UNISBAUNISBA
Aktualita : Jurnal HukumAktualita : Jurnal HukumBerdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Salah satu permasalahan yang timbul dengan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan pertanggungjawaban hukum BPJS atas buruknya pengelolaan program kualitas layanan kesehatan yang diimplementasikan pada rumah sakit menjadi suatu hal yang terpisah dengan teori pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit kepada pasien.
Bentuk dan aspek pertanggungjawaban Hukum BPJS digunakan teori Rechtmatigheid dan Doelmatigheid, unsur perbuatan melawan hukum BPJS bisa ditentukan oleh Pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan BPJS dengan menggunakan indicator perjanjian kredensialing dan unsure kerugian yang diderita Rumah sakit dan pasien, kerugian yang diderita rumah sakit dapat berupa buruknya pengelolaan program yang diterapkan BPJS pada rumah sakit, sedangkan kerugian pasien dapat berupa kerugian materil atau imateril atas kualitas pelayanan rumah sakit.Jadi dalam satu peristiwa hukum perjanjian, terdapat hubungan yaitu antara BPJS, rumah sakit dan pasien, namun banyak regulasi yang mengarahkan penyelesaian sengketa pada segi akuntabilitas GCG saja, tidak melindungi hak pasien dan keluarga jika terjadi kerugian yang diderita pasien.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS terhadap pasien peserta BPJS, disarankan agar BPJS melakukan proses kredensialing sebelum bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan. Kredensialing ini merupakan proses evaluasi oleh BPJS Kesehatan terhadap Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan untuk menentukan apakah Fasilitas Kesehatan diberi kewenangan untuk menjadi Fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada Peserta BPJS Kesehatan untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari proses kredensialing ini adalah untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS sehingga tujuan peserta dapat dilayani dan pembangunan kesehatan dapat tercapai.
| File size | 463.21 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Dengan demikian, intervensi berupa video edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman perawat mengenai pentingnya identifikasi pasien yang tepat.Dengan demikian, intervensi berupa video edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman perawat mengenai pentingnya identifikasi pasien yang tepat.
STIKES AISYIYAH PALEMBANGSTIKES AISYIYAH PALEMBANG Analisis data menggunakan analisis univariat. Hasil: berada pada kategori sangat baik, yaitu pada kategori pengetahuan sebanyak 59 perawat (60,1%), kategoriAnalisis data menggunakan analisis univariat. Hasil: berada pada kategori sangat baik, yaitu pada kategori pengetahuan sebanyak 59 perawat (60,1%), kategori
STAIKUSTAIKU Latar Belakang: Profesionalisme medis didasari oleh komitmen etis dan kemanusiaan; namun, pelanggaran etika dan kasus malpraktik yang terus-menerus mengindikasikanLatar Belakang: Profesionalisme medis didasari oleh komitmen etis dan kemanusiaan; namun, pelanggaran etika dan kasus malpraktik yang terus-menerus mengindikasikan
POLITEKNIKALISLAMPOLITEKNIKALISLAM Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi usia dan BMI terhadap Computed Tomography Dose Index Volume (CTDIvol) dan Dose Length Product (DLP) padaPenelitian ini bertujuan menganalisis korelasi usia dan BMI terhadap Computed Tomography Dose Index Volume (CTDIvol) dan Dose Length Product (DLP) pada
UNIGALUNIGAL Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan desain analitik atau eksperimental pada sampel yang lebih luas untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhiPenelitian lanjutan perlu dilakukan dengan desain analitik atau eksperimental pada sampel yang lebih luas untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi
UNIGALUNIGAL Tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa SBAR meningkatkan efektivitas komunikasi dan keselamatan pasien. Kontribusi baru dari tinjauan ini adalah penegasanTinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa SBAR meningkatkan efektivitas komunikasi dan keselamatan pasien. Kontribusi baru dari tinjauan ini adalah penegasan
UMSBUMSB Literatur yang ada tentang topik ini masih sangat bervasiasi, oleh karenanya dibutuhkan systematic review untuk mengetahui empowerment yang spesifik dilakukanLiteratur yang ada tentang topik ini masih sangat bervasiasi, oleh karenanya dibutuhkan systematic review untuk mengetahui empowerment yang spesifik dilakukan
UNSURUNSUR , bahkan tidak jarang mencari pendapat kedua (second opinion), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang, bahkan tidak jarang mencari pendapat kedua (second opinion), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang
Useful /
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA 000, p < 0. 05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berhubungan signifikan dengan intensi mahasiswa keperawatan dalam melakukan BHD.000, p < 0. 05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan berhubungan signifikan dengan intensi mahasiswa keperawatan dalam melakukan BHD.
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Sampel sebanyak 75 mahasiswa tingkat dua angkatan 2022 dipilih menggunakan proportional stratified random sampling. Status prediabetes diukur melalui pemeriksaanSampel sebanyak 75 mahasiswa tingkat dua angkatan 2022 dipilih menggunakan proportional stratified random sampling. Status prediabetes diukur melalui pemeriksaan
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Kesehatan pada anak-anak terutama balita usia 2 bulan sampai 5 tahun lebih rentan terhadap penyakit salah satunya yaitu penyakit TB paru pada anak. KejadianKesehatan pada anak-anak terutama balita usia 2 bulan sampai 5 tahun lebih rentan terhadap penyakit salah satunya yaitu penyakit TB paru pada anak. Kejadian
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pelaksanaan penelitian merujuk pada metode penelitian deskriptif kuantitatif, melalui data yang dikumpulkan dari kuesioner penelitian dan dokumentasi.Pelaksanaan penelitian merujuk pada metode penelitian deskriptif kuantitatif, melalui data yang dikumpulkan dari kuesioner penelitian dan dokumentasi.