat membentuk komite audit, karena kualifikasi dan independensi
AREAIAREAI Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk memahamiPenelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk memahami
AREAIAREAI Hasil menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara literasi keuangan dan tingkat pengungkapan, di mana 75% responden dengan literasi keuangan tinggiHasil menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara literasi keuangan dan tingkat pengungkapan, di mana 75% responden dengan literasi keuangan tinggi
UNISSULAUNISSULA Kedua, Notaris yang terbukti telah melanggar Kode Etik Notaris dapat diberikan sanksi etik dari Kepala Organisasi dalam bentuk peringatan dan sebagai akibatnyaKedua, Notaris yang terbukti telah melanggar Kode Etik Notaris dapat diberikan sanksi etik dari Kepala Organisasi dalam bentuk peringatan dan sebagai akibatnya
GOACADEMICAGOACADEMICA Keselarasan semua aspek ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggunakan media sosial sebagai alat strategis dalam politik dan branding personal. PenelitianKeselarasan semua aspek ini menjadi kunci keberhasilan dalam menggunakan media sosial sebagai alat strategis dalam politik dan branding personal. Penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014
Useful /
KPUKPU Fenomena echo chambers di media sosial mempercepat proses ini, masyarakat hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, tanpa mendapatkanFenomena echo chambers di media sosial mempercepat proses ini, masyarakat hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, tanpa mendapatkan
UMSUMS Penelitian ini dengan demikian menetapkan dan mendemonstrasikan sejauh mana makna konotatif Al-Quran dapat diekstraksi dan dipisahkan dari penilaian interpretasiPenelitian ini dengan demikian menetapkan dan mendemonstrasikan sejauh mana makna konotatif Al-Quran dapat diekstraksi dan dipisahkan dari penilaian interpretasi
UMSUMS Dalam hal ini, trajektori etis narasi ini memberikan dukungan kuat untuk reformasi hukum dan sosial yang menegakkan otonomi tubuh, melindungi individuDalam hal ini, trajektori etis narasi ini memberikan dukungan kuat untuk reformasi hukum dan sosial yang menegakkan otonomi tubuh, melindungi individu
STIESASTIESA Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi tatap muka yang disertai diskusi interaktif dan studi kasus sederhanaMetode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi tatap muka yang disertai diskusi interaktif dan studi kasus sederhana