STAISAMSTAISAM
At-Ta'awun: Jurnal Ekonomi SyariahAt-Ta'awun: Jurnal Ekonomi SyariahBisnis pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan impor, dikatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk Kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dan dipakai oleh masyarakat. Kesehatan manusia jauh lebih penting sehingga jika terjadi akansesuatu maka permasalahan bisa diselesaikan dengan dua jalur yaitu litigasi atau nonlitigasi. Yang mana litigasi dilakukan di pengadilan dan nonlitigasi dilakukan diluar pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengalasis hukum jualbeli baju bekas/thirft dan perlindungan hukum bagi para konsumen dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan sumber data berupa data primer yaitu penelitian lapangan dikarenakan hal ini banyak memuat banyak informasi yang didapat oleh penulis. Bisnis jual beli baju bekas sangat diminati oleh masyarakat umum Indonesia dengan penjualanharga yang murah dan juga bermerk tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi para pelakauusaha dan dari hal ini pula muncul berbagai permasalahan dalam dunia perdagangan yang ada di Indonesia.
Penelitian ini menyoroti praktik jual beli pakaian bekas (thrift) di Kota Kediri, yang meskipun populer dan menawarkan harga terjangkau, memiliki potensi masalah hukum dan kesehatan.Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas.Perlindungan konsumen dalam konteks ini perlu ditingkatkan melalui informasi yang lengkap dan benar, serta penyelesaian masalah yang efektif melalui litigasi atau non-litigasi.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak kesehatan dari pakaian bekas impor terhadap masyarakat, termasuk identifikasi bahan-bahan berbahaya yang mungkin terkandung di dalamnya. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas pengawasan pemerintah terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Ketiga, penting untuk mengembangkan model perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dalam transaksi jual beli pakaian bekas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah maraknya tren thrifting.
| File size | 333.78 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakatKemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkaitKepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkait
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang NomorPengadilan Hubungan Industrial termasuk pengadilan khusus yang berwenang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di PengadilanPenyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di Pengadilan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Meskipun sudah mendapatkan pengakuan secara sah melalui pengadilan, namun menurut hukum Islam anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris, sehingga untukMeskipun sudah mendapatkan pengakuan secara sah melalui pengadilan, namun menurut hukum Islam anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris, sehingga untuk
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidakMelalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidak
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Jika terdapat peraturan spesifik yang mengatur baik pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara fintechJika terdapat peraturan spesifik yang mengatur baik pada penyelenggaraan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa, maka penyelenggara fintech
AKABAAKABA Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentanganPemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya ada pertentangan
Useful /
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Perancangan diaplikasikan untuk pengendalian tiga level, maka dipergunakan tiga buah pompa dimana setiap level menggunakan satu buah pompa yang dapat beroperasiPerancangan diaplikasikan untuk pengendalian tiga level, maka dipergunakan tiga buah pompa dimana setiap level menggunakan satu buah pompa yang dapat beroperasi
ASIAASIA Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM) dalam memperkuat disiplin kerja guru di Sekolah Menengah Pertama NegeriTujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM) dalam memperkuat disiplin kerja guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri
ASIAASIA Meskipun kehadiran Instagram awal secara visual menarik, namun kurang perencanaan terstruktur dan keterlibatan. Dengan optimasi konten strategis dan konsistensi,Meskipun kehadiran Instagram awal secara visual menarik, namun kurang perencanaan terstruktur dan keterlibatan. Dengan optimasi konten strategis dan konsistensi,
AKABAAKABA Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum denganProsedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan