KPUKPU

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

Praktik pork-barrel dalam politik sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan penegakan praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana praktik ini mengalami perluasan dan dilakukan oleh petahana untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Praktik pork-barrel dalam Pilpres 2024 mengungkapkan adanya kekosongan hukum yang signifikan.Praktik ini tidak hanya melibatkan petahana yang berusaha terpilih kembali, tetapi juga melibatkan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan elektoral pasangan calon tertentu.Penggelembungan anggaran dana bansos menjelang Pemilu menunjukkan dampak negatif, termasuk inefisiensi anggaran, ketidakadilan sosial, dan korupsi dalam penyalahgunaan dana publik.Solusi penegakan hukum yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penerapan larangan penggunaan dana publik dalam Pemilu, pengaturan fasilitas negara dan dukungan bansos, serta penerapan prinsip etika dan transparansi.

Untuk mengatasi kekosongan hukum dan dampak negatif praktik pork-barrel dalam Pemilu, diperlukan penguatan regulasi yang melarang penggunaan dana publik dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas dan penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, guna memastikan bahwa pelanggaran dapat diawasi dan ditindak secara efektif. Penguatan regulasi dan lembaga ini akan menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Solusi lain yang dapat diusulkan adalah pengembangan kode etik yang mengatur penggunaan dana publik dan sumber daya negara dalam konteks Pemilu, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.

Read online
File size475.96 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

ads-block-test