UNISBAUNISBA

Aktualita : Jurnal HukumAktualita : Jurnal Hukum

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial di bidang kesehatan. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Salah satu permasalahan yang timbul dengan menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan pertanggungjawaban hukum BPJS atas buruknya pengelolaan program kualitas layanan kesehatan yang diimplementasikan pada rumah sakit menjadi suatu hal yang terpisah dengan teori pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas buruknya kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit kepada pasien.

Bentuk dan aspek pertanggungjawaban Hukum BPJS digunakan teori Rechtmatigheid dan Doelmatigheid, unsur perbuatan melawan hukum BPJS bisa ditentukan oleh Pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan BPJS dengan menggunakan indicator perjanjian kredensialing dan unsure kerugian yang diderita Rumah sakit dan pasien, kerugian yang diderita rumah sakit dapat berupa buruknya pengelolaan program yang diterapkan BPJS pada rumah sakit, sedangkan kerugian pasien dapat berupa kerugian materil atau imateril atas kualitas pelayanan rumah sakit.Jadi dalam satu peristiwa hukum perjanjian, terdapat hubungan yaitu antara BPJS, rumah sakit dan pasien, namun banyak regulasi yang mengarahkan penyelesaian sengketa pada segi akuntabilitas GCG saja, tidak melindungi hak pasien dan keluarga jika terjadi kerugian yang diderita pasien.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS terhadap pasien peserta BPJS, disarankan agar BPJS melakukan proses kredensialing sebelum bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan. Kredensialing ini merupakan proses evaluasi oleh BPJS Kesehatan terhadap Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan untuk menentukan apakah Fasilitas Kesehatan diberi kewenangan untuk menjadi Fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada Peserta BPJS Kesehatan untuk suatu periode tertentu. Tujuan dari proses kredensialing ini adalah untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS sehingga tujuan peserta dapat dilayani dan pembangunan kesehatan dapat tercapai.

  1. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DITINJAU DARI UNSUR KUALITAS PELAYANAN... ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4679PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BPJS DITINJAU DARI UNSUR KUALITAS PELAYANAN ejournal unisba ac index php aktualita article view 4679
Read online
File size463.21 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus,Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus,

JURIS Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengaturHal ini karena majelis hakim dalam pilihannya tidak memikirkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, yang mengatur

JURIS Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya Maut Kepada Orang Lain Studi Putusan Nomor 452 Pid B 2022 PN Rap 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturanKejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada warga. Hakikatnya, suatu perbuatan yg melanggar aturan

JURIS Sosialiasi Program JKN melalui BPJS Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal Di RW 29 Kelurahan Mojosongo Jebres Surakarta 2024More at 2024

POLTEKMUPOLTEKMU Hal ini menunjukkan target UHC belum tercapai. Pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat pekerja sektor informal tentangHal ini menunjukkan target UHC belum tercapai. Pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat pekerja sektor informal tentang

JURIS Pola Komunikasi Kepala Suku dalam Pelestarian Budaya Pernikahan dan Kesenian Tradisional 2023More at 2023

UNIVERSITASMBOJOBIMAUNIVERSITASMBOJOBIMA Ncuhi merupakan sebutan dou donggo untuk kepala sukunya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Desa Kala, Kecamatan Donggo,Ncuhi merupakan sebutan dou donggo untuk kepala sukunya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi lapangan di Desa Kala, Kecamatan Donggo,

JURIS Analisis Prosedur Pengobatan Menggunakan Bpjs Kesehatan 2022More at 2022

UPDMUPDM Kriteria sampel yang memenuhi sebanyak 25 puskesmas, jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan data primer dengan objek penelitian adalah penggunaKriteria sampel yang memenuhi sebanyak 25 puskesmas, jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan data primer dengan objek penelitian adalah pengguna

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Penelitian ini bertujuan mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang berhubungan dengan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan UUPenelitian ini bertujuan mengetahui indikator penilaian terhadap pendaftaran merek yang berhubungan dengan unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan UU

JURIS Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Di Hubungkan Dengan UU No 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, prosedur penanganan kasus terorisme,Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, prosedur penanganan kasus terorisme,

Useful /

JURIS Update Knowledge Persiapan Lingkungan Rumah Sakit Dalam Menyongsong Akreditasi JCI Joint Comission International Dalam Ranah Keselamatan Pasien di Rumah Sakit di Kabupaten Salatiga 2025More at 2025

POLTEKMUPOLTEKMU Tingkat pengetahuan peserta pengabdian kepada Masyarakat mengalami peningkatan menjadi baik sebesar 90%. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhanTingkat pengetahuan peserta pengabdian kepada Masyarakat mengalami peningkatan menjadi baik sebesar 90%. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhan

JURIS Data Mining dan Aplikasi Six Sigma Dalam Meningkatkan Kualitas Batubara Pada Pembangkit Listrik 2025More at 2025

UMJ PremiumUMJ Premium Decision tree membantu perusahaan dalam memperbaiki Standard Operating Procedure secara berkala dan mengidentifikasi titik sampling yang perlu mendapatDecision tree membantu perusahaan dalam memperbaiki Standard Operating Procedure secara berkala dan mengidentifikasi titik sampling yang perlu mendapat

JURIS Kualitas Laporan Keuangan Peran Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan 2024More at 2024

AINARAPRESSAINARAPRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi masing-masingHasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai signifikansi masing-masing

JURIS Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Sebagai Bahan Herbal Dalam Menanggulangi Infeksi Jamur 2024More at 2024

POLTEKMUPOLTEKMU Masyarakat di desa Bontomarannu telah lama mengenal dan memanfaatkan berbagai jenis tanaman sebagai tanaman obat keluarga, namun pemahaman tentang spesiesMasyarakat di desa Bontomarannu telah lama mengenal dan memanfaatkan berbagai jenis tanaman sebagai tanaman obat keluarga, namun pemahaman tentang spesies

ads-block-test