Publisher

ICJAMBIICJAMBI

Journal Jurnal Bina Ilmu CendekiaJurnal Bina Ilmu Cendekia Abstract

Provinsi Kalimantan Barat tetap menjadi tantangan signifikan bagi sistem kontrol keimigrasian nasional. Fenomena ini terdiri dari dua bentuk utama: pertama, masuknya warga negara asing tanpa dokumen resmi dan keberangkatan tidak teratur warga negara Indonesia, khususnya calon pekerja migran, melalui cara non-prosedural. Perlintasan ini biasanya memanfaatkan jalur tidak resmi atau jalur tikus—jalur yang sulit diakses dan kurang terpantau. Praktik semacam ini sering melibatkan pihak ketiga, termasuk calo, agen ilegal, atau sindikat transnasional yang memfasilitasi pergerakan orang secara tidak sah. Dalam mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran garis depan yang strategis; namun, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, kekurangan infrastruktur, dan kehadiran petugas imigrasi berwenang yang kurang optimal di pos perbatasan tradisional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis bentuk-bentuk perlintasan ilegal, tantangan kelembagaan yang dihadapi otoritas imigrasi, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan perbatasan. Temuan menunjukkan bahwa operasi gabungan yang melibatkan berbagai instansi telah menghasilkan peningkatan deteksi pelintas ilegal sebesar 27% dalam periode enam bulan dibandingkan dengan patroli terpisah. Namun, kolaborasi antarinstansi seperti militer (TNI), polisi (POLRI), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif karena koordinasi yang lemah, tidak adanya sistem pemantauan terintegrasi, dan kurangnya prosedur operasi standar (SOP) yang terpadu. Oleh karena itu, penguatan fungsi keimigrasian memerlukan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, penggunaan teknologi pengawasan modern, dan keterlibatan aktif masyarakat melalui kerangka pemantauan partisipatif yang berkelanjutan dan adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik perbatasan.

Conclusion

Perlintasan ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya Kalimantan Barat, merupakan tantangan multidimensional akibat modus operandi kompleks, medan sulit, dan keterbatasan infrastruktur, melibatkan WNA tanpa dokumen dan WNI non-prosedural.Meskipun Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis, pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur, sehingga kolaborasi lintas sektor (TNI, POLRI, BNPP, BP2MI, pemda, masyarakat) menjadi esensial namun masih terkendala ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya integrasi data dan teknologi.Oleh karena itu, penguatan fungsi keimigrasian memerlukan sinergi kelembagaan melalui pendekatan Collaborative Governance dan Pentahelix, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, dan kemitraan komunitas untuk mencapai pengawasan perbatasan yang adaptif dan berkelanjutan.

Future Research

Untuk memperkuat pengawasan perbatasan di Kalimantan Barat yang masih menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa ide penelitian lanjutan yang penting. Pertama, perlu ada penelitian mendalam mengenai model pengawasan berbasis komunitas yang paling efektif. Bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat lokal secara aktif dan berkelanjutan dalam mendeteksi aktivitas perlintasan ilegal, terutama mengingat sebagian masyarakat mungkin masih menganggapnya wajar karena alasan sosial atau ekonomi? Studi ini dapat mengeksplorasi strategi komunikasi yang persuasif, insentif non-finansial, atau program pengembangan ekonomi alternatif yang bisa mendorong partisipasi aktif warga dalam sistem deteksi dini. Kedua, pengembangan kerangka kerja teknologi terintegrasi untuk pengawasan perbatasan antarinstansi juga menjadi krusial. Bagaimana sistem yang memanfaatkan teknologi modern seperti drone, sensor pergerakan, dan analisis data real-time dapat diintegrasikan secara mulus dan aman, sehingga semua pihak seperti Imigrasi, TNI, dan POLRI dapat berbagi informasi secara efisien dan merespons cepat? Penelitian bisa berfokus pada desain sistem, tantangan teknis implementasi, dan standar interoperabilitas data. Terakhir, sangat penting untuk mengkaji perubahan kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan guna mengatasi ego sektoral antarinstansi. Bagaimana kita dapat menciptakan struktur koordinasi yang lebih kuat, menyusun prosedur operasional standar (SOP) lintas instansi yang mengikat, dan membangun budaya kerja sama yang nyata agar semua pihak bekerja sebagai satu kesatuan dalam menjaga perbatasan? Ide ini bisa melibatkan analisis kebijakan komparatif atau studi kasus terhadap model kolaborasi yang berhasil di negara lain untuk menemukan solusi yang paling tepat bagi konteks Indonesia.

References

1. Penyebab Kerusakan Jalan dengan Pengukuran Geolistrik di Provinsi Kalimantan Barat | Adriani | ABDIMASKU... doi.org/10.33633/ja.v6i1.714Penyebab Kerusakan Jalan dengan Pengukuran Geolistrik di Provinsi Kalimantan Barat Adriani ABDIMASKU doi 10 33633 ja v6i1 714
2. Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor: Analisis Penanganan Perlintasan... doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor Analisis Penanganan Perlintasan doi 10 46838 jbic v6i2 850

Subjects

1. #kolaborasi lintas sektor#kolaborasi lintas sektor
2. #pengabdian masyarakat#pengabdian masyarakat

Metadata

File size	369.63 KB
Pages	11
Short Link	https://juris.id/p-39N
Lookup Links	Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCA	Report