IUSIUS

Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan

Pemberdayaan hukum usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melibatkan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor UMKM dalam kerangka hukum nasional. Tantangan utama muncul karena pemilik UMKM Indonesia memiliki kapasitas terbatas dalam menghadapi percepatan transformasi digital, yang menghambat perkembangan hukum dan komersial mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, mengkaji kerangka regulasi dan praktik institusional melalui analisis literatur. Sebagai kontribusi memperkuat kerangka pemberdayaan hukum UMKM di Indonesia, artikel ini mengusulkan model pemberdayaan hibrida yang mengintegrasikan tradisi hukum normatif dan berbasis prinsip Indonesia dengan pendekatan tata kelola terpusat praktis yang dicontohkan oleh China. Model ini menekankan bahwa pemberdayaan hukum UMKM di era digital tidak dapat bergantung hanya pada deregulasi atau penyederhanaan administratif, melainkan memerlukan strategi komprehensif yang mencakup fasilitasi hukum yang dipimpin negara, inisiatif literasi hukum digital berbasis komunitas, serta redesain institusional yang menempatkan UMKM secara sistematis dalam agenda pembangunan hukum.

Penerapan prinsip utilitas hukum sangat penting untuk pemberdayaan hukum UMKM di Indonesia, karena hukum harus memberikan manfaat nyata dan keadilan bagi masyarakat.Analisis perbandingan dengan China menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kesenjangan signifikan dalam layanan hukum digital terintegrasi, kerangka regulasi inklusif, dan mekanisme fasilitasi negara, sementara China berhasil mempercepat pemberdayaan melalui reformasi proaktif, integrasi digital, dan koordinasi institusional.Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan model pemberdayaan hibrida yang menggabungkan pendekatan normatif Indonesia dengan model sentralistik China, mencakup fasilitasi hukum pemerintah, literasi hukum digital berbasis komunitas, dan redesain institusi untuk menyertakan UMKM secara sistematis dalam proses pembangunan hukum.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas program literasi hukum digital berbasis komunitas dalam meningkatkan kepatuhan dan ketahanan UMKM di wilayah pedesaan, dengan mengukur perubahan perilaku dan akses layanan hukum setelah intervensi. Selanjutnya, diperlukan evaluasi dampak platform layanan hukum digital terintegrasi terhadap pengurangan waktu birokrasi dan peningkatan kemudahan perizinan bagi UMKM di berbagai provinsi, menggunakan pendekatan kuantitatif dan studi kasus. Terakhir, analisis adaptasi model tata kelola terpusat seperti di China dalam konteks desentralisasi Indonesia dapat memperjelas bagaimana koordinasi antarlembaga dan kebijakan dapat dioptimalkan untuk memperkuat pemberdayaan hukum UMKM, dengan meneliti faktor-faktor keberhasilan dan hambatan implementasinya. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih inklusif dan efektif bagi pertumbuhan UMKM di era digital.

  1. Comparative Analysis of Indonesia’s Minimum Capital Requirements for Foreign Direct Investment... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/64664Comparative Analysis of IndonesiaAos Minimum Capital Requirements for Foreign Direct Investment journal unnes ac sju index php lslr article view 64664
  2. Big Data Analytics Algorithms for Dynamic Pricing: The Legal Analysis of the Indonesia Competitions Law... jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1303Big Data Analytics Algorithms for Dynamic Pricing The Legal Analysis of the Indonesia Competitions Law jurnalius ac ojs index php jurnalIUS article view 1303
  3. Hungary’s AI Strategy: Lessons for Indonesia’s AI Legal Framework Enhancement | Jambe Law... doi.org/10.22437/home.v7i1.325HungaryAos AI Strategy Lessons for IndonesiaAos AI Legal Framework Enhancement Jambe Law doi 10 22437 home v7i1 325
Read online
File size259.38 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test