IAIN CURUPIAIN CURUP

Al-Istinbath: Jurnal Hukum IslamAl-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

This study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach. The research subjects were selected by purposive sampling, and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.

The study concludes that perpetrators of online prostitution can be prosecuted under Article 27 of the IET Law, utilizing Islamic Law as a basis for decency norms.Despite the lack of specific regulations, investigators and judges can leverage this article to address online prostitution.However, effective law enforcement requires prioritizing the issue at the investigation level and imposing maximum penalties.Further research should focus on strengthening the legal framework and addressing the reluctance of law enforcers to prioritize this issue.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan Pasal 27 UU ITE secara maksimal terhadap kasus prostitusi online, termasuk analisis terhadap beban kerja, sumber daya, dan persepsi hukum. Kedua, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani prostitusi online, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengembangkan model pelatihan yang komprehensif bagi penegak hukum dan hakim mengenai penerapan norma kesopanan berbasis hukum Islam dalam kasus prostitusi online, serta pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan bukti digital dalam penyelidikan dan persidangan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia, serta memastikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat secara luas.

  1. Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective | Al-Istinbath:... journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/7044Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia An Islamic Law Perspective Al Istinbath journal iaincurup ac index php alistinbath article view 7044
  2. From Concubines to Prostitutes. A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia. concubines... journals.openedition.org/moussons/3771From Concubines to Prostitutes A Partial History of Trade in Sexual Services in Indonesia concubines journals openedition moussons 3771
  1. #decency norms#decency norms
Read onlineRead online
File size607.41 KB
Pages20
DMCAReportReport

Related /

juris Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Selanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat; (1) istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim; (2) harus adaSelanjutnya Gadamer bahwa poligami dilakukan dengan 2 syarat; (1) istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim; (2) harus ada

juris Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, danMetode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan

juris Muslim Society s Response to the New Rule of Marriage Age 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Bagi masyarakat, undang-undang ini tidak terlihat baik, terutama bagi yang belum berusia 19 tahun. Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapaiBagi masyarakat, undang-undang ini tidak terlihat baik, terutama bagi yang belum berusia 19 tahun. Pemahaman masyarakat bahwa kedua pasangan telah mencapai

juris Analysis of Islamic Law Accommodation In National Law during the Era of Democratic Transition Government 2001 2004 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Meskipun Megawati dan partai yang didukungnya (PDIP) sering dikaitkan dengan sekulerisme, selama masa pemerintahannya periode 2001–2004 terdapat beberapaMeskipun Megawati dan partai yang didukungnya (PDIP) sering dikaitkan dengan sekulerisme, selama masa pemerintahannya periode 2001–2004 terdapat beberapa

Useful /

juris Implementation of Good Corporate Governance GCG in the Field of Securing Plantation Assets 2025More at 2025

NEWINERANEWINERA 90% merupakan kejahatan terorganisir/serius. Tindak pidana pencurian dan penggelapan kelapa sawit TBS (Fresh Fruit Bunch) di wilayah PTPN IV bersifat masif90% merupakan kejahatan terorganisir/serius. Tindak pidana pencurian dan penggelapan kelapa sawit TBS (Fresh Fruit Bunch) di wilayah PTPN IV bersifat masif

juris STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DALAM PENANAMANKARAKTER SISWA Studi Komparasi Di SDN 2 Patrol dan SDN 1 Patrol Kabupaten Indramayu 2025More at 2025

STAINUPASTAINUPA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti dalam penanaman karakter siswa di SDN 2Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti dalam penanaman karakter siswa di SDN 2

juris The Crown Witness From the Point of View of Islamic Criminal Law in Truth Discovery of Criminal Cases in Indonesia 2023More at 2023

IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota dalam kasus pidana di Indonesia dapat digunakan sebagai bukti, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.Penelitian ini menemukan bahwa saksi mahkota dalam kasus pidana di Indonesia dapat digunakan sebagai bukti, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

juris Reviewing the Insights of Confinement and Social Distancing as Measures Involved in the Prevention of the COVID 19 Pandemic 2020More at 2020

NEWINERANEWINERA Namun, perbaikan lebih lanjut diperlukan agar langkah-langkah ini lebih mudah diterima dan kurang membatasi, sekaligus meningkatkan efektivitasnya. PembatasanNamun, perbaikan lebih lanjut diperlukan agar langkah-langkah ini lebih mudah diterima dan kurang membatasi, sekaligus meningkatkan efektivitasnya. Pembatasan

ads-block-test