Publisher

UPN VeteranUPN Veteran

Journal Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Abstract

Pelanggaran administratif merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, salah satunya yang terjadi di Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan analisis kajian pustaka dengan arsip laporan Bawaslu Kota Tegal dan kajian peneliti terdahulu berupa artikel ilmiah sebagai data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran administratif di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal disebabkan oleh pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh KPPS sebagai penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah sehingga menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Selain itu, KPPS dinilai kurang berintegritas karena masih perlu diingatkan oleh pengawas terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggara pemilu di tingkat terendah masih lemah dan perlu dilakukannya evaluasi agar pada pemilu berikutnya tidak terjadi lagi. Selain itu, dengan terjadinya pemungutan suara ulang membawa beberapa dampak, seperti penurunan partisipasi publik dan juga perubahan dalam perolehan suara.

Conclusion

Re‑voting di TPS 28 Debong Tengah terjadi akibat pelanggaran administratif KPPS dalam membuka kotak suara sebelum waktu yang ditentukan, sehingga melanggar Peraturan KPU No.66/2024 dan Pasal 372/2 huruf a Undang‑Undang No.Kualitas penyelenggara di tingkat paling bawah masih lemah, sehingga perlu evaluasi dan peningkatan supervisi agar tidak terulang pada pemilu berikutnya.Pelaksanaan re‑voting berdampak menurunkan partisipasi pemilih dan memicu perubahan signifikan jumlah suara, sehingga pengawasan lebih ketat penting untuk menjamin keadilan proses pemilu.

Future Research

Peningkatan kapasitas KPPS di tingkat paling bawah menjadi kunci mengurangi pelanggaran administratif. Penelitian peningkatan pelatihan berfokus pada pemahaman prosedur teknis dan regulasi yang berlaku. Di samping itu, evaluasi pemantauan Bawaslu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital pengawasan real‑time. Penelitian ini akan menguji apakah teknologi pemberitahuan otomatis dapat menambah transparansi proses pemungutan suara. Selanjutnya, dampak sosial re‑voting pada kepercayaan publik dapat diukur melalui survei partisipasi pemilih sebelum dan sesudah re‑voting. Analisis serupa pada wilayah lain di Tegal maupun provinsi sejenis dapat menilai konsistensi hasil. Keterbatasan data empiris dalam studi saat ini menandakan perlunya data lapangan yang mendalam. Penelitian tambahan dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara pelatihan KPPS dan kepatuhan prosedur. Selain itu, meninjau kebijakan supervisi Bawaslu dapat memberikan insight tentang mekanisme intervensi dini. Hasil penelitian ini diharapkan memandu pembuatan kebijakan sumber daya manusia bagi penyelenggara pemilu agar proses lebih lancar dan akuntabel.

References

1. One moment, please.... moment please wait request verified online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18155One moment please moment please wait request verified online journal unja ac Limbago article view 18155
2. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum. penguatan fungsi pengawasan bawaslu republik tahapan kampanye pemilu serentak... e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/7666Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum penguatan fungsi pengawasan bawaslu republik tahapan kampanye pemilu serentak e jurnal lppmunsera index php ajudikasi article view 7666
3. REFORMASI HUKUM TRISAKTI. pemungutan suara pemilihan bupati indragiri hulu provinsi riau studi putusan... e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/19062REFORMASI HUKUM TRISAKTI pemungutan suara pemilihan bupati indragiri hulu provinsi riau studi putusan e journal trisakti ac index php refor article view 19062
4. The Problems with Honest and Fairness Principles in General Election in Indonesia | Atlantis Press. problems... atlantis-press.com/proceedings/icasseth-19/125938599The Problems with Honest and Fairness Principles in General Election in Indonesia Atlantis Press problems atlantis press proceedings icasseth 19 125938599
5. Islamic Democracy or Secular? Some Aspects of Democracy Practiced in Indonesia | Athena: Journal of Social,... journal.mediadigitalpublikasi.com/index.php/athena/article/view/108Islamic Democracy or Secular Some Aspects of Democracy Practiced in Indonesia Athena Journal of Social journal mediadigitalpublikasi index php athena article view 108

Metadata

File size	470.08 KB
Pages	11
DMCA	ReportReport