UPN VeteranUPN Veteran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraDinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi NegaraPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Smart Government melalui pemanfaatan aplikasi E-Lapor Bantul sebagai salah satu inovasi layanan publik digital dalam kerangka pengembangan Smart City di Kabupaten Bantul. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Model analisis implementasi kebijakan yang digunakan mengacu pada pendekatan Merilee S. Grindle, yang menekankan pada dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Lapor Bantul telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi proses penanganan pengaduan masyarakat, memperkuat transparansi birokrasi, serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, beberapa kendala masih dihadapi, khususnya terkait dengan rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat dan keterbatasan daya tanggap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi E-Lapor Bantul dipengaruhi oleh keterlibatan aktor kunci, ketersediaan sumber daya, serta strategi koordinasi lintas sektoral, namun tetap memerlukan upaya penguatan dalam aspek edukasi publik dan integrasi sistem untuk mencapai pelayanan publik digital yang adaptif dan berkelanjutan.
Implementasi kebijakan Smart Government melalui aplikasi E-Lapor Bantul merupakan wujud transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yang sejalan dengan visi pembangunan menuju Smart City.Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan aduan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen partisipasi publik dalam perumusan kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa indikator penting, seperti kejelasan isi kebijakan, dukungan sumber daya manusia dan teknologi, strategi koordinasi antar instansi, serta komitmen aktor pelaksana kebijakan.Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan, terutama dalam aspek sosialisasi kepada masyarakat dan kecepatan respons dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi E-Lapor Bantul, termasuk analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap kemudahan penggunaan, keamanan data, dan manfaat yang diperoleh. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model integrasi sistem yang efektif antara aplikasi E-Lapor Bantul dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh OPD terkait, guna meningkatkan efisiensi proses penanganan aduan dan memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam aplikasi E-Lapor Bantul, misalnya untuk melakukan analisis sentimen terhadap aduan masyarakat, mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang sering terjadi, dan memberikan rekomendasi solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, implementasi aplikasi E-Lapor Bantul dapat semakin dioptimalkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
| File size | 394.82 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Desa Ramah Wanita dan Peduli Anak (KRPPA) di Desa Keringanan Jerawat dapat dikategorikan sebagaiPenelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Desa Ramah Wanita dan Peduli Anak (KRPPA) di Desa Keringanan Jerawat dapat dikategorikan sebagai
UPN VeteranUPN Veteran Kebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum telah mencerminkan upaya menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi padaKebijakan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum telah mencerminkan upaya menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada
UPN VeteranUPN Veteran Perilaku birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai koefisienPerilaku birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa nilai koefisien
UPN VeteranUPN Veteran Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Hulu ke Hilir Dinas Lingkugan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengelolaan Sampah belum efektif, karena berdasarkanHasil penelitian menunjukkan bahwa program Hulu ke Hilir Dinas Lingkugan Hidup Kota Payakumbuh dalam Pengelolaan Sampah belum efektif, karena berdasarkan
Useful /
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Prosedur Pembiayaan berpengaruh langsung positif terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan. Dengan melihat nilai koefisien regresi Prosedur KreditProsedur Pembiayaan berpengaruh langsung positif terhadap Keputusan Nasabah Mengambil Pembiayaan. Dengan melihat nilai koefisien regresi Prosedur Kredit
UPN VeteranUPN Veteran Hasil penelitian menunjukkan program ini berhasil meningkatkan efisiensi dengan memangkas waktu administrasi dari 90 menit menjadi 30 menit, meningkatkanHasil penelitian menunjukkan program ini berhasil meningkatkan efisiensi dengan memangkas waktu administrasi dari 90 menit menjadi 30 menit, meningkatkan
UPN VeteranUPN Veteran Penguatan kapasitas Forum OBAMA melalui sosialisasi dianggap kurang efektif karena peserta yang sedikit sehingga banyak anak-anak di Kota Magelang yangPenguatan kapasitas Forum OBAMA melalui sosialisasi dianggap kurang efektif karena peserta yang sedikit sehingga banyak anak-anak di Kota Magelang yang
UPN VeteranUPN Veteran Pelanggaran administratif merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, salahPelanggaran administratif merupakan permasalahan yang sering terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024, salah