KPUKPU
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu IndonesiaPraktik pork-barrel dalam politik sering digunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan elektoral melalui distribusi dana publik yang tidak merata dan tidak efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan penegakan praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai praktik pork-barrel pada penyelenggaraan Pilpres 2024, di mana praktik ini mengalami perluasan dan dilakukan oleh petahana untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Praktik pork-barrel dalam Pilpres 2024 mengungkapkan adanya kekosongan hukum yang signifikan.Praktik ini tidak hanya melibatkan petahana yang berusaha terpilih kembali, tetapi juga melibatkan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan elektoral pasangan calon tertentu.Penggelembungan anggaran dana bansos menjelang Pemilu menunjukkan dampak negatif, termasuk inefisiensi anggaran, ketidakadilan sosial, dan korupsi dalam penyalahgunaan dana publik.Solusi penegakan hukum yang diusulkan meliputi penguatan regulasi, penerapan larangan penggunaan dana publik dalam Pemilu, pengaturan fasilitas negara dan dukungan bansos, serta penerapan prinsip etika dan transparansi.
Untuk mengatasi kekosongan hukum dan dampak negatif praktik pork-barrel dalam Pemilu, diperlukan penguatan regulasi yang melarang penggunaan dana publik dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas dan penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, guna memastikan bahwa pelanggaran dapat diawasi dan ditindak secara efektif. Penguatan regulasi dan lembaga ini akan menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilu serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Solusi lain yang dapat diusulkan adalah pengembangan kode etik yang mengatur penggunaan dana publik dan sumber daya negara dalam konteks Pemilu, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan hukum dan etika.
| File size | 475.96 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Kemajuan teknologi semakin berkembang membuat mahasiswa semakin mudah untuk melakukan transaksi, juga mendorong peningkatan perilaku konsumtif karena promoKemajuan teknologi semakin berkembang membuat mahasiswa semakin mudah untuk melakukan transaksi, juga mendorong peningkatan perilaku konsumtif karena promo
ULILALBABINSTITUTEULILALBABINSTITUTE Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang dapat meningkatkan omzet penjualan online dan offline di Toko Mitra Jaya. HasilPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang dapat meningkatkan omzet penjualan online dan offline di Toko Mitra Jaya. Hasil
AREAIAREAI 050.055, dengan total terkecil pada jenis bunga efektif sebesar Rp4. 339.610, namun hanya berbeda tipis dengan total bunga anuitas jatuh tempo sebesar050.055, dengan total terkecil pada jenis bunga efektif sebesar Rp4. 339.610, namun hanya berbeda tipis dengan total bunga anuitas jatuh tempo sebesar
AREAIAREAI Bahwa penerapan etika profesi adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya seorang akuntan terutama pada profesi akuntan di indonesia Kode etik profesiBahwa penerapan etika profesi adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya seorang akuntan terutama pada profesi akuntan di indonesia Kode etik profesi
AREAIAREAI Sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar kemungkinan perusahaanSales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar kemungkinan perusahaan
DINASTIREVDINASTIREV Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnyaKedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan. Pembagian kewenangan seharusnya
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam uji instrumen data, sedangkan analisis data deskriptif dan kuantitatif digunakan ketika menganalisis data.Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam uji instrumen data, sedangkan analisis data deskriptif dan kuantitatif digunakan ketika menganalisis data.
Useful /
KPUKPU Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi konten media sosial dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi politik, penyelenggaraMelalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi konten media sosial dan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi politik, penyelenggara
UMSUMS Sebaliknya, penelitian ini memperkenalkan dan mengoperasikan alat pengukuran gradien tiga tingkat (lemah, sedang, dan kuat) untuk mengukur kekuatan denganSebaliknya, penelitian ini memperkenalkan dan mengoperasikan alat pengukuran gradien tiga tingkat (lemah, sedang, dan kuat) untuk mengukur kekuatan dengan
UMSUMS Keinginan seksual (hamm) digambarkan bukan sebagai kelemahan atau dosa, tetapi sebagai kecenderungan manusia intrinsik yang dialami oleh kedua figur laki-lakiKeinginan seksual (hamm) digambarkan bukan sebagai kelemahan atau dosa, tetapi sebagai kecenderungan manusia intrinsik yang dialami oleh kedua figur laki-laki
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode analisis penelitian ini menggunakan Error Correction Model (ECM) dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalamMetode analisis penelitian ini menggunakan Error Correction Model (ECM) dengan menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam