KEMENDAGRIKEMENDAGRI

Jurnal Bina PrajaJurnal Bina Praja

Manajemen perbatasan darat antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) terkendala oleh fragmentasi struktural, yang menimbulkan dikotomi antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Meskipun kebijakan telah beralih dari pendekatan perbatasan keras ke perbatasan lunak, pelaksanaannya masih didominasi oleh ego sektoral lembaga keamanan dan pembangunan, menghasilkan pembangunan infrastruktur megah yang sering menutupi masalah mendasar seperti kemiskinan dan kapasitas kelembagaan yang rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen kebijakan dan wawancara semi‑terstruktur di Kabupaten Belu, bertujuan mengkritisi kelemahan model tata kelola ganda yang ada serta mengusulkan solusi terintegrasi yang lebih efektif. Dengan kerangka teoretis Pemerintah, Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, dan Media, hasil menunjukkan partisipasi aktor non‑negara masih bersifat perifer dan belum terinstitusionalisasi. Sebagai kontribusi utama, artikel ini memperkenalkan Integrated Border Governance Model (IBGM) yang menolak konsep Dual Centers of Gravity dan menggantinya dengan Dewan Pemerintahan bersama yang berbasis konsensus, memberikan jalur untuk mencapai keamanan nasional melalui sinergi kedaulatan dan kesejahteraan, serta mentransformasi perbatasan menjadi jembatan kemakmuran dan keamanan bersama.

Manajemen perbatasan RI‑RDTL terhambat oleh dikotomi struktural antara keamanan dan kesejahteraan, sehingga pendekatan koordinasi sektoral terpisah tidak memadai.Kerangka Penta‑Helix menyediakan landasan teoretis yang komprehensif, dan Integrated Border Governance Model (IBGM) mengoperasionalkannya melalui satu dewan dengan partisipasi setara lima heliks.pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, dan media.Dengan demikian, IBGM berupaya beralih dari logika keseimbangan yang rapuh ke logika sinergi yang kuat, guna mencapai keamanan nasional melalui keamanan manusia.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan penerapan model Penta‑Helix di wilayah perbatasan Indonesia lainnya, seperti perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan atau Papua New Guinea, untuk menilai adaptabilitas dan variasi konteks lokalnya; selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif dampak IBGM terhadap indikator kesejahteraan dan keamanan, misalnya perubahan tingkat kemiskinan, angka kejahatan lintas batas, dan indeks pembangunan manusia di kawasan RI‑RDTL dengan menggunakan desain before‑after dan wilayah kontrol; terakhir, kajian mendalam mengenai mekanisme pembangunan kepercayaan dan nilai bersama di antara beragam pemangku kepentingan dalam forum IBGM, misalnya melalui eksperimen lokakarya partisipatif yang menguji strategi komunikasi, dialog interaktif, dan prosedur pengambilan keputusan kolektif, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang memperkuat kolaborasi lintas sektor.

  1. Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/jod.2004.0026Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 jod 2004 0026
  2. Synergy of Sovereignty and Society: The Penta-Helix Model for Integrated Governance on the RI-RDTL Border... doi.org/10.21787/jbp.17.2025.2686Synergy of Sovereignty and Society The Penta Helix Model for Integrated Governance on the RI RDTL Border doi 10 21787 jbp 17 2025 2686
  3. DOI Name 10.21787 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.21787DOI Name 10 21787 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 21787
  4. Validate User. validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content... academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370Validate User validate user sorry experiencing unusual traffic time please help confirm robot take content academic oup jpart article 18 4 543 1090370
  1. #model tata kelola#model tata kelola
Read onlineRead online
File size128.35 KB
Pages10
DMCAReportReport

Related /

juris Alternatif Pemerataan Pendidikan Kementerian Pendidikan Studi Repatriasi Anak Pekerja Migran Kota Blitar 2025More at 2025

KEMENDAGRIKEMENDAGRI Akses pendidikan yang setara merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan,Akses pendidikan yang setara merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan,

juris The law alteration on artificial intelligence in reducing Islamic bank s profit and loss sharing risk 2022More at 2022

UMMUMM Terlepas dari kemajuan dan janji luar biasa yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan keuangan, namun demikian ia menyajikan beberapa bahayaTerlepas dari kemajuan dan janji luar biasa yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan keuangan, namun demikian ia menyajikan beberapa bahaya

juris Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People 2020More at 2020

UNSUNS Walaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnyaWalaupun Gross Split masih ada kelemahan, tetapi jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, Gross Split lebih sesuai dengan tujuan negara yaitu sebasar-besarnya

juris Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 2020More at 2020

UNILAUNILA Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kelembagaan partisipatif di lokasi penelitian adalah partisipasi pasif yaitu gabungan kelompok tani, kelompok pengolahHasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kelembagaan partisipatif di lokasi penelitian adalah partisipasi pasif yaitu gabungan kelompok tani, kelompok pengolah

Useful /

juris The Use of Artificial Intelligence in Armed Conflict under International Law 2024More at 2024

UNHASUNHAS Hasil menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi komprehensif mempersulit kerangka akuntabilitas, sehingga menentukan tanggung jawab menjadi rumit, terutamaHasil menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi komprehensif mempersulit kerangka akuntabilitas, sehingga menentukan tanggung jawab menjadi rumit, terutama

juris Financial technology digital legal challenges and Indonesia s economic prospects after Covid 19 outbreak 2022More at 2022

UMMUMM Secara umum, kehadiran bisnis pinjaman online (fintech) di Indonesia dianggap mampu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang terpuruk akibatSecara umum, kehadiran bisnis pinjaman online (fintech) di Indonesia dianggap mampu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang terpuruk akibat

juris Disabilities concessions in Indonesia fundamental problems and solutions 2022More at 2022

UMMUMM Terdapat banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, perlindungan,Terdapat banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, perlindungan,

juris Identifikasi Jenis Liana Dan Tumbuhan Penopangnya Di Blok Perlindungan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 2020More at 2020

UNILAUNILA Ukuran setiap petak contoh 20 m x 20 m dengan sub plot 10 m x 10 m, 5 m x 5 m, 2 m x 2 m. Liana dan tumbuhan penopang diinventarisir dengan intensitasUkuran setiap petak contoh 20 m x 20 m dengan sub plot 10 m x 10 m, 5 m x 5 m, 2 m x 2 m. Liana dan tumbuhan penopang diinventarisir dengan intensitas

ads-block-test