STEKOMSTEKOM
Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi AkuntansiKompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi AkuntansiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pemerintahan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik dan mengevaluasi efektivitas reformasi birokrasi dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di beberapa instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan, dan observasi proses implementasi reformasi birokrasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran holistik tentang hubungan antara kebijakan publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat dipengaruhi oleh komitmen politik, formulasi, dan implementasi kebijakan, serta keberlanjutan program reformasi birokrasi. Namun, hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, birokrasi yang terlalu kompleks, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kapasitas aparatus sebagai strategi untuk mempercepat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hubungan antara kebijakan publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif.
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Minerba.Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan.Untuk memastikan keselarasan dengan undang-undang yang ada dan mencegah dampak negatif, diperlukan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan yang komprehensif.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam artikel ini, beberapa ide penelitian baru dapat diusulkan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pemberian IUP kepada ormas terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan fokus pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis praktik tata kelola sektor pertambangan di negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Indonesia, guna mengidentifikasi model terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami perspektif dan pengalaman masyarakat lokal yang terkena dampak kegiatan pertambangan yang dikelola oleh ormas, serta mengidentifikasi strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.
- Bloomsbury Collections - Sea Lanes and Pipelines. bloomsbury collections sea lanes pipelines skip main... doi.org/10.5040/9798216012078Bloomsbury Collections Sea Lanes and Pipelines bloomsbury collections sea lanes pipelines skip main doi 10 5040 9798216012078
- Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih UMKM Kopikir Coffee di Kota Malang | Kompak :Jurnal Ilmiah... doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih UMKM Kopikir Coffee di Kota Malang Kompak Jurnal Ilmiah doi 10 51903 kompak v17i2 2142
| File size | 315.82 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
PENACCELERATIONPENACCELERATION Kondisi ini bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga yang menjunjung persatuanKondisi ini bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga yang menjunjung persatuan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadiPenelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi
POLTEKES OSPOLTEKES OS Proses pengembangan desain dilakukan secara kolaboratif melalui tahapan perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi bersama. Hasil penelitian menunjukkanProses pengembangan desain dilakukan secara kolaboratif melalui tahapan perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi bersama. Hasil penelitian menunjukkan
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi penyelesaian berbasis adat yang tidak terdokumentasi secara formal, lemahnya penegakanHal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dominasi penyelesaian berbasis adat yang tidak terdokumentasi secara formal, lemahnya penegakan
LEMHANNASLEMHANNAS Hambatan utama dalam proses ini meliputi rendahnya partisipasi politik yang sehat dan tingginya tingkat polarisasi sosial. Peran aktor politik dalam menjagaHambatan utama dalam proses ini meliputi rendahnya partisipasi politik yang sehat dan tingginya tingkat polarisasi sosial. Peran aktor politik dalam menjaga
IAIANNAWAWIIAIANNAWAWI Kerja sama tim dan keberlangsungan program kerja secara bertahap dan kontinu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan proses pendampingan di masyarakat.Kerja sama tim dan keberlangsungan program kerja secara bertahap dan kontinu menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan proses pendampingan di masyarakat.
STAIBSLLGSTAIBSLLG Untuk memperkuat Diplomasi Islam, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan kerjasama politik, memperkuat ekonomi dan teknologi, mengintensifkan diplomasiUntuk memperkuat Diplomasi Islam, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan kerjasama politik, memperkuat ekonomi dan teknologi, mengintensifkan diplomasi
STAIBSLLGSTAIBSLLG Diplomasi Islam memiliki beberapa pengertian yang terkait, termasuk diplomasi menurut ajaran Islam, sejarah diplomasi Islam, diplomasi oleh suatu negaraDiplomasi Islam memiliki beberapa pengertian yang terkait, termasuk diplomasi menurut ajaran Islam, sejarah diplomasi Islam, diplomasi oleh suatu negara
Useful /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Namun, terdapat kelemahan pada aspek responsivitas dan sarana prasarana (tangible), di mana kerusakan pipa penyalur air bersih sering terjadi dan penangananNamun, terdapat kelemahan pada aspek responsivitas dan sarana prasarana (tangible), di mana kerusakan pipa penyalur air bersih sering terjadi dan penanganan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Pelayanan yang diberikan oleh SPKT Polsek Rio Pakava belum cukup baik karena masih terdapat kekurangan pada setiap indikator dimensi tangibles, reliability,Pelayanan yang diberikan oleh SPKT Polsek Rio Pakava belum cukup baik karena masih terdapat kekurangan pada setiap indikator dimensi tangibles, reliability,
STEKOMSTEKOM Sebaliknya, kepemilikan manajemen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untukSebaliknya, kepemilikan manajemen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
STEKOMSTEKOM Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang terverifikasi di BEI sejak 2022-2023.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang terverifikasi di BEI sejak 2022-2023.