STAISAMSTAISAM
At-Ta'awun: Jurnal Ekonomi SyariahAt-Ta'awun: Jurnal Ekonomi SyariahBisnis pakaian bekas impor sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan impor, dikatakan bahwa pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk Kesehatan manusia sehingga tidaklah terjamin jika dimanfaatkan dan dipakai oleh masyarakat. Kesehatan manusia jauh lebih penting sehingga jika terjadi akansesuatu maka permasalahan bisa diselesaikan dengan dua jalur yaitu litigasi atau nonlitigasi. Yang mana litigasi dilakukan di pengadilan dan nonlitigasi dilakukan diluar pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengalasis hukum jualbeli baju bekas/thirft dan perlindungan hukum bagi para konsumen dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan sumber data berupa data primer yaitu penelitian lapangan dikarenakan hal ini banyak memuat banyak informasi yang didapat oleh penulis. Bisnis jual beli baju bekas sangat diminati oleh masyarakat umum Indonesia dengan penjualanharga yang murah dan juga bermerk tentunya hal ini menjadi sorotan utama bagi para pelakauusaha dan dari hal ini pula muncul berbagai permasalahan dalam dunia perdagangan yang ada di Indonesia.
Penelitian ini menyoroti praktik jual beli pakaian bekas (thrift) di Kota Kediri, yang meskipun populer dan menawarkan harga terjangkau, memiliki potensi masalah hukum dan kesehatan.Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas.Perlindungan konsumen dalam konteks ini perlu ditingkatkan melalui informasi yang lengkap dan benar, serta penyelesaian masalah yang efektif melalui litigasi atau non-litigasi.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak kesehatan dari pakaian bekas impor terhadap masyarakat, termasuk identifikasi bahan-bahan berbahaya yang mungkin terkandung di dalamnya. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas pengawasan pemerintah terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Ketiga, penting untuk mengembangkan model perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dalam transaksi jual beli pakaian bekas, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah maraknya tren thrifting.
| File size | 333.78 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelahSalah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah
UMPARUMPAR Penilaian kinerja pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola sektor publik. PenelitianPenilaian kinerja pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola sektor publik. Penelitian
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di dalam Divisi Pengawasan, yang mengawasi wilayah-wilayahPendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di dalam Divisi Pengawasan, yang mengawasi wilayah-wilayah
DINASTIREVDINASTIREV Praktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum sepertiPraktik poliandri masih terjadi di beberapa daerah, seperti Rembang dan Slawi, akibat kurangnya kesadaran hukum dan faktor sosial. Faktor non-hukum seperti
AKRABJUARAAKRABJUARA Artikel ini menelaah bagaimana kewenangan konstitusional BPK dapat dijalankan secara efektif dalam kondisi darurat, serta bagaimana mekanisme pemeriksaanArtikel ini menelaah bagaimana kewenangan konstitusional BPK dapat dijalankan secara efektif dalam kondisi darurat, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Kehadiran ojek daring telah mentransformasi budaya hukum masyarakat dengan meningkatkan ekspektasi terhadap legalitas, keamanan, dan aksesibilitas layananKehadiran ojek daring telah mentransformasi budaya hukum masyarakat dengan meningkatkan ekspektasi terhadap legalitas, keamanan, dan aksesibilitas layanan
STAINHSTAINH Sedangkan hasil pelaksanaan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, sesuai dengan (KHI) pasal 215 yang di dalam mengatur tentang adanyaSedangkan hasil pelaksanaan wakaf tanah yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda, sesuai dengan (KHI) pasal 215 yang di dalam mengatur tentang adanya
PELITABANGSAPELITABANGSA Dijelaskan pula bahwa seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah sesuaiDijelaskan pula bahwa seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari Pemerintah sesuai
Useful /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka TindakDilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak
STPNSTPN Desa Dayurejo, yang terletak di lereng Gunung Arjuno, merupakan bentang lahan agraria dengan berbagai tata guna lahan—hutan jati, agroforestri, perkebunanDesa Dayurejo, yang terletak di lereng Gunung Arjuno, merupakan bentang lahan agraria dengan berbagai tata guna lahan—hutan jati, agroforestri, perkebunan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dalam perspektif Islam, Piagam Madinah juga telah mengatur kebebasan beragama, menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak minoritas agar tidakDalam perspektif Islam, Piagam Madinah juga telah mengatur kebebasan beragama, menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak-hak minoritas agar tidak
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dari perspektif hukum, praktik ini menimbulkan geografi mengenai legitimasi hubungan perkawinan, kepemilikan harta benda, dan perlindungan hukum bagi paraDari perspektif hukum, praktik ini menimbulkan geografi mengenai legitimasi hubungan perkawinan, kepemilikan harta benda, dan perlindungan hukum bagi para