IWIIWI

jurnal widyaiswara indonesiajurnal widyaiswara indonesia

Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan, seperti kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan data terpilah. Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender Provinsi Kalsel dinilai rendah dibandingkan rata-rata nasional. Upaya percepatan PUG dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap organisasi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan PPRG di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalsel, mengetahui faktor pendukung dan penghambat, serta pemenuhan prasyarat PUG.

Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan.Indikasi substansi Rencana Strategis dan Rencana Kerja belum terintegrasi dengan konsep gender, dan penyusunan program kegiatan bersifat netral gender.Keberhasilan PPRG ditentukan oleh komitmen pimpinan, proses mentoring/pendampingan, dan sumber belajar yang mudah diakses secara online.Faktor penghambat penyelenggaraan PPRG meliputi rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, serta tidak tersedianya data terpilah pembuka wawasan.Dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tujuh prasyarat pengarusutamaan gender secara umum dapat dipenuhi, tetapi diperlukan penguatan peran POKJA PUG dan penyediaan data terpilah gender.

Untuk meningkatkan efektivitas PPRG, diperlukan penguatan peran POKJA PUG dan penyediaan data terpilah gender. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, khususnya perencana atau focal point gender. Pendampingan dan mentoring juga menjadi faktor kunci keberhasilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG oleh Inspektorat dapat mendorong SKPD untuk melakukan analisis gender dan menghasilkan anggaran yang responsif gender. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan program kegiatan spesifik gender, seperti pengembangan koperasi wanita, untuk meningkatkan peran wanita dalam bidang perkoperasian. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap peran Pokja dalam mendorong SKPD memenuhi ketentuan penyelenggaraan PPRG.

Read online
File size239.68 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kontibusi Percepatan Net Zero Emission Dengan Pendekatan Strategis Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Pembangkit Listrik Melalui Keunggulan Operasional 2025More at 2025

ITPLNITPLN Upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 dapat dipercepat dengan meningkatkan efisiensi sektor energi dan pembangkit listrik, yang bisa mencapaiUpaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 dapat dipercepat dengan meningkatkan efisiensi sektor energi dan pembangkit listrik, yang bisa mencapai

JURIS Energy mix diversification and financial development Electricity in G20 countries 2025More at 2025

UKSWUKSW Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran perkembangan finansial dalam memengaruhi diversifikasi bauran energi, dengan fokus pada bagaimana kemajuanStudi ini bertujuan untuk menganalisis peran perkembangan finansial dalam memengaruhi diversifikasi bauran energi, dengan fokus pada bagaimana kemajuan

JURIS How Firms in Prospectives BRICS Economies Develop Green Innovations for Corporate Financing 2025More at 2025

UNIVERSITASPUTRABANGSAUNIVERSITASPUTRABANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa green innovation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akses perusahaan terhadap sumber daya keuangan, baikHasil penelitian menunjukkan bahwa green innovation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akses perusahaan terhadap sumber daya keuangan, baik

JURIS Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi 2023More at 2023

JURNALKUJURNALKU Metode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan olehMetode pembayaran umum meliputi pembayaran tunai, pemotongan langsung dari pendapatan karyawan, atau melalui sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh

JURIS Sosialisasi Pentingnya Pajak UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara 2023More at 2023

ABISATYAABISATYA Siti, di Sapatan Tangerang. Kegiatan PKM dengan tema pajak UMKM yang dilakukan sebaiknya berkesinambungan dan dapat dilakukan dengan menjangkau wilayah-wilayahSiti, di Sapatan Tangerang. Kegiatan PKM dengan tema pajak UMKM yang dilakukan sebaiknya berkesinambungan dan dapat dilakukan dengan menjangkau wilayah-wilayah

JURIS Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM Studi Komparasi di Indonesia Malaysia dan Australia 2022More at 2022

STIBSASTIBSA Untuk mencapai sistem pemajakan UMKM yang adil dan efektif di Indonesia, diperlukan peningkatan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas melalui edukasi,Untuk mencapai sistem pemajakan UMKM yang adil dan efektif di Indonesia, diperlukan peningkatan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas melalui edukasi,

JURIS Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001 2014 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Secara garis besar, setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal iniSecara garis besar, setelah diberlakukannya PSAK 46 tentang pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini

JURIS Institutional Optimization Strategy of Capital Investment Agency and One Stop Integrated Service 2019More at 2019

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Peningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalahPeningkatan institusi DPMPTSP akan berdampak pada kemudahan layanan dan peningkatan iklim investasi. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Useful /

JURIS Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia 2026More at 2026

IWIIWI Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pendekatan induktif menuju deduktif. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara danPenelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pendekatan induktif menuju deduktif. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara dan

JURIS Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Pengembangan Pemasaran UMKM Kota Baubau 2023More at 2023

ATIDEWANTARAATIDEWANTARA (3) Kurangnya pengetahuan mitra tentang manajemen pemasaran, HRM, Sistem Informasi Manajemen, e-commerce, keuangan sederhana dan desain kemasan, sehingga(3) Kurangnya pengetahuan mitra tentang manajemen pemasaran, HRM, Sistem Informasi Manajemen, e-commerce, keuangan sederhana dan desain kemasan, sehingga

JURIS Good Corporate Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Studi ini dilakukan di lima PDAM di Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan terkait. HasilStudi ini dilakukan di lima PDAM di Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil

JURIS Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Industri Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2022More at 2022

ECOJOINECOJOIN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (BEI). Sampel yang digunakan sebanyak 37 perusahaan dari tahun 2010-2014. Variabel dependen dalam penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (BEI). Sampel yang digunakan sebanyak 37 perusahaan dari tahun 2010-2014. Variabel dependen dalam penelitian

ads-block-test