UPMUPM
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan SosialPublicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan SosialPeran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran. Hal ini menjadi kunci untuk mensejahterakan masyarakat di kecamatan Kanigaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) belum berperan baik dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Kanigaran. Terlihat dari mulai pendataan dan juga pendampingannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kerjasama antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK dengan pihak pemerintah, TKSK di wilayah, maupun sesama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Dinas Sosial adalah Memberikan bantuan berupa program sembako, rutilahu, kambing di setiap wilayah, dan memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang dijalankan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan TKSK bertujuan untuk menyukseskan penyaluran bantuan pemerintah kepada keluarga miskin dan PMKS di Kecamatan Kanigaran.Peran TKSK dalam memfasilitasi PMKS belum optimal, terkendala oleh keterbatasan kemampuan dan kurangnya dukungan dari pemerintah.Faktor pendukung meliputi kerjasama yang baik antar TKSK dan perhatian pemerintah, sementara penghambatnya adalah luasnya jangkauan kerja TKSK.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan pengembangan strategi pemberdayaan TKSK agar lebih efektif dalam mendampingi PMKS. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas TKSK melalui pelatihan dan pendampingan intensif, khususnya dalam hal identifikasi masalah, penyusunan proposal bantuan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Kedua, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan jumlah TKSK di setiap kecamatan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, agar jangkauan pendampingan dapat lebih optimal. Ketiga, penting untuk memperkuat sinergi antara TKSK, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam penyusunan program dan penyaluran bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan PMKS. Dengan demikian, peran TKSK dapat dioptimalkan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Kecamatan Kanigaran dan wilayah lainnya.
| File size | 345.37 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-2BI |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
STAI MIFDASTAI MIFDA Seorang Guru di Madrasah Ibtidaiyah harus bisa menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan 6 nilai-nilai karakter yang ada di kurikulum merdeka di antaranya.Seorang Guru di Madrasah Ibtidaiyah harus bisa menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan 6 nilai-nilai karakter yang ada di kurikulum merdeka di antaranya.
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Kolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga FT Parepare semakin memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penerapan teknologi energi terbarukan,Kolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga FT Parepare semakin memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penerapan teknologi energi terbarukan,
UMAUMA Penelitian ini memeriksa pengaruh dimensi layanan transformatif terhadap kepuasan publik di Public Service Mall (PSM) Kota Payakumbuh, Indonesia. MeskipunPenelitian ini memeriksa pengaruh dimensi layanan transformatif terhadap kepuasan publik di Public Service Mall (PSM) Kota Payakumbuh, Indonesia. Meskipun
IAIN MADURAIAIN MADURA Mapalus, a communal tradition rooted in the Christian-majority Minahasan society, has been adopted by the Muslim minority by applying Maqāṣid SyarīahMapalus, a communal tradition rooted in the Christian-majority Minahasan society, has been adopted by the Muslim minority by applying Maqāṣid Syarīah
UMMUMM Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan untuk menjelajahi ketegangan antaraStudi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan untuk menjelajahi ketegangan antara
UINUIN Pendapat tokoh adat yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan, yakni tolong-menolong sejalan dengan teori maṣlaḥah mursalah bahwa pagang gadaiPendapat tokoh adat yang menitikberatkan pada konsep kemaslahatan, yakni tolong-menolong sejalan dengan teori maṣlaḥah mursalah bahwa pagang gadai
ILOMATAILOMATA Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai model panduan, penelitian ini menerapkanMenggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai model panduan, penelitian ini menerapkan
ILOMATAILOMATA The sampling technique used a non-probability random sampling approach with a purposive sampling method. The results of this study indicate that the independentThe sampling technique used a non-probability random sampling approach with a purposive sampling method. The results of this study indicate that the independent
Useful /
UMMUMM Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UPMUPM Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dari perspektif pelayanan publik. HasilPenelitian ini bertujuan menganalisis upaya penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dari perspektif pelayanan publik. Hasil
UPMUPM Kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh MTSN Kota Probolinggo sangat memuaskan, ditunjukkan oleh nilai indeks kepuasan layanan pendidikan sebesarKualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh MTSN Kota Probolinggo sangat memuaskan, ditunjukkan oleh nilai indeks kepuasan layanan pendidikan sebesar