IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA

Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan

Artikel ini mengkaji bagaimana pemikiran maqās}id sharī`ah Habib Ahmed terhadap Akad Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berangkat dari dilema regulasi perkoperasian di Indonesia yang memiliki dualisme antara koperasi berbasis syariah dan non-syariah. Habib Ahmed dalam menggagas pendekatan NIE (New Institutional Economics) bagi LKS, menekankan peran penting embeddedness ini yang disebut sebagai budaya dan mengakar pada sistem ilmu pengetahuan. Embeddedness inilah di mana adaptasi LKS secara intrinsik dimulai. Dari akar institusi informal ini kemudian mempengaruhi terbentuknya institusi formal yang menjadi dasar bagi didirikannya bentuk organisasi lembaga dan akhirnya produk‑produk transaksi yang dihasilkan benar‑sejalan dengan bentuk organisasi tadi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi liberal, termasuk hegemoni global dan financialisasi yang tercermin dalam UU No.17/2012 yang dibatalkan, terus memengaruhi regulasi koperasi Indonesia dan menyebabkan produk kontrak koperasi terlepas dari ekonomi riil.Akibatnya, struktur kontrak syariah koperasi cenderung meniru pola kontrak perbankan konvensional yang hybrid, menimbulkan risiko hilah dan menghambat pencapaian persyaratan hukum serta sosial menurut konsep Habib Ahmed.Selain itu, penerapan maqāsid melalui manajemen PDCA di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan sulit karena regulasi masih memberi ruang bagi intervensi modal besar investor, menimbulkan moral hazard dan menghalangi kontrak pembiayaan PLS.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti bagaimana jaringan inter‑koperasi (inter‑cooperatives) dapat meningkatkan mobilisasi modal sekaligus mempertahankan prinsip mutualisme pada koperasi Indonesia, dengan membandingkan contoh praktik di negara‑negara Eropa. Selanjutnya, perlu dilakukan studi empiris tentang penerapan kerangka kerja PDCA untuk mengimplementasikan maqāsid dalam regulasi koperasi, mengidentifikasi hambatan‑hambatan yang muncul akibat intervensi investor besar serta menilai dampak sosial‑ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan. Terakhir, disarankan mengembangkan dan menguji desain kontrak hybrid yang mengintegrasikan pembiayaan PLS ke dalam struktur koperasi tanpa menimbulkan hilah, serta mengevaluasi implikasi hukum, sosial, dan ekonomi melalui proyek percontohan di beberapa koperasi terpilih.

  1. DOI Name 10.19109 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc state islamic university... doi.org/10.19109DOI Name 10 19109 Values name values index type timestamp data serv crossref desc state islamic university doi 10 19109
  2. DOI Name 10.1080 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1080DOI Name 10 1080 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1080
  3. Habib Ahmed's maqāṣid sharī`ah concept on cooperative regulations in Indonesia | Zulfikar |... ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/6463Habib Ahmeds maqAid shar ah concept on cooperative regulations in Indonesia Zulfikar ijtihad iainsalatiga ac index php ijtihad article view 6463
  4. Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional | Tutik | Muqtasid: Jurnal Ekonomi... doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional Tutik Muqtasid Jurnal Ekonomi doi 10 18326 muqtasid v7i1 1 27
Read online
File size412.09 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

ads-block-test