Publisher

IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Journal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Abstract

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan kesan memarginalkan istri dan tidak mengatur kemungkinan terjadinya nusyūz yang dilakukan oleh suami. Norma nusyūz yang ada di Indonesia masih mencerminkan dominasi gender, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang semakin ditekankan dalam masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan hukum dengan merekonstruksi norma nusyūz dalam Pasal 80, 84, dan 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan konsep Qirāʾah Mubādalah dan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan legislatif, historis, konseptual, kasus, dan komparatif, dengan metode kualitatif dalam menganalisis bahan hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa norma nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam masih mengandung bias patriarkal dan belum sepenuhnya mewujudkan prinsip keadilan relasional. Dari perspektif Qirāʾah Mubādalah, baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan nusyūz, sehingga diperlukan perlakuan hukum yang adil. Rekonstruksi norma tersebut harus menegaskan pentingnya prinsip mubādalah dalam hubungan perkawinan, di mana suami dan istri tidak diposisikan secara hierarkis, tetapi sebagai mitra yang setara dalam memenuhi hak dan kewajiban secara adil. Sementara itu, teori keadilan Rawls menekankan bahwa norma hukum harus dirumuskan tanpa bias gender, sehingga keadilan dapat terjamin bagi semua pihak, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, rekonstruksi norma nusyūz harus mengakui hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri secara adil dan setara.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa norma-norma yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80, 84, dan 149, tetap diskriminatif dan bias gender.Norma-norma ini mengasumsikan bahwa tindakan nusyūz hanya dapat dilakukan oleh istri, sehingga konsekuensi hukumnya hanya ditanggung oleh wanita.Pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dasar dalam Islam, yang mengakui tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri.Perspektif Qirāʾah Mubādalah menekankan pentingnya prinsip mubādalah dalam hubungan perkawinan.Suami dan istri bukan pihak dalam hubungan hierarkis, tetapi mitra yang setara yang memenuhi hak dan kewajiban mereka secara adil.Sementara itu, teori keadilan John Rawls menyatakan bahwa norma-norma hukum harus dirumuskan berdasarkan prinsip keadilan untuk semua pihak, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan.Rekonstruksi yang diusulkan adalah untuk mengamendemen norma-norma nusyūz dalam Pasal 80, 84, dan 149 Kompilasi Hukum Islam dengan memasukkan konsep Qirāʾah Mubādalah dan teori keadilan John Rawls ke dalam norma baru.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antara berbagai negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda untuk memahami bagaimana norma-norma nusyūz diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Selain itu, penelitian empiris yang menyelidiki dampak dari rekonstruksi norma-norma nusyūz terhadap praktik dan persepsi masyarakat akan memberikan wawasan berharga tentang efektivitas dan penerimaan perubahan tersebut. Terakhir, penelitian interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, psikolog, dan sosiolog dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang dinamika hubungan perkawinan dan implikasinya terhadap keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

References

1. The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic... doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.296The Development of Ideas on The Reform and Transformation of Islamic Family Law Into Legislation in Islamic doi 10 36418 syntax imperatif v4i5 296
2. Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi | Syam | Al Qalam:... doi.org/10.35931/aq.v17i2.1992Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru Reformasi dan Pasca Reformasi Syam Al Qalam doi 10 35931 aq v17i2 1992
3. SANKSI KEBIRI DALAM KONTEKS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN JOHN... doi.org/10.24952/yurisprudentia.v9i2.9430SANKSI KEBIRI DALAM KONTEKS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI KEADILAN JOHN doi 10 24952 yurisprudentia v9i2 9430

Metadata

File size	428.98 KB
Pages	22
DMCA	Report