UMAUMA

Jurnal Administrasi PublikJurnal Administrasi Publik

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Gampong Gureb Blang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, mempetakan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan mengambil sampel Lingkungan II, III dan IV Gampong Gureb Blang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masingmasing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Dalam menentukan sasaran ditemui adanya kesalahan sasaran, sering tidak tepat karena mementingkan kelompok-kelompok tertentu, pembagian jatah Raskin tidak sesuai dengan Kebijakan Program Raskin yaitu dengan membagi rata pada semua warga.Manfaat dari Program Raskin ini dinilai sangat kurang, sehingga belum dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.Bulog sebagai pelaksana teknis pencairan beras tidak hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab dan komitmen yang di tingkat gampong, lingkungan tidak kalah penting artinya.

Untuk penelitian lanjutan, penting untuk menggali lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari program Raskin terhadap kemandirian ekonomi masyarakat penerima, sehingga dapat dirumuskan indikator keberhasilan yang lebih komprehensif. Studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model distribusi Raskin di berbagai daerah juga perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti kondisi geografis dan budaya. Selain itu, penelitian mendalam mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyaluran Raskin, termasuk peran serta masyarakat sipil dan lembaga independen, dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyimpangan. Dengan demikian, program Raskin dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan, sehingga benar-benar efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  1. #pendapatan rumah tangga#pendapatan rumah tangga
  2. #beras miskin#beras miskin
Read onlineRead online
File size674.18 KB
Pages26
DMCAReportReport

Related /

juris Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Menggunakan Metode Na ve Bayes 2025More at 2025

APTIIAPTII Sistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluranSistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluran

juris Persepsi dan Implementasi Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada SMA Negeri Kota Pematang Siantar 2016More at 2016

UMAUMA Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2013, populasi berjumlah 236 guru. Sampel Stratified Proportional Random Sampling berjumlahPenelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2013, populasi berjumlah 236 guru. Sampel Stratified Proportional Random Sampling berjumlah

juris Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016More at 2016

UMAUMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah baikHasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi kerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara umum sudah baik

juris Efektivitas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai 2016More at 2016

UMAUMA Verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum optimal, terlihat dari masih banyaknya kesalahan dalam penyusunan pertanggungjawaban dan kurangnyaVerifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum optimal, terlihat dari masih banyaknya kesalahan dalam penyusunan pertanggungjawaban dan kurangnya

Useful /

juris Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Doktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakahDoktrin Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang hanya sebagai legislatur negatif telah beralih menjadi legislatur positif. Pertanyaannya adalah apakah

juris Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 2025More at 2025

MKRIMKRI Pengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah KonstitusiPengelompokan lembaga negara berdasarkan landasan yuridis pembentukannya mencakup lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres, UU, dan UUD. Mahkamah Konstitusi

juris E Learning Application Training For Al Safitri Vocational School Teachers In South Buton Regency 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Moodle, a widely used Learning Management System (LMS), offers features like quizzes and videos, enhancing the learning experience. Based on the researchMoodle, a widely used Learning Management System (LMS), offers features like quizzes and videos, enhancing the learning experience. Based on the research

juris Perencanaan Gambar Kerja Saluran Irigasi di Desa Lampeantani 2025More at 2025

RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Pemerintah daerah menyadari potensi yang dimiliki daerah sehingga sangat mendukung kegiatan terkait sektor pertanian, karena jumlah area permasalahan cukupPemerintah daerah menyadari potensi yang dimiliki daerah sehingga sangat mendukung kegiatan terkait sektor pertanian, karena jumlah area permasalahan cukup

ads-block-test