PERADABANPERADABAN
Prosiding SENDIK FKIP Universitas PeradabanProsiding SENDIK FKIP Universitas PeradabanHak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan lain-lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah mengeluarkan pernyataan Hak Asasi Manusia sedunia yakni dalam Universal Declaration of Human Rights untuk dijadikan landasan semua bangsa di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk anggota PBB, oleh karena itu secara moral dan konstitusional harus menghormati pernyataan Hak Asasi Manusia tersebut. Meskipun negara telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang, namun di Indonesia banyak terjadi pelanggaran terhadap hal Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini karena hak asasi manusia merupakan inti dari prinsip demokrasi. Jadi, hak asasi manusia harus dilatih di sekolah kepada setiap siswa. Dengan menggunakan cara ini, setiap orang dapat mengetahui dengan baik apa saja hak dan kewajibannya. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi wahana untuk mencapai tujuan tersebut, karena merupakan salah satu pembelajaran yang berbicara tentang hak asasi manusia dan dipelajari dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia ilahi dan bersifat moral.Indonesia melalui UUD 1945 telah mengadopsi prinsip Universal Declaration of Human Rights dan wajib menjunjung tinggi HAM sebagai inti demokrasi.Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menjadi sarana efektif untuk melatih siswa memahami hak dan kewajiban mereka.
Penelitian kuantitatif yang menguji sejauh mana pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman siswa tentang hak asasi manusia pada jenjang Sekolah Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi diperlukan untuk menghasilkan data empiris yang belum tersedia. Pengembangan modul pembelajaran berbasis teknologi digital yang mengintegrasikan nilai‑nilai HAM dan karakter Pancasila, kemudian diuji efektivitasnya melalui eksperimen kelas terkontrol, dapat memperlihatkan pengaruh media digital terhadap sikap dan pengetahuan siswa. Studi komparatif antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan mengenai kompetensi, sikap, serta hambatan dalam mengajarkan HAM dapat mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang memengaruhi kualitas pengajaran. Analisis longitudinal mengenai dampak jangka panjang pelatihan HAM terhadap partisipasi sosial mahasiswa setelah lulus akan membantu menilai kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan warga negara yang aktif. Penelitian tindakan kelas yang melibatkan siswa dalam proyek komunitas berbasis hak asasi dapat mengevaluasi penerapan nilai‑nilai HAM dalam konteks nyata. Semua kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi penyempurnaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
| File size | 275.32 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Ketentuan kontroversial ditemukan membuka peluang bagi praktik militeristik dan melemahkan kontrol sipil. Penelitian ini menyoroti kesadaran kritis GenerasiKetentuan kontroversial ditemukan membuka peluang bagi praktik militeristik dan melemahkan kontrol sipil. Penelitian ini menyoroti kesadaran kritis Generasi
APPIHIAPPIHI Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan,
UNTAGUNTAG Sus/2025/PN Psw, merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas proses elektoral dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Pertanggungjawaban pidanaSus/2025/PN Psw, merupakan pelanggaran hukum yang merusak integritas proses elektoral dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi. Pertanggungjawaban pidana
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikan
UPBUPB Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuatHasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuat
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalamPenguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalam
DINASTIRESDINASTIRES Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah diatur dalam Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang‑Undang No.Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah diatur dalam Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang‑Undang No.
UNTAGUNTAG Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dan penggunaan metode triangulasi sumber untuk mengukur validitas data. Hasil penelitianPemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dan penggunaan metode triangulasi sumber untuk mengukur validitas data. Hasil penelitian
Useful /
APPIHIAPPIHI Tindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupanTindak pidana penyelundupan merupakan permasalahan yang sangat serius dalam penyelenggaraan perekonomian negara, hal ini dikarenakan jika penyelundupan
APPIHIAPPIHI Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempoPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan bahwa apabila Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo
APPIHIAPPIHI Praktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasanPraktik penjualan kosmetik ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, masih berlangsung meskipun upaya pengawasan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Padahal didalam syariat islam hukum berjoget-joget itu ada duayaitu makruh dan haram, disebut makruhdisebabkan karena suatu perkara yang tidak menimbulkanPadahal didalam syariat islam hukum berjoget-joget itu ada duayaitu makruh dan haram, disebut makruhdisebabkan karena suatu perkara yang tidak menimbulkan