IWIIWI

jurnal widyaiswara indonesiajurnal widyaiswara indonesia

Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan, seperti kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan data terpilah. Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender Provinsi Kalsel dinilai rendah dibandingkan rata-rata nasional. Upaya percepatan PUG dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap organisasi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan PPRG di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalsel, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, serta pemenuhan prasyarat PUG.

Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan.Indikasi substansi Rencana Strategis dan Rencana Kerja belum terintegrasi dengan konsep gender, dan penyusunan program kegiatan bersifat netral gender.Keberhasilan PPRG ditentukan oleh komitmen pimpinan, proses mentoring/pendampingan, dan sumber belajar yang mudah diakses secara online.Faktor penghambat penyelenggaraan PPRG meliputi rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, serta tidak tersedianya data terpilah pembuka wawasan.Dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tujuh prasyarat pengarusutamaan gender secara umum dapat dipenuhi, tetapi diperlukan penguatan peran POKJA PUG dan penyediaan data terpilah gender.

Untuk meningkatkan efektivitas PPRG, diperlukan penguatan peran POKJA PUG dan penyediaan data terpilah gender. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya perencana atau focal point gender. Pendampingan dan mentoring juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG oleh Inspektorat dapat mendorong SKPD untuk melakukan analisis gender dan menghasilkan anggaran yang responsif gender. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan program kegiatan spesifik gender, seperti pengembangan koperasi wanita, untuk meningkatkan peran wanita dalam bidang perkoperasian. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap peran Pokja dalam mendorong SKPD memenuhi ketentuan penyelenggaraan PPRG.

Read online
File size239.68 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang 2026More at 2026

STEKOMSTEKOM Disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadapDisarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi LPG berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025 pada Agen Gas LPG 3 Kg PT Fortuna Inti Gas di Kabupaten Minahasa Selatan 2026More at 2026

YWNRYWNR Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Fortuna Inti Gas menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan LPGPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana PT Fortuna Inti Gas menghitung dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan LPG

JURIS Tax Law Reform and Fiscal Justice in Indonesia A Legal Approach Toward the Sustainable Development Goals 2025More at 2025

UHBUHB Kendala tersebut mencakup ketidakpastian hukum, ketimpangan akses insentif pajak, kelemahan administratif, serta belum adanya mekanisme hukum yang mengikatKendala tersebut mencakup ketidakpastian hukum, ketimpangan akses insentif pajak, kelemahan administratif, serta belum adanya mekanisme hukum yang mengikat

JURIS Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah UMKM di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis 2025More at 2025

UPBUPB Tingkat kesadaran dalam pendaftaran Merek UMKM di Kalimantan Barat masih sangat rendah, dan kendala utama yang menjadi problematika adalah keterbatasanTingkat kesadaran dalam pendaftaran Merek UMKM di Kalimantan Barat masih sangat rendah, dan kendala utama yang menjadi problematika adalah keterbatasan

JURIS Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU PT ABC menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan seperti pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan yang akurat, pengelolaanPT ABC menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan seperti pemantauan dan kepatuhan perpajakan, perencanaan pajak, pelaporan yang akurat, pengelolaan

JURIS Pengaruh Beban Pajak Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Dari Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2023More at 2023

STIAMISTIAMI Tunneling incentive juga berpengaruh signifikan, namun berlawanan arah dengan beban pajak. Debt covenant tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadapTunneling incentive juga berpengaruh signifikan, namun berlawanan arah dengan beban pajak. Debt covenant tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap

JURIS Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One Stop Integrated Service 2019More at 2019

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Tanpa izin, usaha tidak dapat berpindah ke sektor formal dan memperoleh berbagai manfaat seperti program pelatihan, insentif pajak, serta akses kreditTanpa izin, usaha tidak dapat berpindah ke sektor formal dan memperoleh berbagai manfaat seperti program pelatihan, insentif pajak, serta akses kredit

JURIS TINJAUAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PADA CV SAGA RETAILINDO SORONG 2017More at 2017

POLTEK STPAULPOLTEK STPAUL Berdasarkan hasil penelitian perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan perpajakanBerdasarkan hasil penelitian perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan perpajakan

Useful /

JURIS Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Pengembangan Pemasaran UMKM Kota Baubau 2023More at 2023

ATIDEWANTARAATIDEWANTARA Platform media sosial saat ini mencakup situs-situs seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp Business, dan lainnya. Aplikasi media sosial memilikiPlatform media sosial saat ini mencakup situs-situs seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp Business, dan lainnya. Aplikasi media sosial memiliki

JURIS Sosialisasi Penanganan Sampah dan Pemanfaatannya Bagi Lingkungan di Medang Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten 2023More at 2023

ATIDEWANTARAATIDEWANTARA Data menunjukkan bahwa sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 21,88 juta ton, dengan sampah di Tangerang mencapai 534.313 ton pada tahun 2020. PenangananData menunjukkan bahwa sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 21,88 juta ton, dengan sampah di Tangerang mencapai 534.313 ton pada tahun 2020. Penanganan

JURIS Application of Learning Models of Concept Attainment and Problem Based Learning Against High School Students Creative Thinking Ability on Redox Material 2022More at 2022

JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Creative thinking is thinking to determine the new relationships between things, such as finding new solutions to a problem, finding new systems, and findingCreative thinking is thinking to determine the new relationships between things, such as finding new solutions to a problem, finding new systems, and finding

JURIS Antioxidant Activity Test of Acetone and Ethanol Extracts of Cocoa Theobroma cacao L Beans Husk 2022More at 2022

JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit biji kakao memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dengan nilai IC50 lebih rendah sebesar 181,2 ppm,Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit biji kakao memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dengan nilai IC50 lebih rendah sebesar 181,2 ppm,

ads-block-test