Publisher

UINSAIZUUINSAIZU

Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Abstract

Penelitian ini menganalisis kepemimpinan non-Muslim di tengah komunitas mayoritas Muslim melalui budaya hukum Islam, dengan menyoroti bagaimana norma keagamaan, kesadaran hukum, dan kearifan lokal membentuk toleransi dan koeksistensi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif berbasis participatory action research, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan validitas yang dijaga melalui triangulasi. Komunitas Jrahi, yang berakar pada nilai-nilai Islam berupa ukhuwah, ʿadl, dan taʿāwun, memberikan respons positif terhadap kepala desa non-Muslim yang karakter dan pengabdiannya sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan publik dalam etika Islam. Pemilihannya mencerminkan negosiasi antara ideal normatif Islam dan praktik pemerintahan yang pragmatis, dengan menempatkan integritas, kedewasaan, dan kapasitas kepemimpinan di atas afiliasi agama. Meskipun promosi perdamaian tidak tercantum dalam visi dan misi formalnya, hal tersebut terwujud melalui kerja sama dan pelestarian tradisi lokal yang konsisten dengan nilai hukum Islam berupa maslahah. Pilihan komunitas ini bertujuan menjaga persatuan, mencegah konflik, serta menghindari sinkretisme yang dapat melemahkan akidah maupun ekstremisme radikal yang berpotensi merusak tatanan sosial. Kasus ini menunjukkan bagaimana budaya hukum Islam beradaptasi dalam realitas multikultural, serta memberikan wawasan tentang penerimaan kepemimpinan minoritas di lingkungan mayoritas Muslim tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum dan etika Islam yang mendasar.

Conclusion

Pengalaman masyarakat Jrahi menunjukkan bahwa ʿurf (kebiasaan) dan maṣlaḥah (kemaslahatan) berfungsi sebagai prinsip hukum hidup yang memandu pengambilan keputusan sosial di luar tekstual formalisme.Dengan mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan atas politik identitas yang kaku, masyarakat mampu mengadaptasi hukum Islam dalam realitas multikultural, termasuk menerima kepemimpinan non-Muslim melalui koeksistensi damai dan pencegahan fitnah.Negosiasi antara prinsip normatif Islam dan konteks sosiokultural lokal ini menghasilkan budaya hukum yang peka konteks dan berorientasi nilai, menegaskan potensi budaya hukum Islam sebagai kekuatan pemersatu dalam masyarakat plural.

Future Research

Pertama, penelitian lanjutan dapat menerapkan studi komparatif yang melibatkan beberapa desa multikultural dengan kepemimpinan minoritas agama berbeda, seperti Kepala Desa Hindu atau Buddha, untuk menggali faktor-faktor kultural, institusional, dan personal yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat mayoritas terhadap kebijakan desa. Kedua, penelitian kuantitatif berskala besar dengan desain pra-eksperimen dan pasca-eksperimen serta analisis statistik multivariat dapat diharapkan mengukur perubahan sikap dan perilaku masyarakat Muslim terhadap norma maslahah, ʿurf, dan tasāmuḥ sebelum, selama, dan setelah periode kepemimpinan non-Muslim, sehingga hubungan kausal dan kekuatan pengaruh variabel dapat diidentifikasi. Ketiga, kajian longitudinal mixed-method yang memadukan wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi partisipatif perlu dirancang untuk meninjau dampak jangka panjang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kebijakan publik desa multikultural, terutama terkait pencegahan konflik, peningkatan kohesi sosial, dan efektivitas pembangunan. Dengan mengintegrasikan ketiga agenda penelitian tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman komprehensif tentang mekanisme adaptasi budaya hukum Islam dalam pemerintahan plural sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan di tingkat desa.

References

1. El-Usrah;Jurnal El-Usrah;Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Kelua. fulfillment living rights children victims... doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22281El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal Hukum Kelua fulfillment living rights children victims doi 10 22373 ujhk v7i1 22281
2. Open Promotion of the Regional Secretary of Sambas Regency: Perspectives on Siyasah Jurisprudence and... doi.org/10.24260/jil.v1i2.56Open Promotion of the Regional Secretary of Sambas Regency Perspectives on Siyasah Jurisprudence and doi 10 24260 jil v1i2 56
3. The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia. development pancasila moral education japanese... doi.org/10.20495/tak.33.3_303The Development of Pancasila Moral Education in Indonesia development pancasila moral education japanese doi 10 20495 tak 33 3 303
4. Legal Culture Review and Judicial Track Record of the Kesultanan Cirebon in the Manuscript Pepakem Jaksa... ejournal.uinsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/867Legal Culture Review and Judicial Track Record of the Kesultanan Cirebon in the Manuscript Pepakem Jaksa ejournal uinsalatiga ac index php ijtihad article view 867

Subjects

1. #mui fatwa#mui fatwa
2. #politik identitas#politik identitas

Metadata

File size	421.83 KB
Pages	14
Short Link	https://juris.id/p-Er
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report